BPKAD Sumbawa: TPP Sudah Prosedural, Honorarium Diperbolehkan

oleh -46 views
bankntb

Tanggapi Pernyataan Anggota DPRD Sumbawa

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (2/9/2020)

amdal

Kembali dipersoalkannya pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN di lingkup Pemda Sumbawa dan penetapan honor di beberapa kegiatan yang mencapai miliaran rupiah, ditanggapi pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumbawa.

Kepala BPKAD Sumbawa melalui Kabid Anggaran, Kaharudin, SE, M.Dev kepada samawarea.com, Rabu (2/9/2020) menjelaskan bahwa TPP ASN 2020 sudah procedural sesuai aturan. Berdasarkan Kepmendagri 061-5449 Tahun 2019 telah ditempuh beberapa prosedur. Antara lain, pembentukan pelaksana TPP Kabupaten Sumbawa dengan Keputusan Bupati Nomor 1782 Tahun 2019. Kemudian pengajuan persetujuan penganggaran TPP kepada Mendagri dengan melampirkan persyaratan yaitu Keputusan Bupati No. 1782 Tahun 2019, rekomendasi pemerintah pusat/provinsi (Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan), Kelas Jabatan, Indeks Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Lppd, Kematangan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Indeks Inovasi Daerah, Prestasi Kerja Pemerintah Daerah, Rasio Belanja Perjalanan Dinas, Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Rasio, Opini LKPD, Indeks Kelangkaan Geografis.  Selanjutnya Persetujuan Mendagri (Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900/183/Keuda tanggal 17 Januari 2020, hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada ASN Daerah Tahun 2020.

Apakah dengan adanya TPP masih dibolehkan honorarium? Menurut Kahar—akrab pejabat ramah ini disapa, bahwa dalam Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, ASN bisa mendapatkan TPP maupun honorarium. Demikian pula Kepmendagri 061-5449 Tahun 2019 tidak melarang penganggaran honorarium.

Baca Juga  Ayo Islah, Akhiri Boikot APBD Sumbawa

Bagaimana dengan persetujuan DPRD ? Kahar menyebutkan belanja pegawai pada BTL 2020 (terdiri atas Gaji dan tunjangan, TPP, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH dan Insentif Pemungutan PDRD) telah diajukan kepada DPRD, telah dibahas dan mendapat persetujuan, baik dalam KUA-PPAS 2020 maupun RAPBD 2020.

Seperti diberitakan, Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Muhammad Yamin SE., M.Si menilai pemberian TPP oleh pemerintah daerah tidak prosedural karena tidak adanya pembentukan Tim Pelaksana TPP ASN. Selain itu tidak pernah sama sekali masalah TPP ASN dibahas pada saat bersamaan dengan pembahasan KUA PPAS. Pemberian TPP juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jika melihat kemampuan keuangan daerah saat pembahasan APBD tahun 2020, terjadi pemotongan anggaran seluruh OPD-OPD termasuk DPRD untuk memenuhi Mandatory Spanding maupun penanganan Covid-19. “Ini dilakukan karena kemampuan keuangan kita yang kurang atau sangat terbatas,” ujarnya.

Tak hanya itu adanya pemberian honor yang besarannya mencapai miliaran rupiah tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan cenderung memperkaya diri sendiri, karena jabatannya bisa menetapkan honor di beberapa kegiatan. Seperti Honorarium Tim inventarisasi BMD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Honorarium tim Cash managemen sistem (CMS) Kasda, Honorarium Tim Counterpart BPK dalam rangka LKPD Kabupaten Sumbawa TA. 2019, Honorarium Tim Majelis dan Sekretariat TPTGR, Honorarium Tim Pengelola Aplikasi SIMDA Keuangan, Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA 2019, Honorarium Tim Update ASB, Honorarium Tim Verifikasi dan Penyaluran Dana Bantuan, Penatausahaan Keuangan SKPD, Honorarium Panitia Penaksir Barang Milik Daerah, Honorarium satuan tugas SIMDA BMD Lingkup Kabupaten, Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penilaian Aset, Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Daerah, Honorarium Panitia Penghapusan Aset/Barang Daerah, Honorarium tim penyusunan Ranperbup BMD, dan Honorarium Tim Lelang Barang Milik Daerah. Kemudian Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penilaian BMD, Honorarium Tim Penertiban Barang Milik Daerah, Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa, Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Honorarium/Upah Harian, Honorarium/Upah Bulanan yang terdiri dari Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah dan Honorarium Pengolah data perencanaan Anggaran. “Harusnya jika sudah diberikan TPP, tidak ada lagi honor untuk kegiatan apapun. Jika harus ada, mestinya dengan nilai atau besaran yang wajar dan tidak seenaknya menetapkan besarannya. Jadi kami menduga ini corruption by desaign,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda