SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23/11/2020)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini sebagai upaya pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.
Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu dari 10 kabupaten/kota di NTB yang menerima Program PKH. Sejauh ini program tersebut menggunakan anggaran pusat. Untuk mendukung program pusat tersebut, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah—Dewi Noviany S.Pd., M.Pd (Mo—Novi) telah memasukkan PKH dalam agenda kerjanya jika terpilih pada Pilkada 2020. Agenda Kerja Misi Mo—Novi yang dikemas dalam Sumbawa Sejahtera dan Mandiri ini akan memberikan perhatian serius kepada penerima dan pendamping PKH.
Mo—Novi akan meningkatkan bantuan penerima PKH. Mo-Novi sangat menyadari bahwa PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung), seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini ungkap Haji Mo—akrab Calon Bupati bernomor urut 4 ini disapa, merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya.
Tak hanya penerima PKH, Mo—Novi juga memberikan perhatiannya kepada para pendamping PKH. Karena itu jika terpilih nanti akan meningkatkan dana operasional bagi pendamping PKH sebesar Rp 1 milyar per tahun. Menurut Haji Mo, beban kerja pendamping PKH cukup berat dan sesuai kebijakan Kemensos, minimal ada sharing dari bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu dianjurkan minimal 5 persen dari dana yang diberikan ke masyarakat. “Pendamping PKH selama ini telah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya. (SR/Advertorial)
