Pemda Sumbawa Belum Tentukan Berapa Anggaran Pengadaan Tanah Bendungan Kerekeh

oleh -34 views

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN PERTANAHAN SETDA SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7/10/2020)

DPRD

Pembangunan Bendungan Kerekeh di Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwis merupakan salah satu proyek strategis di Kabupaten Sumbawa. Sebagai langkah awal Tim Pemda Sumbawa menggelar rapat koordinasi bersama tim tekhnis BWS-NT 1 Mataram, Rabu (7/10/2020) di Aula Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Kabag Pertanahan, Khaeruddin SE., M.Si didampingi Surbini SE., MM selaku Kasubag Pengadaan Tanah, menjelaskan rapat tersebut dilakukan berkaitan dengan rencana pengadaan tanah Bendungan Kerekeh. Lahan yang dibutuhkan sekitar 300-an hektar. Namun pertemuan itu membahas titik lokasi serta rekomendasi Komisi Bendungan. “Untuk hal ini secara detail pihak BWS-NT yang lebih mengetahuinya,” ujar Her—sapaan pejabat low profil ini.

Her mengakui bahwa dalam pengadaan tanah itu dibukukan dalam SK Penetapan Lokasi. Sebelum menetapkannya ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan mulai dari sosialisasi, pemeriksaan awal, hingga konsultasi public. Ketika BWS NT belum bisa menjelaskan detail posisi lahan, panitia pengadaan tanah belum berani turun lapangan melakukan pengukuran.

Pengukuran lahan ini ungkap Her, sangat penting dilakukan untuk mengetahui luas lahan yang terdampak dari pembangunan bendungan. Dengan luas lahan itu akan diketahui berapa besar anggaran ganti rugi yang harus disiapkan Pemda Sumbawa berdasarkan hasil penilaian Appraisal. “Jadi kami belum bisa memperkirakan berada anggaran yang harus disiapkan, karena kami belum bisa melakukan pengukuran untuk mengetahui luas lahan dimaksud,” jelasnya.

Baca Juga  Warga Brang Bara Sumbawa dan Maluk KSB Positif Covid

Sesuai dengan dokumen dan studi kelayakannya sambung Surbini yang mendampingi Kabag Pertanahan, Bendungan kerekeh itu akan berfungsi sebagai pengendali banjir dan penunjang ketersediaan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 4.500 Ha. Selain itun untuk air baku (air bersih) serta sumber daya listrik mini hydro. (SR)

DPRD DPRD