Diresmikan Dirjen KI, Kini Hak Kekayaan Intelektual Bisa Diurus di UTS

oleh -6 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (26/8/2020)

Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Freddy Haris SH., LLM., ACCS, meresmikan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Kamis (27/8/2020). Dengan keberadaan Sentra KI ini, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan hak paten dari produk atau karya yang dihasilkan sehingga tidak mudah didompleng, digunakan atau diklaim pihak lain, serta memiliki nilai komersil.

Rektor UTS, Chairul Hudaya Ph.D dalam sambutannya, mengatakan sangat terhormat dikunjungi Dirjen KI yang sekaligus meresmikan Sentra KI di kampusnya. Disebutkannya, bahwa UTS adalah kampus perjuangan yang berada di kaki Bukit Olat Maras. Kampus ini kerap disebut sebagai miniaturnya Indonesia yang berada di Pulau Sumbawa, karena mahasiswanya berasal dari seluruh nusantara. Tercatat 3.700 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di UTS. Untuk semester mendatang, calon mahasiswanya bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari berbagai negara. “Saat ini calon mahasiswa yang mendaftar cukup banyak dan membludak, ini mungkin mereka melihat potensi besar ada di UTS,” kata Bang Irul—sapaan Rektor muda ini.

Lebih jauh dikatakannya, negara maju bukan karena sumber daya alamnya. Negara maju adalah negara yang memiliki kekayaan intelektual. Kekayaan ini sangat penting untuk dilindungi. Karenanya diharapkan Dirjen KI berkenan untuk bisa membuka secara resmi Sentra Kekayaan Intelektual di Kampus UTS.

Ia mengaku sudah memimpin UTS sekitar enam bulan lalu tepatnya Februari 2020. Ketika Ia datang yang pertamakali diperhatikannya adalah potensi besar yang ada di UTS. Salah satunya para dosen. Untuk itu ia sengaja membentuk satu Wakil Rektor yang menangani khusus riset dan inovasi termasuk hak kekayaaan intelektual untuk dikembangkan. Hanya dalam waktu 6 bulan, sudah banyak yang dicapai termasuk hak kekayaan intelektual. Tercatat 20 hak kekayaan intelektual di antaranya publikasi ilmiah atau penelitian, yang dihasilkan. Sebagai seorang akademisi, tentu sangat paham bahwa hak kekayaan intelektual bisa meningkatkan peringkat sebuah universitas. Belum lama ini Menristek Dikti merilis peringkat dari klaster perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan UTS telah membuktikannya, dengan menempati peringkat pertama di Pulau Sumbawa, dan peringkat kedua di NTB untuk perguruan tinggi swasta. “Ini berkat HAKI tadi dan sekarang kita sedang mengajukan NgebUTS untuk dipatenkan sebagai merk sepeda motor listrik yang diproduksi UTS,” ungkapnya.

Baca Juga  Babinsa Diinstruksikan Awasi Program Cetak Sawah Baru

Di bagian lain Rektor jebolan Korea ini menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang datang dengan kesadaran sendiri berniat untuk melindungi produk atau hasil karyanya. Bagai gayung bersambut, kampus sebagai bagian dari pengabdian masyarakat, menfasilitasinya agar produk masyarakat itu bisa dilindungi negara melalui Sentra Kekayaan Intelektual UTS ini. “Dengan berdirinya Sentra KI di UTS ini, kami siap melayani setiap permintaan masyarakat dalam rangka melindungi hasil karyanya,” tandas Bang Irul.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen KI, Dr. Freddy Haris SH., LLM., ACCS, mengaku datang ke Sumbawa khususnya UTS karena ada harapan yang ingin dibangun. Sebab ia melihat Sumbawa memiliki banyak potensi. Hanya tinggal intelektual manusianya, bagaimana bisa menciptakan teknologi untuk mengelola potensi tersebut. Untuk itu Ia ingin membawa HAKI ini agar dipahami dan penting bagi masyarakat dalam mengelola potensi itu sehingga bernilai ekonomi. HAKI lanjutnya, juga sangat penting bagi universitas. Dengan HAKI, Kampus bisa menghasilkan nilai yang bersifat komersil sehingga tidak selalu mengharapkan dana hibah dari Menristek Dikti. Untuk mencapainya, yang harus dirubah adalah mindset (pola pikir). Sebab selama ini universitas hanya menciptakan para pekerja bukan para pencipta kerja. Karenanya perlu dirubah bagaimana universitas itu melahirkan entrepreneur. “UTS memiliki 3.700 mahasiswa, 100 saja yang menjadi entrepreneur, UTS akan menjadi kampus terkenal,” katanya.

Disebutkannya, masyarakat memiliki hak dasar yaitu hak ekonomi, sosial, budaya, hak sipil dan hak politik. Implementasi dari hak ekonomi adalah HAKI. Tanpa nilai ekonomi berarti bukan HAKI. Doktor Freddy mencontohkan Tari Nguri. Kalau hanya menari Tari Nguri, itu sekedar budaya biasa. Namun ketika ditempeli HAKI maka hak moral, hak ekonomi, hak lisensi dan hak royaltinya itu melekat. Siapapun yang ingin mengadakan pertunjukan Tari Nguri, maka harus membayar royaltinya kepada pemiliknya yakni masyarakat Sumbawa. “Disinilah pentingnya HAKI, karena itu harus didaftarkan. Tanpa didaftarkan atau dilaporkan, maka tidak bisa dilindungi negara,” ujarnya.

Baca Juga  Kawanan Bercadar Rampok Toko Emas

Di bagian lain, Doktor Freddy, mengkritisi kurangnya peran universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan riset. Universitas hanya mencetak mahasiswa dan pekerja. Belum terbangun semangat invensi para insan akademik, dan hanya sebagai pengikut perkembangan stagnan ilmu pengetahuannya. “Dosen apakah di UI, ITB, UGM dan lainnya, hanya asyik sama dirinya sendiri karena memang ada dana riset yang mendanai mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Ini pentingnya ada Sentra KI yang mengurus dan menilai bahwa penelitian dosen itu adalah temuan yang harus dikembangkan dan dipatenkan. Sebab inovasi tanpa komersialisasi bukanlah sebuah inovasi,” tandasnya.

Menjawab audiens yang mengaku memiliki produk namun dimanfaatkan orang lain tanpa ada manfaat bagi dirinya, Doktor Freddy menyebutkan ada tiga pilar HAKI. Yaitu filing database (daftar), komersialisasi dan penegakan hukum. Ia menyarankan audien itu untuk mendaftarkan hak paten produknya. Sebab pihaknya tidak bisa melakukan penegakan hukum jika produk itu tidak terdaftar. “Produk tanpa didaftarkan, tidak akan ada penegakan hukum,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda