Ridwan: Anggota DPRD Bagi Lapak di Pasar Seketeng Hanya Isu Menyesatkan

oleh -291 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (4/4/2021)

Isu keterlibatan oknum anggota DPRD Sumbawa dalam pembagian kios dan lapak di Pasar Seketeng, terhembus kencang belakangan ini. Bahkan isu tersebut viral di media social dan menjadi perhatian serius masyarakat. Namun isu yang terlanjur membentuk opini negative masyarakat ini, ditepis Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, Ridwan SP.

Kepada media ini, Minggu (4/4), Anggota DPRD dari Fraksi PKB ini menilai isu itu mengada-ada dan berbau fitnah. Menurutnya, pembagian kios dan lapak untuk para pedagang di Pasar Seketeng sangat jelas dan berdasarkan data yang dikantongi pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam hal ini Bapenda.

“Jika ada yang menyatakan anggota dewan terlibat sangatlah keliru besar. DPRD hanya sebatas memfasilitasi apa yang menjadi keinginan masyarakat khususnya pedagang, dan itupun harus melalui hearing dengan para pihak di Kantor DPRD Sumbawa,” tegas Ridwan.

Komisi II DPRD Sumbawa yang membidangi masalah perdagangan ini justru berkali-kali memberikan masukan kepada dinas teknis agar penempatan dan pengelolaan pasar sesuai dengan prosedur.

‘‘Bukan itu saja yang telah kami lakukan menyangkut masalah pasar, dari pengawasan pembangunan, turun lapangan untuk memastikan kesiapan lokasi pedagang dan infrastruktur pendukung lainnya, hingga memfasilitasi semua bentuk aduan dan keluhan masyarakat pedagang. Jadi sangat wajar ketika pihak DPRD memberikan masukan kepada dinas teknis,’’ tukasnya.

Baca Juga  Wagub NTB Himbau Masyarakat Tingkatkan Kegemaran Makan Ikan

Bahkan lanjutnya, pada pertemuan terakhir Komisi II dengan dinas teknis, selalu menekankan agar pedagang lama menjadi prioritas dan tidak ada alasan tidak mendapatkan haknya. Sebab mereka memiliki kartu dagang. Ketika ada kelebihan los atau tempat lainnya, agar memberikan ruang kepada pedagang baru tentunya melalui verifikasi yang sangat selektif.

“Tidak ada peran DPRD dalam menentukan dan membagikan lokasi pedagang, karena itu bukan tugas DPRD. Kami akui banyak pedagang yang mendatangi kami untuk mengadu terkait masalah ini, namun kami hanya sebatas memfasilitasi saja dengan pemerintah daerah. Wajar saja kami menfasilitasi karena anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat,” tandasnya.

Demikian ketika ada lembaga sosial kemasyarakatan atau lainnya yang ingin melakukan pemantauan terhadap pembagian lokasi tempat berdagang, dinilai sah-sah saja. DPRD Sumbawa justru merasa terbantu dalam hal pengawasan.

‘’Yang jelas isu ada anggota DPRD yang mendapat jatah tempat berdagang atau sampai menarik uang dari pedagang, itu tidak mungkin, karena tidak ada anggota DPRD yang akan bisa berdagang di tengah kesibukannya mengurus kepentingan rakyat yang lebih besar,” ujarnya.

Ia pun menyesalkan oknum yang menyebar isu menyesatkan tersebut, karena telah memberikan citra buruk anggota DPRD di mata masyarakat. (SR)

dukacita dukacita bankntb