Banyak Penyandang Disabilitas Tak Miliki KTP, Haji Mo’ Ultimatum Dukcapil

oleh -1 views
bankntb

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (14/8/2020)

Ternyata banyak penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa yang belum memiliki identitas kependudukan berupa KTP. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi mereka untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karena itulah banyak penyandang disabilitas terutama yang berada di pelosok, tidak terakomodir dalam bantuan pemerintah. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Sumbawa (LPPDS), Khadijah kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah yang berkunjung ke Sekretariat LPPDS Sumbawa, Jumat (14/8) sore.

amdal

Ini terungkap kata Khadijah, setelah pihaknya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi dan menghimpun keluhan para penyandang disabilitas yang berada di pelosok dan jauh dari jangkauan ibukota kabupaten. “Adapun temuan di lapangan, para penyandang disabilitas di pelosok ini tidak memiliki KTP. Sehingga mereka tidak memiliki administrasi kependudukan. Tentu saja ini merugikan mereka. Salah satu contohnya, para penyandang disabilitas tidak pernah mendapat bantuan,” lapornya.

Ia mengaku selalu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Sumbawa untuk mengatasi masalah ini. Pihaknya juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah desa setempat agar dapat difasilitasi. Tentunya, masalah tersebut dapat segera teratasi sehingga para penyandang disabilitas ini bisa diperhatikan dan diperlakukan selayaknya masyarakat normal. “Kami sudah membuat kotak masukan bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui seperti apa kondisi real maupun kebutuhan mereka,” tambah Khadijah.

Mendapat laporan itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah memerintahkan Kadis Dukcapil untuk menelusuri penyandang disabilitas yang tidak memiliki KTP. Apa yang menjadi penyebab mengapa banyak yang tidak memiliki KTP juga harus diketahui. Ia tidak ingin, ASN bekerja terpaku dengan aturan yang membelenggu, karena ada celah dan kebijakan yang bisa ditempuh untuk dilaksanakan tanpa melanggar aturan tersebut. “Saya minta satu minggu kedepan datanya harus sudah ada. Telusuri apa masalahnya. Langsung ambil tindakan,” tegas Wabup yang akrab disapa Haji Mo ini.

Baca Juga  KSB dan Pemprov Siapkan Pelaksanaan Festival Taliwang 2016

Dikatakan Haji Mo’, ASN diajarkan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena itu, ASN harus melaksanakan tugas sambil beribadah. Apalagi secara undang-undang, para penyandang disabilitas harus diberikan perlakuan khusus.

Tidak hanya Dukcapil, Haji Mo’ juga meminta Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Dengan kompetensi yang dimiliki, mereka berhak mendapatkan kesempatan dan diterima bekerja di perusahaan manapun. Karena jika diberikan kesempatan, para penyandang disabilitas ini bisa berkreasi seperti warga normal lainnya. (JEN/SR)

iklan bapenda