Marah dengan Langkah Hukum Manajemen Tiu Suntuk, Massa Gelar Aksi Demo

oleh -110 views

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (22/12/2020)

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (ARMI) menggelar aksi demonstrasi di pintu masuk areal pembangunan Bendungan Tiu Suntuk, Selasa (22/12/2020) pagi. Aksi ini menyusul sikap manajemen Tiu Suntuk yang mempolisikan salah seorang warga hanya karena menggelar aksi demo menuntut janji perusahaan untuk mempekerjakan masyarakat setempat secara layak.

Massa aksi ini berasal dari berbagai wilayah di Sumbawa Barat. Bukan hanya dari Kecamatan Brang Ene sebagai lokasi pelaksana proyek, tapi juga dari Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Taliwang. Bahkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat juga ikut bersikap terhadap perusahaan yang dianggap arogan. “Kami selama ini diam karena kami anggap perusahaan yang melaksakan proyek Tiu Suntuk bisa diajak komunikasi dengan baik oleh masyarakat setempat dalam menyelesaikan segala persoalan. Tapi dengan sikap perusahaan yang arogan yang melaporkan salah satu warga setempat ke polisi, ini yang mengiris hati kami sebagai kader umat dan kader bangsa untuk menyuarakan kedzoliman. Kami dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merapatkan barisan melawan kezoliman di Tanah Pariri Lema Bariri ini,” tegas Kifli salah satu anggota HMI KSB.

Ia sangat menyesalkan sikap perusahaan yang memilih jalur hokum hanya karena masyarakat menuntut haknya sebagai warga asli Desa Mujahiddin dan menagih janji perusahaan atas komitmen ketenagakerjaan. “Ini bentuk kedzoliman dan kami nyatakan perlawanan,” tegas Indra, salah seorang orator aksi massa tersebut.

Baca Juga  Kapolres Sumbawa Jadi ‘Dosen’ di Kampus IISBUD Sarea

Dalam demonstrasi yang sempat membuat lumpuh lalulintas truck angkutan dari dan ke Tiu Suntuk, massa aksi membeberkan beberapa dugaan pelanggaran berat yang dilakukan PT. Nindya Karya dan PT. Bahagia Bangun Nusa, selaku pelaksana Tiu Suntuk. Di antaranya perekrutan tenaga kerja dengan tidak memprioritaskan tenaga kerja lokal Brang Ene. Massa aksi juga menuntut persoalan rooster kerja yang diterapkan perusahaan, yang dinilai tidak manusiawi dengan tidak diberikannya upah lembur. “Kami ingin kesejahteraan bukan hanya pada hasil, namun juga pada proses pembangunan. Dimana perusahaan punya iktikad baik memberdayakan warga lokal, seperti yang mereka utarakan saat datang pertamakali ke Brang Ene. Bukan malah seperti ini, yang justeru terkesan diperdaya dan dibodoh-bodohi,” cecar Indra.

Senada dengan Indra, Saharuddin selaku Korlap Aksi juga mengungkapkan dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan dalam proses pengambilan kayu di luar kawasan konsesi. Ia juga menyayangkan sikap perusahaan yang tidak menghargai warga Desa Mujahiddin, dimana proses blasting yang dilakukan perusahaan tidak disosialisasikan. Ini menjadi keluhan warga yang bermukim tidak jauh dari lokasi pembangunan. “Warga kami masih trauma dengan bencana gempa, jadi apa salahnya disosialisasikan terlebih dahulu. Lebih lebih para pekerja yang datang dari luar daerah dan bermukim di Desa Mujahiddin tanpa kemudian melaporkan diri terlebih dahulu,” beber aktivis jebolan HMI ini.

Sahar mengungkapkan, kehadiran pembangunan Bendungan Tiu Suntuk sebelumnya disambut baik oleh warga setempat. Bahkan warga Brang Ene, khususnya Desa Mujahiddin mendukung penuh rencana pembangunan bendungan yang ditaksir menelan APBN senilai Rp 1,4 Triliun. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tidak menghargai warga setempat dan justeru memicu munculnya konflik baru. “Saya tegaskan dan ini sekaligus peringatan, agar perusahaan tidak mengabaikan apa yang menjadi hak warga Brang Ene. Seperti hak ganti rugi atas lahan, hak ikut serta dalam bekerja dan diberdayakan, hak perlindungan tenaga kerja di dalamnya. Termasuk hak untuk merasa tidak terganggu dalam pembangunan itu,” tegas Sahar. (SR)

DPRD DPRD