Terkendala Sertifikasi, Pengadaan Tanah Bendungan Kerekeh Ditunda

oleh -33 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN PERTANAHAN SETDA SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7/10/2020)

DPRD

Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Kerekeh di Kabupaten Sumbawa tengah disiapkan. Hal ini ditandai dengan dilaksanakan rapat pengadaan tanah untuk Pembangunan Bendungan Kerekeh di Kabupaten Sumbawa, 7 Oktober 2020. Rapat yang dipimpin Lalu Suharmaji K, ST., MT selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Ir. H. Zulqifli (Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra) ini dihadiri oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Dinas PU Sumbawa, Kepala Balai KPH Batulanteh, Camat Moyo Hulu, Kabag Pembangunan, Kabid Aset, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Polres Sumbawa, BWS NT I dan Konsultan Perencana Bendungan Kerekeh (PT. Indra Karya).

Kabag Pertanahan melalui Kasubag Pengadaan Tanah, Surbini SE., MM, yang dicegat usai rapat menyebutkan ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan dalam pertemuan itu. Yakni pertama, proses Sertifikasi Bendungan Kerekeh belum diajukan ke Balai Teknik Bendungan di Kementerian PUPR Republik Indonesia untuk dibahas dengan Komisi Keamanan Bendungan. Kedua, proses Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Kerekeh baru dilanjutkan setelah adanya hasil Sertifikasi Bendungan dari Balai Teknik Bendungan di Kementerian PUPR Republik Indonesia, Alokasi anggaran Tahapan Persiapan Tahun 2020 digeser ke Tahun 2021.

Ketiga, lanjut Surbini, perlu dilakukan tata batas parsial sebagai salah satu dasar pengajuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Bendungan Kerekeh selain hasil Sertifikasi Bendungan. Keempat, proses pengurusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Bendungan Kerekeh agar dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I. Dan kelima, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens dengan masyarakat setelah Pemkab Sumbawa menerima hasil Sertifikasi Bendungan Kerekeh pada tingkat desa maupun kecamatan yang terkena dampak. “Sertifikasi Bendungan Kerekeh diperkirakan akan keluar pada Bulan Pebruari 2021 atau Maret 2021. Sehingga Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Kerekeh tidak bisa dilanjutkan sekarang atau tertunda ke Tahun 2021,” pungkasnya. (SR)

 

DPRD DPRD
Baca Juga  Resmi Buka ESyar KTI 2020, Gubernur Minta Ekosistem Syariah di NTB Harus Diasah