Home / Ekonomi / Perda RDTR Perkotaan Sumbawa Diketok Paling Lambat September 2020

Perda RDTR Perkotaan Sumbawa Diketok Paling Lambat September 2020

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PUPR KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8/8/2020)

Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Sumbawa Besar, terus dipercepat. Sesuai target pusat, Ranperda itu harus sudah diketok menjadi Perda paling lambat September 2020. Dan Kabupaten Sumbawa selaku inisiator RDTR dan pertama di Indonesia ini optimis mampu memenuhi target tersebut.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Dian Sidhartha ST belum lama ini mengaku bahwa pembahasan Ranperda tersebut sudah final di tingkat Kabupaten karena telah diparipurna DPRD Sumbawa. Hasil paripurna ini telah dibawa dan didiskusikan di propinsi untuk mendapatkan persetujuan substansi (Persub) dari Gubernur NTB. Dalam pertemuan itu Dinas PUPR Sumbawa dihadirkan sebagai leading sektor yang menggagas Perda tersebut. Kehadiran PUPR Sumbawa dianggap penting karena pihak propinsi ingin mendapatkan informasi komprehensif terkait indicator-indikatornya seperti sudah ada persetujuan DPRD, materi teknis, dan materi lingkungannya. Indikator ini akan diasistensi yang hasilnya nanti menjadi dasar terbitnya persetujuan substansi Gubernur. Persub Gubernur ini, kata Dian, akan dibawa ke pusat untuk mendapatkan persetujuan substansi pemerintah pusat. “Persetujuan substansi pusat inilah yang nantinya menjadi dasar DPRD Sumbawa untuk mengetok Ranperda RDTR menjadi Perda,” jelas Dian Sidharta.

Dian tidak menampik dari asistensi di tingkat propinsi, ada revisi. Tapi revisi tersebut hanya bersifat koordinatif. Sebab untuk NTB sendiri, Perda RDTR ini adalah yang pertama dan baru Sumbawa satu-satunya. Sehingga konten-konten dalam Ranperda itu harus mengikuti aturan yang sedang berlaku saat ini. Ia mencontohkan, pemerintah pusat mensyaratkan GSB (Garis Sepadan Bangunan) sekitar 20-an meter dari pinggir jalan ke bangunan. Syarat ini sangat sulit dieksekusi dengan melihat fakta di lapangan seperti perluasan Jalan Garuda, Jalan Diponegoro, atau kondisi kota yang sudah terbangun. Demikian dengan sepadan pantai, syarat pusat tidak kurang dari 100 meter. Sementara sudah banyak rumah bahkan ada yang bersertifikat berada kurang dari 100 meter dari bibir pantai. Secara aturan, ungkap Dian, pihaknya tetap mengacu ke pusat. Namun detail dan lebih spesifiknya nanti akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). “Ketika sudah diperdakan, kami tetap menghimbau warga yang terkena dampak dan akan dievaluasi setiap tahun. Ketika ada yang ingin direlokasi akan difasilitasi, jika tidak akan diatur bagaimana kesepakatannya. Atau mungkin nanti kita majukan pengamanan pantai sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap adanya kekhawatiran ketika terjadi tsunami bisa diminimalisir,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Gebrak Masker Terus Berlanjut ke Kabupaten Sumbawa

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21/9/2020) Road Show Tim Penggerak PKK Provinsi NTB sekaligus rangkaian Gerakan Bersama ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *