Jarot-Mokhlis akan Tuntaskan 44 Dusun Belum Menikmati Listrik

oleh -38 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19/11/2020)

Pemerintah rasio elektrifikasi telah mencapai 99,09 persen. Namun kenyataannya, ketersediaan listrik di Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB masih minim. Diketahui sekitar 44 dusun belum menikmati listrik.

Pasangan calon Bupati dan wakilnya di Kabupaten Sumbawa dari nomor urut 5, yaitu H Jarot bersama Mokhlis berkomitmen akan membantu masyarakat yang saat ini belum tersentuh akses listrik dengan menyediakan pembangkit yang mungkin berbeda-beda tipe, pada kondisi masing-masing wilayah.

Jika memang bisa dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di wilayah-wilayah tersebut maka Jarot-Mokhlis akan berusaha membangunnya. Tetapi jika tidak karena akses yang jauh dan sulit maka akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Jarot-Mokhlis menyadari kebutuhan listrik adalah salah satu yang vital bagi kehidupan keseharian dan pengembangan ekonomi. “Kebutuhan dasar masyarakat ini harusnya dapat diprioritaskan. Doakan kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati agar cita-cita masyarakat ini dapat tercapai,” kata H Jarot saat ditemui di acara tatap muka dengan warga Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Hulu, Kamis (19/11) dinihari.

Atasi Kendala Biaya

H Jarot menguraikan, jika warga menjadikan mereka memimpin Sumbawa, Jarot-Mokhlis dengan kekuatan, pengalaman dan jaringan yang luas akan mendatangkan dana yang besar untuk pembangunan Sumbawa melalui dana APBN maupun dana yang bersumber dari investor dalam dan luar negeri. Dia menjelaskan, ada kendala utama yang menyebabkan ketidak-mampuan pemerintah daerah dalam menuntaskan akses listrik ini. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas sehingga pembangunan lamban. “Anggaran APBD kita hanya 1,6 triliun saja, itupun 70 persennya dialokasikan untuk belanja rutin dan biaya-biaya lainnya seperti membayar gaji pegawai, operasional dinas dan lainnya,” jelasnya.

Baca Juga  100 Hari Kerja Menuju Berare Gemilang

Sementara, kini untuk pembangunan daerah baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, lanjut Jarot, hanya sekitar 200 miliar saja yang dapat dikelola pemkab. Keterbatasan dana inilah yang membuat pembangunan stagnan atau jalan di tempat. Mengatasi ini, keduanya akan berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbawa melalui program-program strategis yang akan diluncurkan jika menjadi pemimpin Sumbawa ke depan. “InsyaAllah yang pertama kami akan lakukan jika memimpin Sumbawa seperti visi misi kami adalah akan mendorong atau mendatangkan anggaran yang banyak untuk mengcover dan menuntaskan segala kekurangan seperti listrik ini,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbawa Fraksi Hanura, Irwandi di Kecamatan Tarano, menilai bahwa pemerintah kabupaten Sumbawa terkesan lamban dalam membangun infrastruktur, termasuk jaringan listrik. “Listrik ini kan kebutuhan dasar masyarakat, kasian kalau masyarakat tidak dapat mengakses listrik, kapan merdekanya kita ini,” tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah ke depan dapat segera mencarikan solusi terbaik agar akses listrik ini dapat tuntas. Perlu juga pemimpin mencari anggaran dari luar Sumbawa atau dari investor dalam dan luar negeri untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu solusinya, tambahnya, mungkin dengan membangun PLTS berskala besar sehingga dapat memenuhi listrik warga di daerah tertinggal.

Di kesempatan berbeda, Anggota DPR Fraksi Gerindra dapil Pulau Sumbawa Zainul Arifin mengaku kecewa karena belum semua masyarakat di dapilnya dapat menikmati listrik. Pemda didesaknya bergerak untuk menjadi ujung tombak pembenahan masalah listrik ini. “Pemdanyaharus berjuang keras. Memang pemda itu ujung tombak, sedangkan pihak di luar pemda itu tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya, tidak boleh ada daerah yang tidak dapat listrik. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Masa sudah 75 tahun tidak bisa menikmati listrik,” kata Zainul, Rabu (18/11).

Baca Juga  Gerindra Pastikan Mustafa HMS Jabat Wakil Ketua DPRD KSB

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno. Pemkab dan Pemprov dimintanya untuk segera mencarikan alternatif sumber lain andai jaringan listrik belum dapat menjangkau daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan) di Indonesia. Program tabung listrik bisa menjadi alternatif sementara. Hal lain yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS. “Tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah,” sebutnya. (SR)

iklan bapenda