Home / HukumKriminal / Klaim Lahan Sirkuit MotoGP, Kapolda Dorong Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

Klaim Lahan Sirkuit MotoGP, Kapolda Dorong Masyarakat Tempuh Jalur Hukum

LOMBOK TENGAH, samawarea.com (11/9/2020)

Kapolda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol. Artanto, SIK., M.Si., mendoorng masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di area pembangunan Sirkuit Mandalika untuk menempuh jalur hukum. “Kita mendorong masyarakat yang mengklaim untuk gugat keperdataan ITDC ke pengadilan, karena negara ini adalah negara hukum,” ungkap Kombes Artanto yang ditemui saat mem-backup pengamanan land clearing area lintasan Sirkuit Mandalika, di Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (11/9).

Sementara terkait proses land clearing lahan lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika, Pamen Polri dengan tiga melati di pundak ini mengapresiasi masyarakat pengklaim yang patuh hukum, sehingga proses land clearing berjalan kondusif tanpa hambatan. “Alhamdulillah, pemilik lahan yang di-land clearing hari ini, patuh atau taat pada hukum. Atas nama Kapolda NTB, kami mengapresiasi kepatuhan masyarakat yang mengklaim atas lahan tersebut,” kata Kombes Artanto.

Lebih jauh Kabid Humas Polda NTB menyampaikan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang di dalamnya termasuk Sirkuit MotoGP, dihajatkan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya NTB. “Proyek MotoGP ini adalah untuk masyarakat NTB. Masyarakat nasional dan internasional terus melihat dan memperhatikan kita. Karena itu, mari kita bekerjasama menegakkan aturan yang benar, sehingga project ini selesai tepat waktu,” pinta Kabid Humas.

Sementara Ketua Tim Verifikasi Satgas Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, AKBP Awan Haryono mengatakan, lahan yang hari ini hingga lima hari ke depan dilakukan land clearing pada prinsipnya telah clear and clean. Artinya, status kepemilikan lahan tersebut secara hukum berdasarkan putusan pengadilan, merupakan lahan yang telah dibebaskan atau dibeli untuk peruntukan KEK Mandalika. “Jadi, kami sudah melakukan verifikasi terhadap data maupun dokumen milik warga, disandingkan dengan milik PT ITDC, digabungkan dengan data dan dokumen dari instansi yang terkait dengan objek kepemilikan tanah ini, baik dari Pemprov, Pemkab, Kepolisian, Pengadilan, BPN, Pengadilan, kejaksaan dan lainnya. Kita lakukan verifikasi atas hak kepemilikan dari ITDC, kalau kita lihat jelas secara riwayat perolehannya,” katanya, seraya menambahkan Tim sudah bekerja selama 2 bulan dan secara maraton berkomunikasi dengan masyarakat yang mengklaim untuk saling memberikan informasi dan masukan terkait posisi alas hak masing-masing. (SR)

Lihat Juga

Ketua TP PKK NTB Puji KSB Mampu Tekan Laju Kasus Positif Covid

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (22/9/2020) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi lokasi terakhir yang dikunjungi Ketua TP. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *