Minta Dilibatkan, Puluhan Sopir Dump Truck Gelar Aksi Mogok  

oleh -285 views

DOMPU, samawarea.com (19/1/2021)

Puluhan sopir dump truck di wilayah Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, melakukan aksi mogok dengan cara memarkirkan kendaraannya menutupi jalur jalan masuk menuju Pabrik Gula milik PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) Desa Doropeti, Senin (18/1/2021). Aksi ini, dilakukan untuk meminta PT. CIT selaku penyedia jasa transportasi dan PT. SMS agar merekrut para supir dan truk lokal untuk mengangkut raw sugar dari Pelabuhan Calabai menuju pabrik gula PT. SMS. Aksi tersebut mengakibatkan aktivitas mobil yang mengangkut raw sugar menjadi terhambat. Namun, hal ini mampu diredam saat Kapolsek Pekat IPDA Muh. Sofyan Hidayat S.Sos tiba dilokasi dan memediasi pertemuan antara para sopir (massa aksi) dengan PT SMS, PT CIT dan pihak lainnya.

Pada pertemuan ini, salah seorang perwakilan massa aksi menyampaikan agar perusahaan bisa melibatkan para sopir dam truk lokal untuk mengangkut raw sugar. “Inilah alasan kenapa kami melakukan aksi mogok. Aksi ini sudah hari kedua dengan tuntutan yang sama,” ungkap Tamrin Hadu, perwakilan sopir asal Doropeti.

CIT hanya sebut Tamrin, memberikan rekomendasi 16 unit kendaraan lokal di bawah kendali CV. Sinar Pekat. “Kenapa hanya mereka direkrut. Kenapa kami tidak,” tanyanya.

Kondisi ini sangat melenceng dari kesepakatan awal hadirnya PT. SMS yaitu mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Pekat. Selain itu, perusahaan gula inipun telah berkomitmen untuk mengutamakan masyarakat lokal termasuk kendaraan lokal milik masyarakat Kecamatan Pekat. “Kami berharap PT. SMS dan PT. CIT bisa merangkul kendaraan lokal milik masyarakat Kecamatan Pekat tanpa membatasi jumlahnya,” harap Tamrin Hadu.

Baca Juga  Jatuh dari Dermaga Padangbai, Warga Mataram Ditemukan Tewas

Sementara Manager Eksternal Relation PT. SMS Kabupaten Dompu, Muhammad Haryanto, meminta kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Kehadiran PT. SMS katanya, tentu untuk mensejahterakan masyarakat. “Jika ada permasalahan mari kita selesaikan secara baik-baik tanpa melakukan aksi hingga mengakibatkan aktifitas menjadi terhambat,” pintanya.

Lanjut Muhammad Haryanto, perusahaan ini tidak akan bisa maju tanpa ada dukungan dari masyarakat. “Kami berharap kepada para sopir kendaraan lokal agar menerima kebijakan yang telah diberikan oleh pihak PT. CIT,” terangnya.

Koordinator Kendaraan Lokal (CV. Sinar Pekat), Rudi menyatakan, kebijakan yang telah diberikan oleh pihak PT. CIT sudha disampaikan kepada para sopir untuk menentukan opsi. Namun sayangnya, para sopir yang berjumlah 28 orang tetap tidak menerima dan ngotot untuk masuk dalam kegiatan bongkar muat. “Saat ini jumlah kendaraan yang hadir sebanyak 20 unit dan kembali meminta kepada pihak PT. CIT agar mengikutkan mereka dalam pengangkutan Raw Sugar,” jelasnya.

Rudi menyebut, dalam pertemuan kemarin tidak ada kesepakatan antara para sopir kendaraan lokal dengan pihak PT. CIT. PT. CIT hanya memberikan kebijakan kepada kendaraan lokal yang ingin turut serta dalam kegiatan bongkar muat Raw Sugar maksimal sebanyak 16 unit. “Bahkan kendaraan lokal ini melakukan kegiatan bongkar muat dengan sistem rolling atau secara bergantian. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di areal pelabuhan sehingga aktifitas pengangkutan Raw Sugar berjalan lancar,” terangnya.

Baca Juga  Hanya 15 Pertanyaan untuk Admin RUNGAN SAMAWA

Kapolsek Pekat IPDA Muh. Sofyan Hidayat S.Sos, mengatakan, sebelumnya dalam pertemuan sudah disepakati oleh para sopir kendaraan lokal untuk tidak melakukan aksi yang menghambat aktifitas pengangkutan Raw Sugar. Tapi hari ini aksi para sopir kembali terulang dengan melakukan penghadangan terhadap kendaraan yang melakukan bongkar muat. “Pihak PT. CIT telah memberikan kebijakan atau pilihan kepada para sopir kendaraan lokal untuk melakukan kegiatan bongkar muat yang sebelumnya 10  unit menjadi 16 unit. Pilihan kedua yakni kendaraan sebanyak 28 unit dapat turut serta melakukan kegiatan bongkar muat namun dengan sistem rolling,” tandasnya. (SR)

 

bankntb DPRD DPRD