Home / Ekonomi / Pandemi Covid, Pendapatan Pajak Daerah Melambat
Kepala Bapenda Sumbawa, Jannatulfala S.AP

Pandemi Covid, Pendapatan Pajak Daerah Melambat

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (3/8/2020)

Pandemic Covid berdampak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa. Hal ini sangat terasa terhadap pendapatan dari sektor pajak hotel. Sebab hingga memasuki triwulan ketiga, pajak daerah masih minim. “Sampai saat ini pendapatan dari pajak daerah baru mencapai 39,24 persen atau Rp 14 miliar dari target Rp 37,4 miliar,” ungkap Kepala Bapenda Sumbawa, Jannatulfala, S.AP, belum lama ini.

Bu Janna—akrab Ia disapa, mengaku akan berupaya agar pajak daerah ini mampu mencapai target meski diakui kondisinya cukup berat. Ia mengambil contoh pajak hotel. Saat ini Hotel Amanwana tutup akibat pandemic covid. Padahal setiap tahunnya pajak dari Hotel Amanwana tersebut mencapai Rp 2 Miliar. Dengan tutupnya operasional Hotel Amanwana dan terseoknya hotel-hotel lainnya tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan pajak dan retribusi lainnya. Seperti pajak restoran, hiburan, air tanah dan lainnya. Semua pendapatan ini tergantung dari operasional hotel. Karena hotel pasti ada restorannya, tempat hiburannya, penggunaan air tanah dan lainnya. “Ketika hotelnya tutup, pendapatan dari retribusi atau pajak usaha ikutannya juga akan mandeg,” imbuhnya.

Kendati demikian rasa optimis tetap ada. Sebab masih banyak potensi yang bisa digarap. Misalnya, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPATB). Pungutan ini akan dilakukan ketika terjadi peralihan hak dan adanya transaksi jual beli tanah. Pungutan ini juga dilakukan jika nilai tanah atau bangunan di atas Rp 60 juta. Ketika harga transaksinya Rp 100 juta, maka yang dihitung hanya Rp 40 juta. Untuk BPATB ini pada tahun 2019 lalu sebut Bu Janna, mencapai 97 persen. Pada tahun 2020 ini ditargetkan Rp 4 Milyar. Dan hingga triwulan kedua sudah mencapai 78 persen, sehingga dengan waktu yang masih cukup panjang, optimis mampu mencapai target.

Selain BPATB, lanjut Bu Janna, yang cukup membantu adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk pendapatan dari PBB ini tidak terpengaruh dengan covid, karena masyarakat selaku wajib pajak hanya membayar sekali setahun. Hingga Juli 2020, PBB sudah mencapai 40 persen. Persentase ini dinilai cukup tinggi dan terbilang cepat. Ini tidak terlepas dari kesadaran masyarakat yang kian meningkat. Di samping adanya aturan yang diterapkan pihak desa, kelurahan atau kecamatan, yang mewajibkan melampirkan bukti pembayaran PBB kepada setiap masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, termasuk untuk keperluan pendidikan. Namun setiap tahunnya, PBB tidak pernah mencapai 100 persen. Tahun 2019 lalu hanya 86 persen atau Rp 5,7 Miliar dari target Rp 6,6 milyar. Pasalnya setiap tahun dilakukan verifikasi dan ditemukan adanya SPPT dobel, dan ada SPPT nya tapi tidak ada orang. Untuk meminimalisir temuan seperti ini, pihaknya sudah melakukan pemutakhiran data di 12 kecamatan wilayah Kabupaten Sumbawa yang telah berakhir 31 Juli 2020. “Masih banyak potensi lainnya yang diharapkan bisa menutup sektor lain yang belum terpenuhi,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Gebrak Masker Terus Berlanjut ke Kabupaten Sumbawa

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (21/9/2020) Road Show Tim Penggerak PKK Provinsi NTB sekaligus rangkaian Gerakan Bersama ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *