DPRD Sulteng Belajar Penanganan Pasca Gempa di NTB

oleh -1 views
bankntb

MATARAM, samawarea.com (11/8/2020)

Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah menerima Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait dengan penanganan bencana gempa yang melanda NTB tahun 2018 lalu. Bertempat di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2020) Gubernur didampingi Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Provinsi Sulteng dan NTB sama-sama pernah dilanda gempa besar tahun 2018 lalu. Di Sulteng, sejumlah daerah seperti Kota Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong dilanda gempa, tsunami dan juga likuifaksi. Karena itu DPRD Sulteng melalui Pansus Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pancabencana Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong (Padagimo) mendatangi NTB dalam rangka dialog dan komparasi penanganan pascabencana.

amdal

Gubernur NTB mengatakan bahwa bencana gempa bumi tahun 2018 menyisakan trauma panjang bagi masyarakat NTB yang terdampak. Selain banyak korban jiwa dan luka-luka, warga NTB kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencahariannya. Namun, bencana itu bukan untuk terus diratapi dan sesali, karena ada banyak hikmah yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk terus bangkit dan menata hidup yang lebih baik untuk ke depannya. “Semangat itulah yang membuat kami cepat bangkit dari musibah,” ungkap Doktor Zul di hadapan puluhan Anggota DPRD Sulteng.

Bahkan ia bertutur sebelum dirinya dilantik menjadi gubernur, gempa sudah lebih awal mengguncang NTB. Sehingga beban amanah yang harus dipertanggungjawabkan menjadi semakin berat. Meski demikian, tak menyurutkan semangatnya untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri serta masyarakat untuk bahu membahu saling menguatkan untuk segera bangkit dari bencana yang terjadi. “Kenapa pemulihan pascagempa di NTB relatif cepat, bukan hanya membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat, kami juga perkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, para menteri maupun anggota DPR RI. Sehingga upaya kami untuk melakukan rehab rekon relatif lebih cepat,” jelasnya.

Baca Juga  Beberkan Kunci Kemenangan, Dr Zul: Harus Think Win-win !  

Selain itu, Gubernur mengatakan, untuk mempercepat pemulihan pasca gempa, pemerintah terus menyapa pemerintah kabupaten/kota yang terdampak dengan tawaran kebijakan, kerjasama serta anggaran yang dapat meringankan beban mereka.

Ia mengatakan, Lombok dan Sumbawa memiliki potensi sumber daya yang begitu besar. Sama halnya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera bangkit, tidak hanya penguatan kesehatan tetapi juga ekonomi.

Melalui program JPS Gemilang katanya, Pemprov NTB memanfaatkan produk UKM/IKM lokal, seperti beras, minyak goreng, garam, ikan kering, abon dan lainnya. “Selain itu, UKM di NTB juga sudah mampu membuat sabun, handsanitizer, dan juga masker sendiri,” imbuhnya. “Tentunya semua bencana ini pasti ada hikmahnya. Saya menekankan agar masyarakat menggunakan produk lokal NTB yang ternyata produk lokal tidak kalah bagus dengan produk luar NTB,” lanjut Doktor Zul.

Sementara itu Ketua Pansus Rehab Rekon Padagimo, Budi Luhur Laringi mengatakan, kunjungan ini untuk mengetahui pola pelaksanaan pemulihan pasca gempa di NTB. Yang nantinya, DPRD Sulteng dapat melakukan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang terdampak gempa Palu Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong. Sehingga upaya yang diterapkan oleh Pemprov NTB selama ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mempercepat pemulihan bagi empat kabupaten kota yang terdampak gempa bumi. “Kami harus banyak belajar dari NTB terkait proses rehab rekon yang dilakukan selama ini,” jelasnya di hadapan Gubernur NTB.

Baca Juga  KPPU Ajak Jurnalis Awasi Persaingan Usaha

Menurutnya, persoalan baru yang dihadapi saat ini adalah terkait banyak lahan yang hilang. Desa, dusun banyak yang berpindah-pindah. Sehingga menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Rumah-rumah warga yang telah dibangun kembali hanya 10 ribuan unit dari 15 ribuan unit rumah yang rusak. Belum lagi infrastruktur banyak yang rusak dan membutuhkan anggaran yang cukup besar. (SR)

iklan bapenda