Selesaikan Kasus Lahan Gili Trawangan, Gubernur Minta Bantuan Kejati NTB

oleh -62 views

MATARAM, samawarea.com (24/11/2020)

Persoalan lahan Pemprov NTB di Gili Trawangan yang dikelola PT Gili Trawangan Indah (GTI) selama ini  belum tuntas dan berlarut larut. Karena itulah Pemprov NTB telah menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTB. Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan Surat Kuasa Khusus oleh Gubernur NTB, Dr. Zulkifliemansyah dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Nanang Sigit Yulianto, SH., MH di Ruangan Rapat Kejati NTB, Selasa (24/11) sekitar pukul 10.00 Wita. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Purwanto Joko Irianto, SH., MH., Asdatun Kejati NTB, Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Inspektorat NTB serta Kepala Biro Hukum Pemprop NTB.

Kajati NTB melalui Kasi Penkum, Dedi Irawan SH MH dalam keterangan persnya, mengatakan, persoalan ini muncul berawal dari perjanjian antara Pemprop NTB dan PT. GTI. Perjanjian itu telah melanggar undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berdasarkan aturan, kontrak kerja sama pengelolaan lahan masa berlakunya 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Tetapi dalam kontrak tersebut perjanjian pengelolaannya dilakukan selama 70 tahun.Tak hanya itu, pendapatan asli daerah (PAD) atas pengelolaan lahan tersebut tidak optimal. Pemprov NTB hanya mendapatkan Rp 22,5 juta per tahun. Nilai itu dianggap tidak sebanding dengan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Pemprov sudah melayangkan somasi pertama kepada PT GTI. Teguran itu diberikan karena perusahaan itu menelantarkan 65 hektare (ha) aset pemprov tersebut namun tidak kunjung selesai. SKK tersebut ungkap Dedi Irawan akrab jaksa asal Plampang Sumbawa ini merupakan penyerahan Kuasa dari Gubernur NTB pada Kepala Kejaksaan Tinggi NTB secara Non Litigasi atau penyelesaian di luar Pengadilan. “Kasus ini akan ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi NTB berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTB,” pungkasnya. (SR)

 

iklan bapenda
Baca Juga  Gubernur NTB Lepas KKN Poltekkes Kemenkes Mataram