Data Bermasalah, 23.989 KK di Sumbawa Terancam Tidak Terima Bansos

oleh -754 views
Kabid Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Mirajuddin ST

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (4/3/2021)

Sebanyak 23.989 kepala keluarga (KK) dari 79 ribu penerima bantuan social di Kabupaten Sumbawa, harus bersabar. Dalam dua bulan ini mereka belum bisa menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos.

Pasalnya, data puluhan ribu KK ini bermasalah. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Mirajuddin ST yang dicegat usai menggelar rapat singkronisasi data di ruang Asisten I Sekda Sumbawa, Kamis (4/3).

Dari hasil identifikasi, ungkap Raju—sapaan akrabnya, terungkap ada 8 kategori kesalahan data (invalid). Di antaranya sudah meninggal dunia tapi datanya ada, memiliki nama yang sama, NIK-nya sesuai tapi namanya beda, NIK-nya sama tapi namanya mirip, dan datanya tidak tercatat di Dukcapil. “Jadi sudah dua bulan ini mereka tidak bisa dilayani untuk pencairan bansosnya,” kata Raju.

Karena itu sesuai dengan surat dari Menteri Sosial kepada Bupati/Walikota se-Indonesia, diminta untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial secara umum. Kemensos memberikan target waktu untuk perbaikan data hingga Hari Senin, 8 Maret 2021 pukul 00.00 Wita. Artinya tinggal 4 hari, data harus sudah diperbaiki.

Raju pun optimis dengan waktu yang singkat itu dapat menuntaskannya. Sejak kemarin, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Dukcapil dan BRI, serta Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa. “Perbaikan ini sudah berjalan sejak tanggal 1 Maret. Pendamping, dan operator-operator yang ada sudah bergerak. Karena itu kami optimis dapat menuntaskan perbaikan sampai target waktu yang diberikan Kemensos,” ujar Raju.

Baca Juga  Pembukaan Sail Moyo Tambora 2018: Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja

Jika tidak dilakukan perbaikan atau melebihi target waktu tersebut, menurut Raju, konsekwensinya nama puluhan ribu KK tersebut akan hilang dan dicoret dari penerima bantuan. Ia berharap kepada masyarakat maupun pemerintah desa untuk memberikan perhatian serius terkait persoalan ini. “Kalau dianggap sepele ataupun tidak dilakukan dengan cepat maka warga di desanya akan dicoret dari penerima bantuan social,” tandasnya. (SR)

 

dukacita dukacita bankntb