Beberapa Catatan dari Pilkada Sumbawa 2020

oleh -945 views

Oleh: Johan Wahyudi*

Gelaran puncak Pilkada Sumbawa 2020 telah usai. Setelah berkampanye selama kurang lebih 71 hari (26 September 2020 – 5 Desember 2020), kelima pasangan calon bupati dan wakil bupati akhirnya mencapai garis finish. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang menggelar rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten pada tanggal 16 – 17 Desember 2020
di Hotel Sernu berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Merujuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020, pasangan Mahmud Abdullah – Dewi Noviany berhasil mengungguli perolehan suara keempat pesaingnya.

Meski KPU Kabupaten Sumbawa telah memutuskan Mahmud Abdullah – Dewi Noviany (Mo-Novi) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 69.683 suara (25,4 persen), namun Mo-Novi masih belum ditetapkan sebagai calon terpilih karena masih menunggu hasil sidang perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab Syarafuddin Jarot – Mokhlis masih menempuh upaya hukum dengan mendaftarkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah (PHPKada) ke MK. Sebelumnya, pasangan Mo-Novi sudah bisa bernafas lega, karena putusan Sidang Pelanggaran Administratif bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang
dilaporkan pasangan nomor urut 5 ditolak oleh Bawaslu NTB (11/1/2021).

Beberapa Catatan Menarik
Penulis mencatat hasil amatan selama gelaran pilkada untuk menambah diskursus terkait dinamika politik lokal di Sumbawa. Setidaknya, ada beberapa catatan menarik dari hasil pilkada Kabupaten Sumbawa 2020. Pertama, kekalahan pasangan M Husni Djibril – Muhammad Ikhsan yang hanya meraih 43.938 suara dan pasangan Nurdin Ranggabarani – Burhanuddin Jafar Salam
dengan perolehan 41.275 suara. Keduanya harus mengakui raihan suara pasangan Talifuddin – Sudirman yang maju ke palagan pilkada melalui jalur perseorangan dan berhasil mengumpulkan 51.169 suara sebagai peraih suara terbanyak ketiga. Kekalahan ini mengejutkan sebab pasangan Talif-Sudir merupakan aktor politik semenjana dan sukses mengalahkan perolehan suara politisi
kawakan sekaliber HM Husni Djibril, Nurdin Ranggabarani, dan Burhanuddin Jafar Salam (BJS) yang disokong partai sendiri dan koalisi parpol pendukungnya.

Dalam konteks politik lokal di Sumbawa, sosok M Husni Djibril yang relatif dikenal hingga ke pelosok-pelosok desa ibarat dua sisi mata uang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Sumbawa. M Husni Djibril ya PDIP, pun sebaliknya, PDIP ya M Husni Djibril. Sebagai partai yang sudah kenyang makan asam garam dunia politik di Indonesia, PDIP sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sedikit banyak ditunjukkan oleh perolehan suara PDIP di Sumbawa pada pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2009 yang berada di urutan kedua setelah Partai Golkar, menjadi pemenang pada pileg 2014 dan 2019 serta memenangi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa periode 2015-2020.

Pun demikian halnya dengan Nurdin Raba, sosok yang identik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Sumbawa. Partai berlambang ka’bah menjadi sebesar saat ini tidak lepas dari tangan dingin Nurdin Raba. Menjadi anggota legislatif dari PPP sejak berumur 27 tahun, hingga terpilih menjadi pimpinan DPRD Sumbawa di periode-periode setelahnya, bukanlah
perkara mudah. Burhanuddin Ja’far Salam juga demikian dimana sebelumnya begitu total dalam membesarkan Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumbawa hingga berhasil menempatkan kadernya di kursi wakil bupati.

Pertanyaannya, mengapa M Husni Djibril maupun Nurdin Ranggabarani dengan pasangannya kalah dalam pilkada Sumbawa 2020? Banyak faktor yang bisa menjelaskan, salah satunya disebabkan oleh pecah kongsi petahana. M Husni Djibril harus head to head dengan Mahmud Abdullah yang notabene adalah wakilnya sendiri sejak memenangkan pilkada Sumbawa 2015
dengan perolehan suara yang sangat signifikan yakni 117.458 suara. Sementara publik mafhum bahwa Haji Mo’ memiliki basis massa, baik dari kalangan ASN, pemilih kota, wilayah timur hingga wilayah selatan. Akibat pecah kongsi, maka keuntungan sebagai petahana yang pada dasarnya sudah “berkampanye” sejak mereka memulai periode kepemimpinan sejak 2015 pun terbagi. Dalam
konteks ini, Haji Mo’ relatif diuntungkan dari kinerja sebagai incumbent, ditambah lagi dengan pergerakan partai pengusung Mo-Novi beserta relawan yang sudah sangat solid menyongsong perhelatan pilkada. Belum lagi kehadiran Novi yang notabene adalah adik Gubernur NTB.  Sebagai seorang politisi yang sangat paham arena kontestasi, tidak mungkin Novi dibiarkan bertarung sendiri, meski sang kakak “membantunya” lewat panggung politik belakang.

Baca Juga  NTB dan Denmark Sepakat Jalin Kerjasama

Kedua, partisipasi politik warga Sumbawa yang cukup tinggi di angka 82,4 persen. Sebanyak 277.879 orang menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 lalu, dari 337.145 orang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar dalam formulir A-3 KWK. Jumlah ini termasuk pemilih tambahan yang menggunakan KTP Elektronik dan surat keterangan (suket). Bahkan, menurut
Muhammad Ali, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Sumbawa, angka partisipasi pilkada tahun 2020 ini merupakan capaian tertinggi selama pelaksanaan pilkada langsung di Kabupaten Sumbawa. Pengalaman pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati dari tahun 2005, 2010, dan 2015 hanya mencapai angka maksimal 75 persen (Suara NTB, 15/12/2020).

Pandemi nyatanya tidak menyurutkan partisipasi warga dalam memberikan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun 2020. Padahal, hasil jajak pendapat Kompas pada bulan Juni 2020, misalnya, menunjukkan sebanyak 66 % menginginkan pilkada ditunda ke 2021 serta 67,7% mengkhawatirkan pelaksanaan pilkada dalam pandemi. Pilkada 2020 juga didesak untuk ditunda dengan pertimbangan aspek keselamatan rakyat. Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang meminta penundaan pilkada mendapat respon besar oleh publik di media sosial sebagaimana dicatat dalam Laporan Hasil Analisis Big Data, Laboratorium Big Data Analytics, Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan
Pemerintahan (DPP) UGM 2020.

Berdasarkan pengalaman empirik 40 negara yang telah menggelar pemilu, terjadi tren penurunan partisipasi pemilih rata-rata 10 persen. Menurut Adhy Aman, Peneliti International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), dalam diskusi Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS),
Rabu (14/10/2020), di negara Togo, misalnya, partisipasi pemilih menurun dari 90 persen ke angka 65 persen. Fenomena serupa juga ditemukan di Burundi, dimana angka partisipasi pemilih turun dari 85 persen ke 75 persen. Sementara di Polandia, partisipasi pemilih turun dari 65 persen menjadi 55 persen (Kompas.id, 15/10/2020). Sehingga usulan untuk menunda pilkada menjadi relevan.
Faktanya, pilkada jalan terus dan kekhawatiran akan rendahnya partisipasi pemilih tidak terjadi di pilkada Sumbawa.

KPU Sumbawa menyebut tingginya angka partisipasi sebagai hasil dari baiknya proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih, adanya peran aktif dan kesadaran pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (termasuk tim pasangan calon dan tim kampanye dalam memberikan pendidikan politik), hingga peran serta pemerintah daerah Sumbawa, Polres Sumbawa dan Kodim 1607 Sumbawa. Namun hal ini menarik ditelisik lebih jauh, apakah partisipasi tersebut murni sebagai wujud kesadaran pemenuhan hak konstitusional warga menggunakan hak pilih atau konsekuensi dari bekerjanya masalah laten pemilu di Indonesia seperti korupsi politik, politisasi Bansos daerah dan bantuan bencana pandemi, mobilisasi ASN, serta lemahnya pemantauan dalam konteks Covid-19 (Perludem, 2021).

Baca Juga  Hadapi UNBK, Amman Mineral Gelar Pelatihan Pemantapan Materi dan Bedah SKL

Ketiga, kehadiran adik Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Dewi Noviany dalam pilkada. Munculnya Novi disoal sebab Zulkieflimansyah (Bang Zul) dianggap sedang membangun dinasti politik melalui sang adik. Meski Novi mengaku tidak ada desakan dari sang kakak untuk ikut bertarung dalam pilkada Sumbawa, tidak memanfaatkan posisi “aji mumpung” sebagai adik gubernur, serta menolak keluarganya disebut membangun dinasti politik di NTB (Lombok Post, 30/6/2020 dan 6/8/2020), namun persepsi publik menilai sebaliknya. Faktanya, ia memilih mundur sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut pilkada dan akhirnya meraih suara terbanyak bersama pasangannya Mahmud Abdullah.

Yang menarik digarisbawahi, kehadiran Dewi Noviany sejatinya adalah fenomena biasa dalam politik. Hanya saja, muncul banyak pertanyaan di benak publik yang sulit menerima penjelasan bahwa majunya Novi tidak ada kaitan sama sekali dengan posisi sang kakak. Beberapa pertanyaan tersebut antara lain; seberapa jauh keterlibatan Bang Zul sebagai Gubernur NTB dalam “memenangkan” adiknya? Seandainya Novi bukan adik gubernur yang sedang menjabat, apakah ia berani maju dan parpol mau mengusungnya sebagai calon? Apakah kehadiran Dewi adalah bentuk politik dinasti yang tidak diperbolehkan dalam demokrasi?

Dari aspek politik, kehadiran keluarga dalam politik merupakan hal lumrah dalam sebuah negara demokrasi. Namun politik dinasti disoal sebab kekuasaan politik berpotensi melahirkan oligarki kekuasaan dan cenderung melemahkan kontrol terhadap pemerintah (Mietzner, 2009). Politik dinasti juga menjadi problematik manakala proses rekruitmen oleh partai menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya akibat adanya pemberian hak “istimewa” bagi keluarga penguasa. Fenomena ini begitu mencolok di Indonesia. Merujuk hasil riset Yoes C. Kenawas (2020), dalam pilkada serentak tahun 2020 setidaknya terdapat 158 calon yang memiliki hubungan dengan elite politik. Padahal dibandingkan tahun 2015 lalu, hanya ada 52 peserta pilkada yang berkerabat dengan pejabat (CNN Indonesia, 17/12/2020).

Catatan Penutup
Meski dinamika politik lokal Sumbawa sedang berproses di Mahkamah Konstitusi, namun satu hal yang pasti, bahwa pasangan M Husni Djibril-Mahmud Abdullah sudah menjalankan tugasnya dengan baik selama bekerja sama di periode kepemimpinan 2015-2020. Pembangunan infrastruktur yang memadai diantaranya Taman Lempeh-Brangbiji (Taman Lembi), Puskesmas
Moyo Hilir, Puskesmas Buer, hingga Pasar Seketeng yang menjadi masterpiece keduanya, serta sederet capaian positif baik dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah serta aspek-aspek lain di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan aspek lainnya patut diapresiasi.

Sembari menunggu keputusan MK terkait gugatan hasil perselisihan hasil pemilu kepala daerah, alangkah eloknya segenap pihak kembali berangkulan. Silaturrahmi dan rekonsiliasi politik antar elit sebaiknya terus dilakukan. Jangan lagi ada yang membawa suasana pilkada ke tengah-tengah warga, sebab sejatinya yang menjadi pemenang adalah Tau Samawa. Kepala daerah terpilih
nantinya harus terus didorong mencari sumber-sumber penerimaan daerah melalui kebijakan publik yang inovatif. Karena membangun daerah, apalagi di masa pandemi, tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Apakah pemimpin Sumbawa ke depan mampu mengatasi tantangan sulit; menangani pandemi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat melalui terobosan terobosannya?
Kita tunggu saja. Semoga !

*Staf Pengajar Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang, asal Sumbawa

bankntb DPRD DPRD