Jarot–Mokhlis: Putusan Bawaslu Bukan Putusan Final

oleh -331 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (11/1/2021)

Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, berakhir Senin (11/1/2021) tadi. Bawaslu Provinsi NTB telah membacakan putusannya, menyatakan tidak menemukan bukti keterlibatan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menggunakan jabatannya, baik dalam menganggarkan maupun dalam memenangkan Paslon nomor urut 4, Drs. H. Mahmud Adullah dan Dewi Noviay, S.Pd.,MPd (Mo-Novi) pada Pilkada Sumbawa, 9 Desember 2020 lalu.

Terhadap putusan itu, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP–Calon Bupati Sumbawa nomor urut 5, mengatakan bahwa saat ini baru melewati salah satu tahapan atau proses Pilkada Sumbawa yakni sengketa di Bawaslu NTB. Selaku pelapor, Jarot–Mokhlis sudah menyampaikan laporan gugatan, menyiapkan saksi dan bukti-bukti, serta mengikuti persidangan yang disiarkan secara langsung ke seluruh masyarakat.

Pihaknya ungkap Haji Jarot–sapaannya, telah memperlihatkan dan membuktikan bagaimana proses berdemokrasi melalui Pilkada, agar bisa berjalan baik, dan dibuktikan sesuai saluran hukum yang ada. Pihaknya sudah menyajikan bukti dan fakta lapangan terkait kejanggalan dan ketimpangan yang sangat signifikan dan fantastik. Begitu banyak tanggapan reaksi, dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh politik bahwa proses Pilkada Sumbawa periode ini menjadi sorotan berbagai pihak, baik individu, LSM maupun lembaga resmi pemerintah. “Ini semua akan menjadi referensi untuk Pilkada Sumbawa, NTB dan Nasional ke depan. Siapapun pemenang agar menjadi pelajaran proses berpolitik dan demokrasi,” katanya.

Baca Juga  Antusias, Pasien Operasi Bibir Sumbing HUT TNI AD Membludak

Namun semuanya keputusan tetap berada pada sidang Majelis Bawaslu. Sesuai putusan Bawaslu yang disiarkan secara terbuka, ungkap Haji Jarot, bahwa ada banyak temuan-temuan atau fakta-fakta yang ada, namun dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran. Meskipun saksiyang diajukannya berasal dari penyalur dan tim paslon nomor 4 sebagai saksi pelaku sendiri. Bahkan begitu banyak bantuan pemerintah yang dijalankan menjelang Pilkada dan hari tenang yang disalurkan melalui tim sukses paslon nomor 4 juga tidak dianggap ada hubungansama sekali dengan Pilkada, sehingga tuntutan pelapor (Jarot–Mokhlis) untuk pelanggaran TSM tidak terpenuhi.

Kendati demikian, menurut Haji Jarot, putusan atau rekomendasi Bawaslu NTB bukan putusan final untuk Pilkada Sumbawa karena masih ada tahap lanjutan baik di Bawaslu RI dan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena proses sengketa di MK adalah tahapan berikutnya sesuai saluran hukum yang sediakan oleh Negara. “Sesuai jadwal yang telah ditentukan, kita telah mendaftar di MK dan dokumen gugatan kita di MK sudah memenuhi semua pesyaratan untuk diproses dan disidangkan lebih lanjut.

Di akhir pernyataannya, Haji Jarot menyampaikan terima kasih atas segala dukungan doa semua pihak mulai dari tim, relawan, simpatisan, baik dari paslon nomor 5 serta tim paslon 1, 2 dan 3, yang telah bersama dan berkontribusi dalam mengikuti dan mengawal proses sengketa Pilkada Sumbawa di Bawaslu NTB. “Mari kita hormati semua proses hukum yang ada, mari kita jaga kekompakan, persatuan dan kondusifitas daerah. Mohon doa dan dukungan semuanya agar proses persidangan tahap berikutnya di MK berjalan lancar dan sukses. Kita lakukan yang terbaik untuk Sumbawa yang lebih baik,” pungkasnya. (SR)

 

iklan bapenda