Tersangka Kasus Asrama Haji Lombok dan Tanah Relokasi Banjir Bima, Ditahan Jaksa

oleh -104 views

MATARAM, samawarea.com (24/11/2020)

Tersangka kasus Penyimpangan Dana PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok (TA 2017-2019) dan Kasus Penyimpangan Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Bima (TA 2017) ditahan pihak Kejaksaan Tinggi NTB. Hal ini menyusul pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Kejati ke Penuntut Umum setelah terbitnya P21. Tersangka Kasus Penyimpangan Dana PNBP Asrama Haji Embarkasi Lombok berinisial IJK, S.Adm selaku Bendahara dan Kepala UPT Asrama Haji inisial AF. Tersangka IJK sejak Senin (23/11) pagi pukul 09.00 Wita dilakukan pemeriksaan hingga pukul 13.00 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan rapid test dan setelah hasil reaktif dilanjutkan kembali pemeriksaan sampai pukul 16.00 Wita.

Tepat pukul 18.00 Wita dibawa ke Rutan Polda untuk dilakukan Penahanan Tahap Penuntutan selama 20 hari kedepan. Sedangkan tersangka AF tidak memenuhi panggilan karena berada di luar Kota. Demikian pula terhadap Tersangka Kasus Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Bima berinisial Drs. US. selaku pemilik tanah dan HMD selaku Kepala Perkim Kota Bima, diperiksa pada waktu yang sama namun yang dilakukan penahanan hanyap US. Sedangkan HMD yang hasil rapid tesnya reaktif ditangguhkan sementara waktu. Karena JPU masih menunggu hasil swab.

Kajati NTB melalui Kasi Penkum, Dedi Irawan SH MH dalam keterangan persnya, membenarkan hal itu. Kasus Penyimpangan PNBP Asrama Haji menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 484.265.455. Tersangka dijerat Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP. Sementara kasus Penyimpangan Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Bima menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.638.673.125. Tersangkanya dijerat  Pasal 2 (1) atau Pasal 3 UU No.31 Th 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Th 2001 jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP. (SR)

 

iklan bapenda
Baca Juga  Sejak Agustus 2018, DPMPTSP Sumbawa Tidak Lagi Terbitkan Izin Gangguan