Raperda Pembangunan Industri Provinsi NTB Disetujui

oleh -48 views

MATARAM, samawarea.com (23/12/2020)

Satu Raperda prakarsa Gubernur NTB terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 disetujui oleh DPRD Provinsi NTB menjadi Perda pada Sidang Paripurna ke-4 di kantor DPRD Provinsi NTB, Rabu, 23 Desember 2020. Sidang Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda dan dihadiri langsung Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah. “Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan pandangan umum melalui fraksi-fraksinya terhadap satu buah raperda prakarsa Gubernur, yakni Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040,” kata Gubernur NTB saat memberikan sambutan usai persetujuan Raperda terkait Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040.

Gubernur mengatakan program industrialisasi yang digagas memang harus dibarengi dengan regulasi tata ruang wilayah untuk memastikan keberlangsungan pelaksanaan peta jalan industrialisasi di Provinsi NTB, terlebih dalam pengembangan kawasan agroindustri dan pengembangan industri kecil dan menengah di NTB ini. “Pembangunan industri yang kita ikhtiarkan di Provinsi NTB, harus disingkronkan dengan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Bang Zul, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa, regulasi ini diharapkan dapat menjadi pengawal pembangunan industrialisasi di Provinsi NTB demi kemajuan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun teknologi. “Tentu kita berharap regulasi yang dibahas dan dihasilkan dalam forum sidang dewan yang terhormat ini benar-benar bisa berfungsi untuk mengatur jalannya pembangunan industri yang mampu memberikan manfaat yang besar bagi pencapaian kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera,” harapnya.

Baca Juga  Duet Jokowi-TGB Punya Kans Kuat Menangi Pilpres 2019

Selain raperda prakarsa Gubernur yang disahkan oleh DPRD, ada enam raperda prakarsa DPRD NTB yang masih memerlukan tambahan waktu pembahasan, sehingga pada sidang paripurna yang digelar pada Rabu (23/12) tersebut, belum bisa ditetapkan.

Di bagian lain Bang Zul juga mengapresiasi kerja para OPD yang telah ikut andil dalam pembuatan dan penyempurnaan Raperda ini sehingga dapat disetujui dewan. “Kepada para pimpinan dan pejabat birokrasi yang juga telah membantu penyempurnaan raperda ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan,” ujarnya.

Sebelumnya Pansus V DPRD NTB yang membahas Raperda Rencana Pembangunan Industri Provinsi NTB tahun 2020-2040 melalui juru bicaranya Dr. Raihan Anwar mengatakan, Provinsi NTB memilih enam dari 10 industri prioritas nasional yaitu pertama, industri pangan yang meliputi industri pengolahan ikan dan hasil laut, industri ternak berbasis ruminansia, industri pengolahan berbasis tenaga unggas, industri hasil pengolahan pertanian dan perkebunan. Kedua, industri hulu agro yang meliputi industri pengolahan hasil kayu, industri pengolahan hasil bukan kayu, industri pakan, dan industri pupuk organik. Ketiga, yang menjadi prrioritas NTB yaitu industri permesinan alat transportasi energi terbarukan yang meliputi industri permesinan, industri alat transportasi serta industri energi baru terbarukan.

Keempat, industri hasil pertambangan, dan kelima, industri kimia, farmasi dan alat kesehatan, serta ke enam industri ekonomi kreatif sepeti industri busana muslim, industri kria dan aneka serta industri kuliner. (SR)

DPRD DPRD