DPD RI: Jangan Ada Klaster Pilkada di NTB

oleh -34 views
bankntb

MATARAM, samawarea.com (18/11/2020)

Menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus menjalin koordinasi. Koordinasi itu guna memastikan proses Pilkada di tujuh kabupaten/kota di NTB berjalan lancar. Dalam rangka pengawasan dan pelaksanaan Pilkada 2020, pimpinan dan anggota DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemprov NTB, Selasa (17/11/2020).

Wakil Ketua DPD RI, Dr. H. Mahyudin, menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah Covid-19 berpegang pada beberapa prinsip. Pertama, perlu memperhatiakn perlindungan, keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksaan Pilkada, mulai dari hulu sampai dengan hilir tahapan Pilkada. “Masalah keselamatan ini tidak bisa ditawar, jangan sampai penyelenggara dan masyarakat tertular Covid-19, dan menimbulkan klaster baru, klaster Pilkada,” ujar Mahyudin saat memberikan sambutan dalam kunker yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tersebut.

Kedua, ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. “Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Tentu kami juga sudah diberitahu bahwa, disini sudah ada Perda tentang Covid, mudah-mudahan Perda ini bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Prinsip ketiga, lanjutnya, penting untuk diperhatikan yakni, dukungan anggaran dan distribusi logistik yang tepat waktu. “Di setiap TPS perlu memperhatikan ketersediaan masker, sarung tangan dan handsanitizer untuk petugas-petugas di TPS. Karena jika pendistribusiannya lamban, nanti masyarakat terlanjur membeludak dan kita harapkan masyarakat datangnya tidak berdesak-desakan,” ungkapnya.

Baca Juga  Direktur Optimis RSUD Sumbawa Tetap Type C

Berikutnya kata Mahyudin adalah komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Memastikan tidak ada diskriminasi antar paslon satu dengan paslon yang lain, serta penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada. “Jadi hasil Pilkadanya, bisa diterima segala pihak, yang menang mengayomi semua masyarakat, yang kalah harus diterima kekalahannya, kadang ada juga orang siap menang, tidak siap kalah,” ungkapnya.

Terakhir, Mahyudin menilai bahwa penyebaran Covid-19 di NTB telah cukup terkendali. Penyelenggaraan lomba Kampung Sehat yang memicu masyarakat untuk ambil andil dan sadar akan pentingnya protokol Covid-19 dalam beraktivitas, dinilai tepat dalam menurunkan angka penularan covid-19. Akan tetapi, untuk menghindari adanya klaster baru, kewaspadaan perlu terus ditingkatkan.

Mengawali sambutannya Wakil Gubernur NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengucapkan selamat datang kepada rombongan DPD RI di Provinsi NTB. “Mudah-mudahan bapak ibu dalam berkunjung ke NTB ini, ada kesempatan waktu untuk menikmati alam di Nusa Tenggara Barat,” kata Wagub.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19 di NTB, Pemprov NTB memutuskan untuk hidup aman dan produktif. Sehingga penegakan protokol kesehatan covid-19 menjadi sesuatu yang benar-benar diperjuangkan oleh Pemprov bersama TNI, Polri dan seluruh stakeholder di daerah ini. “Perda yang berkaitan dengan penegakan protokol Covid ini menjadi Perda yang pertama di Indonesia, tapi memang betul bapak Wakil, bahwa penerapan protokol Covid ini memang membutuhkan sinergi yang luar biasa, konsistensi, kesabaran, kedisiplinan yang tidak kendor. Ini menjadi ujian yang luar biasa besar bagi kami di NTB,” tuturnya.

Baca Juga  Keppres Belum Turun Ganjal Pelantikan Bupati Sumbawa

Terlebih, lanjut Wagub, saat ini di tujuh kabupaten/kota di NTB sedang melaksanakan tahapan demi tahapan Pilkada serentak, tentu hal ini akan menjadi tantangan dan PR besar bagi Pemprov NTB. (SR)

iklan bapenda