Penganiaya Wartawati Ditetapkan Sebagai Tersangka

oleh -4 views
bankntb

MATARAM, samawarea.com (29/9/2020)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan status tersangka terhadap HA—terduga penganiayaan salah seorang wartawati berinisial FT dan suaminya yang terjadi pekan lalu. Penetapan status tersangka ini menyusul ditingkatkannya penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan. “Kami informasikan kasus dugaan penganiyaan jurnalis berinisial FT dan suaminya dengan terlapor berinisial HA sudah kami naikkan ke tahap penyidikan dan kami sudah menetapkan tersangka,’’ ungkap Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Kadek Adi Budi Astawa, Senin (28/9/2020).

amdal

Kadek meluruskan sejumlah pemberitaan yang berkembang, yang menuding pihaknya menolak laporan korban. Ditegaskannya, Polresta Mataram sama sekali tidak pernah menolak laporan pelapor. Tapi semata-mata ingin menghormati inisiasi yang coba dilakukan oleh Kadus dan Bhabinkamtibmas setempat. Kadus saat itu ingin menempuh upaya mediasi antara pelapor dan terlapor. Tapi mediasi tersebut gagal karena terlapor sedang bekerja di luar daerah. ‘’Kami ingin meluruskan ini. Tidak ada penolakan laporan. Laporan ini kami proses. Tapi saat itu mediasinya gagal,’’ ungkapnya.

Karena mediasi gagal, korban FT dan suaminya melanjutkan laporan ke Polresta Mataram tanggal 22 September 2020. ‘’Karena laporan sudah diterima, penyidik berkewajiban menindaklanjuti laporan itu. Kita juga langsung mintakan visum ke RS Bhayangkara. Hasil visumnya, pada suami FT ada luka lecet disikunya. Kalau FT ada luka memar di tangan,’’ ungkapnya.

Baca Juga  Atasi Penculikan, Guru dan Orang Tua Harus Bersinergi

Setelah menerima hasil visum, sejumlah upaya sudah dilakukan kepolisian. Seperti olah TKP di kediaman FT di Desa Duman. Berlanjut dengan memeriksa sembilan orang saksi. ‘’Dari hasil pemeriksaan dan meminta keterangan sejumlah saksi, penyidik menyimpulkan kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi kami sampaikan, tidak ada itu penolakan laporan. Kami hanya memberikan kesempatan untuk mediasi dari Kadus dan Bhabinkamtibmas setempat,’’ tegasnya lagi.

Dengan dinaikkan ke tahap penyidikan, pelaku penganiayaan terancam dijerat pasal 352 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal tiga bulan penjara. ‘’Kami bisa jerat dengan sangkaan pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan. Itu merujuk pada hasil visumnya,’’ tutup Kadek. (SR)

iklan bapenda