Gugat ke MK, Jarot—Mokhlis Minta PSU di Sejumlah TPS

oleh -373 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22/12/2020)

Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada Sumbawa 2020 resmi didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP-Ir. Mokhlis, M.Si (Jarot-Mokhlis) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan gugatan ini termuat dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (www.mkri.id). Dari laman itu tercatat bahwa permohonan telah terdaftar secara online Senin, 21 Desember 2020 pukul 20:04:41, dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor 113/PAN.MK/AP3/12/2020. Pemohon adalah Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P dan Ir. H. Mokhlis, M.Si, Kuasa Hukum Faisal Rachman dan Djamil Abdurrachman Malik. Termohon adalah KPU Kabupaten Sumbawa.

Dalam pokok permohonan gugatan, pemohon mengaku keberatan dan menolak hasil penghitungan suara oleh KPU, karena terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang mempengaruhi hasil masing-masing Paslon yang signifikan. Sehingga mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, terjadinya selisih perolehan suara tersebut juga disebabkan pemilihan dilakukan dengan cara tidak adil dan jujur. Bahkan disebabkan oleh penyimpangan dan pelanggaran norma maupun etika kepatuhan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Sumbawa.

Salah satu penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat, selain dilakukan oleh perangkat penyelenggara pemilihan, juga oleh peran Gubernur NTB dalam memenangkan Paslon nomor 4 yang notabene adik Gubernur. Ragam penyimpangan dan pelanggaran yang telah terjadi secara massif, namun terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan, tulis pemohon yang dikutip dalam permohonannya. Padahal lanjut pemohon, sebagai pelaksana UU dalam mengawal dan pengawasi proses terselenggaranya kedaulatan rakyat haruslah dijamin. Akan tetapi pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa 2020, telah dinodai yang berakibat pada diuntungkannya pasangan calon nomor urut 4.

Baca Juga  Tiga Truk Sonokling Dinyatakan Hasil Kebun

Pemohon juga mengajukan permohonan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Meliputi TPS 11 Kelurahan Bugis, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Seketeng, 21 TPS se Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa. Karena di TPS-TPS tersebut pemohon mengaku menemukan sejumlah fakta. Mulai dari adanya pemilih yang telah menyalurkan hak pilih namun tidak terdaftar di DPT. Kemudian adanya dugaan intimidasi dan pengarahan pemilih untuk memcoblos paslon nomor 4. Di samping itu, juga adanya saksi nomor 4 yang bebas keluar masuk bilik suara mendampingi pemilih mencoblos. Kemudian ditemukannya 1.517 pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapat form C-6 (Undangan memilih). (SR)

iklan bapenda