Difasilitasi Gubernur, Pupuk di Sumbawa Didistribusikan Pekan Depan

oleh -124 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (10/1/2021)

Keluhan petani di Kabupaten Sumbawa terkait distribusi pupuk yang hingga belum direaliasikan, segera teratasi. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Si turun langsung mengatasi persoalan tersebut. Setelah menangani masalah yang sama di Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu dengan mengajak serta sejumlah OPD terkait, Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini bertolak ke Sumbawa. Tiba menjelang Sholat Isya, Sabtu (9/1/2021),  orang nomor satu di NTB ini langsung menggelar pertemuan singkat di Kantor Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir. Hadir di antaranya Camat Moyo Hilir, Kades Serading, Kepala UPT P4SDP Moyo Hilir, Kapolsek Moyo Hilir, Distributor Pupuk, Kelompok Tani dan perwakilan masyarakat.

Kepada Gubernur, Suhardiman selaku Kepala UPT P4SDP Moyo Hilir mengatakan, data kelompok tani yang akan menerima pupuk sudah dikirim ke pusat. Namun data yang diinput kabupaten ternyata berbeda dengan data yang dikeluarkan pusat. “Kami sudah bagus menginput data dan sangat valid, tapi muncul data dari pusat tidak seperti yang kami kirim. Kami tidak tahu apakah rusak di sistemnya atau orang yang menginput data itu di pusat,” kata Suhardiman.

Sahabuddin–Ketua Kelompok Tani Buin Sepit Desa Serading, mengaku lambatnya pendistribusian pupuk. Padahal data di RDKK sudah lama dikirim. Mereka mengaku kesulitan informasi mengenai kapan pupuk akan didistribusikan, sebab distributor tidak bisa memberikan kepastian. Selain itu kebutuhan pupuk yang diajukan, realisasinya tidak pernah sesuai dengan yang diusulkan. Sehingga petani mengalami kekurangan pupuk. “Sekarang sudah masuk waktu pemupukan tapi pupuknya belum ada. Bisa-bisa kami gagal tanam dan yang sudah terlanjur ditanam akan mengalami gagal panen,” ujarnya.

Baca Juga  Jawaban Bupati Tentang OPD: 21 Dinas dan 4 Badan Daerah

Menanggapi keluhan tersebut, Distributor Pupuk dari CV Mega Jaya, Ignasius Nyong, memastikan bahwa distribusi pupuk akan dilakukan pekan depan. “Pasti pekan depan pupuk sudah terdistribusi ke para petani,” janji Nyong–akrab dia disapa kepada Gubernur.

Pihaknya mengaku salah satu distribusi pupuk. Untuk wilayah kerjanya ada 7 kecamatan, salah satunya Moyo Hilir dengan kebutuhan petani sekitar 11 ribu sesuai RDKK. “Intinya ketersediaan pupuk di Sumbawa tidak ada masalah. Hanya saja distribusinya dilakukan minggu depan,” kata Nyong.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, persoalan pupuk di Sumbawa sama seperti daerah-daerah lain terutama di NTB. Persoalannya ada pada administrasi dan sistem online yang baru saja diperkenalkan oleh pemerintah pusat. Mengingat sistem ini baru, sangat wajar agak gagap untuk dilakukan penyesuaian. “Secara umum perjalanan saya dari Bima Kota, Bima Kabupaten Dompu dan sekarang  Sumbawa hanya ada satu desa yang terlambat mengirim data di e-RDKK. Jadi harus dibuka portalnya, agar bisa menginput data sehingga diakomodir untuk pendistribusian pupuk. Khusus Sumbawa, insya Allah pekan depan pupuk akan terdistribusi dengan baik,” ujar Bang Zul seraya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi, juga distributor dan pengecer, camat , kades dan kelompok tani.

Hal senada dikatakan Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi NTB, Iis Isnaeni SP., M.Si. Kepada samawarea.com, Iis mengakui bahwa input data mendapatkan pupuk bersubsidi menggunakan data e-RDKK. Persoalan yang ada saat ini hanya administrasi mengingatkan sistem penginputan data masih baru. Namun secara umum ketersediaan pupuk tidak ada masalah. Hanya  memang untuk disubsidikan tidak bisa 100% terpenuhi, sehingga petani harus mengatasi kekurangannya dengan membeli pupuk non subsidi. “Untuk subsidi ini, setiap tahun terus dikurangi. Untuk pengadaan pupuk di luar subsidi, pemerintah telah menyiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat),” imbuhnya.

Baca Juga  Satukan Kekuatan Tuntut Keadilan Pembangunan Sumbawa-Lombok

Terkait dengan kebutuhan pupuk bersubsidi, lanjut Iis, harus berbasis RDKK, tidak berdasarkan rekomendasi yang lain. Hal ini sesuai dengan aturan Permentan No. 49. Karena itu ketika ada data di luar RDKK, tidak bisa diakomodir. (JEN/SR)

iklan bapenda