Sumbawa Hebat : Pemerintah Jangan Jadi Aktor Tunggal, Begini Konsepnya

oleh -447 views
bankntb

Oleh: Heri Kurniawansyah HS (Dosen Fisipol UNSA & Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga Pemuda Muhammadiyah)

Begini Konkritnya Ilustrasi Pembangunan Sumbawa

amdal

Agar pembaca lebih mudah memahami tulisan ini secara sederhana dan sistematis, etape pertama yaitu penulis ingin mengungkapkan konsep penganggaran khususnya membedah posisi APBD kita sebagai input utama pembangunan itu di daerah itu sendiri. Hal tersebut penting untuk penulis uraikan agar kita mampu memahami konsep pembangunan dari berbagai program kerja calon kepala daerah nanti, apakah program kerja tersebut rasional atau mungkin mustahil. Jawaban tersebut akan mampu kita ketahui manakala kita bias memahami konsep anggaran yang ada dalam APBD kita. Permasalahannya adalah terlalu banyak masyarakat pemilih terbuai dengan janji dan visi yang terurai bebas di lapangan, selanjutnya pemilih bertepuk tangan dengan kalimat-kalimat indah tersebut, padahal kalau kita memahahmi konsep anggaran secara mendasar, kita pasti mampu mendeteksi apakah kalimat-kalimat indah tersebut rasional atau justru irasional. Tidak salah bahwa banyak pejabat yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan janji-janji politik, pada akhirnya janji tersebut jauh dari harapan, itu terjadi karena
masyarakat pemilih tidak mampu mendeteksi kebijakan yang telah dijanjikan dari perspektif anggarannya.

Nah bagaimana caranya memahami posisi anggaran (APBD) kita?, begini deskripsinya, bahwa total APBD pertahun di Kabupaten Sumbawa masih berkisar di angka 1,7 Trilyun dengan sumber PAD yang masih jauh dibawah 50 % penghasilan daerah, adanya sharing dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil, sehingga gabungan dari PAD, DAK, DAU, dan Dana Bagi Hasil itulah yang disebut dengan kas daerah atau apa yang disebut APBD. Lantas apakah jumlah tersebut sudah sehat? Tentu jika mengacu kepada jumlah penduduk dan luas wilayah beserta berbagai permasalahannya, tentu itu sangat kecil, sehingga tidak heran dalam waktu dua periode seorang pemimpin pun selalu meninggalkan PR pembangunan yang Fundamental bagi daerah.

Cara mengetahui kecil besarnya anggaran tersebut adalah bahwa APBD itu memiliki dua kompenen pengeluaran, yaitu Belanja Langsung atau belanja publik (belanja pembangunan) dan Belanja Tidak Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, bansos, dan lain lain. Lalu kita deteksi posisi pengeluaran yang paling besar itu berada pada aspek yang mana?, dari total APBD 1, 7 Trilyun, untuk belanja pegawai yang terdapat pada aspek Belanja Tidak Langsung itu berkisar 800-900 Milyar pertahun sesuai dengan jumlah ASN yang ada (ini mudah dideteksi) dan berbagai komponen di Belanja Tidak Langsung lainnya, sementara sisanya di Belanja Langsung (Belanja Pembangunan/Publik) berkisar hanya di angka 800 Milyar. Maka secara logika dan ilmiah, calon kepala daerah yang menang nanti hanya akan mengelola anggaran 800 Milyar saja untuk pembangunan, siapapun pemimpinnya. Apakah itu besar atau kecil?, penulis dengan tegas menjawab ini sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan kondisi daerah dengan kompleksitas masalahnya.

Baca Juga  Status SP4 Buin Batu Plampang Ngambang

Pertanyaan selanjutnya adalah, pembangunan apa saja yang bisa dilakukan dengan jumlah uang 800 tersebut?, mari kita hubungkan uang tersebut dengan program kerja atau janji-jani para paslon yang sudah diungkapkan ke publik, uraikan satu persatu program kerja tersebut sambil menghubungkan dengan uang yang ada tersebut, jangan lupa Sumbawa ini memiliki 24 kecamatan, maka hubungkan juga secara holistik uang tersebut kepada semua aspek yang ada agar pembangunannya tidak parsial. Jika kita mampu memahami konsep terssebut dengan sistematis, pikiran kita akan jauh lebih sehat dan rasional dalam memilih pemimpin, sebaliknya jika para calon kepala daerah atau timses memahami konsep ini, maka narasi kampanyenya yang lantang ke public pasti akan memiliki nilai rasionalitas yang mumpuni.

Gambar 1 : Pola Kerja Pembangunan Berbasis Pada Formulasi Anggaran

Sumber : Analisis Penulis Berbasis Pada Budgeting Policy

Dari uraikan diatas, penulis sangat memahami jika banyak janji-janji poltik yang dituangkan dalam RPJMD kepala daerah minim yang terpenuhi atau kebijakannyta tidak terukur, sebab anggaran yang dikelola sangat minim, pada saat yang sama mereka tetap angkuh dengan program melangitnya, itulah letak kritikan penulis terhadap kebijakan pemerintah selama ini, yaitu konsepnya terkadang di luar logika anggaran, itulah yang disebut dengan kebijakan sporadis.

Solusinya Bagiamana? Berikut Deskripsi Ilmiahnya.
Jika kondisinya memang seperti itu, sudah saatnya pemerintah memformulasikan tehnis implementasi kebijakannya secara terukur. Jadi letak aspek yang harus diperbaiki dalam kondisi seperti ini berada pada tataran impelemntasi kebijaknnya (lihat gambar di bawah ini).

Jadi, tindakan dalam implementasi kebijakan yang paling rasional dan bijak dalam keadaan seperti ini adalah dengan menguatkan pola kerja pemerintah berbasis kolaborasi (Collaborative Government). Konsep ini sudah menjadi kesepakatan konsep birokrasi di Negara-negara maju di belahandunia, bahkan PBB dan lembaga internasional lainnya mengklaim dengan tegas bahwa salah satu syarat mutlak terjadinya pembangunan yang berkelanjutan adalah penerapan prinsip governance, sementara penerapan prinsip governance substansinya terletak pada konsep collaborative government. Nah bagaimana konkritnya Collaborative Government secara sederhana dalam pola kerja pemerintah daerah?, sederhananya adalah pelaksanaan kebijakan dengan menenkankan pada kemitraan dan pastisipatif antara pemerintah (government), kelompok masyarakat (civil society), dan swasta (privat sector), bukan menjadi actor tunggal dalam implementasi kebijakan.

Konkritnya pada konsep diatas dapat dilihat pada berbagai contoh kebijakan strategis pemerintah daerah di Sumbawa, misalnya tentang sektor pariwisata. Selama ini pemerintah selalu memiliki narasi konstruktif tentang sector pariwisata, mulai berbicara tentang Samota, Teluk Saleh, dan lain lain. Pernah tidak masyarakat dan pemerintah berpikir, uang dari mana untuk membangun itu, bukankah anggarannya terlalu besar, cukup tidak dengan porsi Belanja langsung dalam APBD kita?, sementara pembangunan yang konkrit dari aspek-aspek yang sederhana saja dari pariwisata kita sampai saat ini juga tidak mampu kita angkat.

Baca Juga  Sambut Pilkada, Gubernur Ajak Masyarakat Tetap Jaga Kerukunan

Alasannya selalu tentang anggaran yang minim, padahal disisi lain narasinya selalu melangit mendeskripsikan tentang pariwisata. Artinya bahwa pembangunan pariwisata pada aspek yang sederhana saja, anggarannya, apalagi yang besar. Maka konsep pembangunan pariwisata kedepan adalah focus pada pembangunan pariwisata yang sederhana dan memiliki dampak yang signifikan, lihat bagaimana konkritnya sektor pariwsata Yogyakarta, Malang, dan kota lainnya.

Konsepnya bagaimana dengan anggaran yang terbatas?, rangkul para komunitas pemuda (civil society) dari berbagai paguyuban yang ada, gunakan tangan mereka untuk membangun pariwisata, mulai dari penataan, promosi, sampai dapat manajemen pengelolaannya, selanjutnya biarlah swasta yang mengambil peluang itu jika memungkinkan pada saspek tersebut mendapatkan keuntungan yang relevan. Coba perhatikan Pulau Kenawa, Pulau Bedil, dan destinasi lainnya, tempat-tempat tersebut menjadi terkenal karena tangan para civil society, namun pernah tidak pemerintah merangkul mereka. Konsep ini tidak membutuhkan biaya yang mahal namun outputnya sangat konkrit. Sehingga dari konsep ini, implementasi kebijakannya menjadi murah dan tertanggulangi khususnya masalah anggaran yang minim tadi. Begitu juga dengan masalah lainnya, misalnya tentang Narkoba, pernah tidak stakeholder relevan menggunakan tangan-tangan kampus (civil society) dalam mensosialisasikan atau mensukseskan program ini, padahal implementasi kebijakan dengan konsep ini sangat murah sekaligus tepat sasaran, begitu juga dengan berbagai kebijakan strategis lainnya. Masalahnya adalah pemerintah tahu diri kekurangan anggaran, tapi pada saat yang sama pemerintah tetap menjadi aktor tunggal dalam menyelesaikan
kebijakan tersebut. Begitulah maksud konsep tersebut.

Untuk memperkuat konsep tersebut, sepertinya pemerintah memerlukan orang yang menguasai secara teoritis maupun praktis sebagai “pembisik” kebijakannya. Jika pemerintah yang terpilih nanti mampu menerapkan konsep tersebut dengan baik, sebagai penulis yang konsen berbicara tentang kajian birokrasi dan kebijakan sangat percaya bahwa pemerintah akan terus mendapat legitimasi dan trust dari publik, birokrasinya akan murah, pada saat yang sama orientasi kebijakannya terpenuhi. Ingat kekuatan anggaran kita berada pada angka 1,7 Trilyun, maka kebijakan konkrit dan terukur harusnya bisa dideteksi secara mudah dan sederhana, agar janji-jani diluar nalar di beredar liar di ruang publik. (*) 

iklan bapenda