Sejumlah DPC Tolak Hasil Musda DPD PKS Sumbawa

oleh -1.463 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (28/12/2020)

Musyawarah Daerah V DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumbawa telah berlangsung, Senin (28/12/2020). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Sumbawa ini menghasilkan nakhoda baru di DPD PKS Sumbawa. DPP PKS melalui DPW PKS NTB menunjuk Adizul Sahabuddin SP sebagai Ketua DPD PKS Sumbawa periode 2020–2025 dan Sekretaris, Hamzanwadi. Sementara M Takdir mantan Ketua DPD diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Sekretaris MPD, Firman Cahyadi, Bendahara Umum, Sirajuddin, Ketua BK Ramlafatma, Ketua Dewan Etik Daerah (DED) Sirajuddin Mursal dan Sekretaris Nasaruddin

Namun penunjukkan itu mendapat penolakan keras dari sejumlah DPC PKS se-Kabupaten Sumbawa. Beberapa Ketua DPC bereaksi memukul pintu aula hotel tempat pelaksanaan Musda. Bahkan minuman gelas kemasan dibanting. Reaksi ini sebagai protes atas proses penunjukkan pengurus tersebut.

Dalam jumpa persnya, Ketua Bidang Kepemudaan DPD PKS Sumbawa, Ikhsan Imanuddin didampingi Sekretarisnya, Muhammad Fauzi SAP, Ketua DPC Unter Iwis, Syarafuddin S.Pd dan Rosihan SE selaku pengurus bidang hukum dan HAM, menolak keras hasil Musda. Pasalnya, keputusan DPP menetapkan pengurus DPD terpilih melanggar aturan partai baik AD/ART maupun juklak dan juknis dalam memilih pengurus DPD. Diungkapkan Ikhsan, dalam partai ada sistem kaderisasi yang mengatur jenjang kaderisasi. Dalam kaderisasi ada istilah kader pelopor yang bagiannya ada kader dewasa.

Secara aturan partai, yang berhak menjadi ketua DPD adalah minimal kader dewasa. Sedangkan Sekretaris minimal kader madya yang sudah berada di tingkatan itu selama dua tahun. Yang memenuhi persyaratan sesuai dengan tingkatan kader untuk menjadi ketua DPD ada sekitar 20 orang. Namun yang mengherankan justru DPP menunjuk kader yang belum mencapai tingkatan itu. Bahkan orang yang ditunjuk, tidak hanya untuk menjadi ketua DPD, menjadi Sekretaris pun belum memenuhi syarat. “Memang Bapak Adizul Sahabuddin itu sudah kader madya, tapi baru 2 bulan. Sementara syaratnya menjadi sekretaris kader madya yang sudah 2 tahun,” beber Ikhsan diamini Fauzi dan lainnya.

Baca Juga  Apresiasi Solidaritas ASEAN untuk Indonesia, Presiden Jokowi: Your supports make us stronger

Terhadap putusan DPP yang inkonstitusional ini, Ikhsan meminta untuk dianulir, dan berharap dikembalikan kepada mekanisme sesuai AD/ART partai dan juklak dan juknis DPP. “Kok bisa DPP melanggar aturan partai dan aturannya sendiri. Ini bisa menjadi preseden. Kalau memang seperti itu kenapa harus dilaksanakan Musda, tunjuk aja langsung sesuka hati,” pungkasnya. (JEN/SR)           

DPRD DPRD