Pembagian Kuota Belajar; Alternatif atau Proyek Fiktif ?

oleh -34 views
bankntb

Oleh: Nauval Akbar, Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Samawa

OPINI, 24 Oktober 2020

amdal

Wabah virus covid-19 kian menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun beberapa daerah telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun hal ini pun dinilai tak berpengaruh terlalu signifikan terhadap perkembangan covid-19 di Indonesia. Langkah pemerintah pusat juga yang mulai mengumumkan agar mulai diterapkannya kehidupan normal baru (new normal) tak bisa membendung penyebaran wabah virus Corona di Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, wabah virus ini telah mematikan kemajuan beberapa sektor seperti sektor ekonomi bisnis, pendidikan, maupun sektor industri pembangunan. Utamanya pada sektor pendidikan, wabah ini sangat menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Pembelajaran normal seperti biasanya harus ditiadakan untuk mengurangi penyebaran covid-19. Hal ini menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Siswa yang biasanya melakukan pembelajaran di sekolah kini harus berkutat dengan smartphone di tangannya. Yang menjadi permasalahan, apakah semua siswa sudah memiliki handphone? Bagaimana yang masih bersekolah di tingkat dasar, apakah akan menggunakan sistem daring (dalam jaringan) juga ?

Hal seperti ini merupakan salah satu tugas penting bagi menteri pendidikan dan kebudayaan, bapak Nadiem Makarim. Terobosan terbaru harus diterapkan dalam masa pandemi ini. Mengingat aktivitas di sekolah sudah tak berjalan seperti biasanya, karena telah ditetapkannya juga karantina wilayah di beberapa daerah di Indonesia. Bapak menteri harus bisa mencetuskan progam terbaru yang kiranya bisa sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini.

Meskipun demikian program yang akan diterapkan kedepannya harus bisa merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Misalnya seperti beberapa program yang sedang diterapkan saat ini, yaitu pembelajaran secara online atau daring (dalam jaringan). Progam seperti ini juga telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, bahkan Rusia. Karena memang pembelajaran secara online adalah salah satu alternatif dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mengingat dilarangnya untuk mengadakan kerumunan dan juga selalu diingatkan agar selalu menjaga jarak, hal inilah yang membuat pembelajaran seperti ini ditekankan di beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tapi apakah pembelajaran seperti ini akan terus bermanfaat khususnya di Indonesia? Apakah akan terus berlanjut dengan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk?. Hal ini patut dipertanyakan karena pembelajaran secara daring juga membutuhkan cukup banyak biaya. Seperti misalnya kuota internet untuk mengakses aplikasi belajar dan aplikasi umum. Untuk mengakses aplikasi untuk belajar misalnya, harus membutuhkan cukup banyak biaya karena harus membeli dulu kuota internet. Hal ini tak sejalan dengan kondisi ekonomi di Indonesia pada saat ini, yang kian hari makin terpuruk. Termasuk di sektor ekonomi bisnis dan UMKM. Banyak masyarakat menengah ke bawah juga mengeluhkan hal demikian, ya karena tidak mampu membeli kuota internet yang memang cukup mahal harganya. Dalam hal ini, apakah ada alternatif yang akan dilakukan oleh bapak menteri Nadiem ? Seperti apakah bentuknya ?

Baca Juga  Hari Pers Nasional di Mataram Resmi Dibuka Menkominfo

Dikutip dari Zonajakarta.com, Kemendikbud diketahui telah memberikan bantuan kuota internet gratis kepada para siswa dan para guru untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Besaran kuota internet ini diberikan kepada siswa sebesar 35 Gigabyte dan 42 GB per bulan kepada para guru. Sementara itu kuota internet juga diberikan kepada para mahasiswa dan para dosen sebesar 50 GB per bulan. Dalam kutipan lain juga dari RRI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan pemberian kuota internet gratis ini menjawab keresahan masyarakat soal beban biaya internet terkait pembelajaran jarak jauh. Dana yang digelontorkan pemerintah untuk program ini pun tak main main, yaitu Rp. 7,2 Triliun. Fantastis bukan ?. Namun, apakah hal ini bisa menjadi alternatif dalam pembelajaran jarak jauh atau hanya proyek fiktif tujuannya hanya untuk mencari untung ?

Dari data yang disajikan oleh Kemdikbud yang yang dikutip dari beberapa sumber, menjelaskan bahwa total data yang diberikan kepada peserta didik tingkat sekolah dasar Hinggan menengah adalah sebanyak 35 GB, dengan pembagian untuk kuota belajar 30 GB sedangkan untuk kuota umum hanya 5 GB. Untuk pendidik mendapatkan total kuota 42 GB, dengan pembagian untuk kuota belajar sebanyak 37 GB dan kuota umum hanya 5 GB juga. Pada tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa mendapatkan total kuota sebanyak 50 GB dengan rincian 45 GB untuk kuota belajar sedangkan kuota umum hanya 5 GB, begitu pula dengan dosen.

Dari penjelasan di atas, apakah sangat efisien dengan dana yang telah digelontorkan pemerintah ? Bukan main main, jumlahnya hingga Rp. 7,2 Triliun !. Sudah tepatkah keputusan bapak menteri Nadiem Makarim? Jika kita melihat statistik pembagian untuk kuota belajar yang hanya bisa mengakses aplikasi khusus untuk edukasi dan video conference, dirasa terlalu mubazir dan tidak berimbang dengan pembagian kuota umum yang hanya mendapat 5 GB.  Padahal dalam pembelajaran untuk mencari sumber belajar di internet, kuota umum yang bisa digunakan untuk mengakses seluruh aplikasi bisa digunakan untuk mencari apapun yang terkait dengan pembelajaran.

Misalnya seperti mencari bahan pembelajaran di google, YouTube, ataupun aplikasi penunjang lainnya. Terlalu banyaknya nominal untuk kuota belajar, menuai pro kontra. Ya, memang harus seperti itu karena hal kecil seperti ini akan menjadi sesuatu yang biasa kedepannya di negeri ini apabila terlalu didiamkan. Melihat dari beberapa bulan ke belakang, sebelum pemerintah membagikan kuota belajar pada siswa dan mahasiswa, sudah banyak orang yang telah menggunakan aplikasi yang khusus untuk edukasi dan conference. Hasilnya, perbulan tidak pernah bisa menghabiskan 10 GB. Rata-rata untuk aplikasi edukasi seperti scholoogy, zenius, dan yang lainnya hanya menghabiskan 3-5 GB perbulan. Hal semacam ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar bisa tepat untuk mengambil keputusan. Tidak hanya menggunakan dana dengan seenaknya hanya karena agar terlihat bekerja dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Baca Juga  Beragam Prestasi Iringi Pelepasan Murid TK Bhayangkari

Pemerintah harus mengambil langkah yang cepat dan tepat guna mengatasi hal-hal yang terjadi seperti ini sebelum terlalu jauh diprogramkan. Karena penggunaan APBN khusus untuk pendidikan seperti ini harus sangat sangat dimanfaatkan apalagi terkait dengan suasana pandemi Covid-19 yang masih bertahan hinggat saat ini. Pemerintah boleh saja mengeluarkan terobosan baru, Seperti pembagian kuota untuk belajar dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi setidaknya harus betul-betul dengan langkah yang tepat dan harus dipikirkan dampak dan apakah lebih banyak manfaat atau mudharat nya.

Seperti contohnya dalam hal pembagian kuota ini, mungkin pemerintah bisa mengkaji lebih dalam apakah tepat 30 GB keatas hanya untuk membuka aplikasi khusus untuk edukasi? Terkait hal tersebut, Wakil Sekertaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim mengaku kecewa dengan adanya substansi penjatahan penggunaan kuota. Hal ini karena menurutnya praktik pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan lebih banyak guru dan siswa yang bergantung pada ‘jatah’ kuota umum.”Pembuatan daftar aplikasi dan platform khusus pendidikan yang hanya bisa diakses dengan jatah kuota belajar tidak dikomunikasikan lebih dulu. Saya khawatir, jatah kuota belajar mubazir,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Harian Kompas (22/9/2020).

Dari pendapat bapak Satriawan Salim di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harusnya pemerintah tidak terlalu memfokuskan nominal pada kuota khusus untuk belajar, karena takutnya akan tidak dipergunakan secara optimal kedepannya. Apalagi progam ini akan dilakukan hingga empat bulan kedepan. Mungkin ada opsi lain untuk menutupi hal seperti ini, yaitu salah satunya dengan mengakumulasi sisa dari bulan sebelumnya dengan kuota di bulan selanjutnya. Cara ini mungkin terbilang jika dijadikan alternatif agar sisa kuota pada bulan sebelumnya, tak sia-sia dan dan tetap bisa digunakan. Misalnya pada bulan sebelumnya tersisa 10 GB , maka bisa diakumulasikan dengan pembagian tahap selanjutnya.

Beberapa rincian di atas memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah sudah mengambil langkah preventif untuk mengatasi kebutuhan belajar di masa pandemi seperti ini, masih saja ada kekurangan yang sangat perlu untuk diperbaiki agar bisa menjadi bahan revisi kedepannya. Agar proyek ini benar-benar berjalan seutuhnya. Progam yang dijadikan sebagai alternatif dalam menunjang keefektivan pembelajaran, bukan hanya proyek fiktif yang yang dilakukan sebagai pencitraan untuk mendapatkan empati dan kepercayaan dari masyarakat luas. (*)

iklan bapenda