Diduga Proyek Tiu Suntuk Terapkan Upah di Bawah UMK, Disnaker KSB Turun Lapangan

oleh -79 views

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (21/4/2021)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat merespon adanya informasi mengenai upah karyawan di proyek pembangunan bendungan Tiu Suntuk yang tidak sesuai Upah Minimun Kabupaten (UMK). Jajaran dinas setempat langsung turun ke Tiu Suntuk, melakukan kroscek ke perusahaan subkon yang saat ini melakukan pengerjaan paket II tersebut.

Ditemui samawarea.com, Selasa (20/4) Kadisnakertrans KSB melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial, Tohirudin SH mengaku sudah menemui managemen perusahaan di Proyek pembangunan Tiu Suntuk belum lama ini, sebagai respon atas informasi tersebut.

Selain meminta klarifikasi soal dugaan pemberian upah kepada karyawan di bawah UMK, pihaknya juga meminta data valid terkait tenaga kerjanya dan rincian upah yang diberikan.

Dalam kesempatan yang sama, pihaknya juga menjelaskan tentang UMK bahwa setiap karyawan yang bekerja di perusahaan harus diupah sesuai UMK yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Ada memang perusahaan yang dikecualikan memberi upah di bawah UMK. Tapi kalau perusahaan sekelas Tiu Suntuk ini wajib hukumnya menerapkan UMK,” tegasnya.

Langkah yang dilakukan Disnakertrans ini ungkap Tohir, sebagai bagian dari fungsi pembinaan yang melekat, bukan pengawasan. “Kalau kita ada fungsi pengawasan maka perusahaan yang terbukti melanggar akan kita berikan sanksi tegas. Tapi karena hanya sebatas pembinaan, kita memberikannya rekomendasi agar perusahaan taat aturan. Kalau mereka tidak mematuhinya maka kita akan melaporkannya ke Disnaker Provinsi yang memiliki kewenangan pengawasan,” tandasnya.

Baca Juga  NTB Dorong "Produk Moringa" Mengglobal

Dalam pembinaan tersebut, lanjut Tohir, perusahaan mengakui ada karyawan yang diupah di bawah UMK. Karyawan itu masih berstatus magang. Rencananya perusahaan akan menyerahkan dokumen tenaga kerjanya pada Hari Senin mendatang.

“Setelah dokumen tenaga kerja sudah kita pegang, kita akan kroscek berapa karyawan lokal, dan apakah betul yang digaji itu masih berstatus magang. Kalau magang paling lama waktunya hanya 3 bulan. Setelah 3 bulan perusahaan harus dipermanenkan atau dikontrak dan dibayar sesuai UMK,” ujar Tohir seraya menyampaikan bahwa UMK pada tahun 2021 masih sama dengan 2020 yakni Rp 2.278.710.

Pasca penyerahan dokumen sambung Tohir, pihaknya akan kembali turun ke lapangan untuk memastikannya. Jika karyawan melaporkan upah yang diterima tidak sesuai apa yang disampaikan oleh perusahaan, maka ada dua kemungkinan, yakni bisa ada manipulasi data atau mungkin penggelapan.

Untuk diketahui, salah satu karyawan subkon PT Marfri KSO pada proyek pembangunan Bendungan Tiu Suntuk yang enggan disebutkan namanya, mengaku menandatangani upah pada kontrak kerja sebesar Rp 2.000.000. Namun dirinya hanya diberikan upah oleh perusaahaan sebdsar Rp 1.600.000.

Angka tersebut jauh berbeda dengan slip gaji karyawan yang tertulis Rp 2.400.000. Informasi yang muncul di media tersebut, membuat Disnakertrans langsung turun lapangan, guna memastikan hak karyawan sesuai aturan yang berlaku. (SR)

BPSK dukacita dukacita bankntb