Rusak Properti PT SBM, Pendemo Tolak Tambang akan Diproses Hukum

oleh -28 views
bankntb

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (10/10/2020)

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono, SIK,. MH menegaskan akan melakukan proses hukum terhadap aksi Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Kerja (GMSBMK) yang menggelar aksi demo menolak tambang di Gunung Samoan, disertai dengan vandalisme atau pengrusakan properti milik PT. SBM. Penegasan ini disampaikan Kapolres KSB yang didampingi Dandim 1628 Sumbawa Barat Letkol Czi Sunardi, ST.MIP saat menggelar Ngopi Bareng Awak Media, Sabtu (10/10).

amdal

Sebagai negara hukum, ungkap Kapolres, segala bentuk kegiatan vandalisme tidak dibenarkan. Untuk meresponnya, pihak kepolisian bergerak cepat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. “Kita sedang proses dan alangkah baiknya dengan kesadaran, bagi pendemo yang melakukan pengerusakan properti perusahaan PT SBM segera menyerahkan diri,” pinta Kapolres.

Kapolres menyebutkan bahwa yang melakukan vandalisme ada keterlibatan anak anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Iapun meminta agar kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, agar tidak melibatkan anak-anak, dan tidak melakukan perbuatan pidana dengan vandalism. “Mereka menyampaikan pendapat di muka umum tentunya dilindungi oleh undang-undang, dengan situasi pandemi covid-19 mereka tidak diberikan izin untuk demo. Tapi dari pihak kepolisian tetap mengawal dalam berlangsungnya penyampaian pendapat di muka umum tersebut,” jelasnya.

Terkait aktivitas tambang PT SBM (Sumbawa Barat Mineral) di Gunung Semoan, Kapolres menyatakan perusahaan tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh kementerian. Artinya sudah memiliki legalitas. “Karena perusahaan telah sesuai prosedur dan memiliki legalitas untuk melakukan aktifitasnya, maka TNI dan Polri akan menjamin keamanan tersebut,” tegasnya.

Baca Juga  Warga Labuan Burung Laporkan Dugaan Pemotongan Dana Proyek

Sementara Dandim 1628 Sumbawa Barat Letkol Czi Sunardi, ST. MIP menyampaikan bahwa Polri merupakan saudara kandung TNI. Untuk itu dalam keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI sepenuhnya membantu pengamanannya. “Pengamanan mulai dari tahapan pilkada serentak 2020, pengamanan terkait aksi Omnibus law yaitu cipta lapangan kerja hingga puncak Pilkada di seluruh TPS di wilayah kabupaten Sumbawa Barat,” tandas Letkol Czi Sunardi.

Di bagian lain Ia meminta agar peran wartawan untuk memberikan informasi dan edukasi terkait isu-isu hoax di media maupun di medsos, agar masyarakat mengerti dan mengetahui sehingga tidak mudah terprovokasi. “Ada beberapa yang membuat gejolak UU Omnibus law itu adalah Hoax, dan pada intinya Pemerintah ingin masyarakat buruh atau pekerja bisa sejahtera dan tercukupi,” pungkasnya. (SR)

 

iklan bapenda