Home / Pemerintahan / Restrukturisasi Birokrasi: Inilah OPD Baru dan OPD yang Hilang

Restrukturisasi Birokrasi: Inilah OPD Baru dan OPD yang Hilang

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7/7/2020)

Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Organisasi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan terhadap Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. Pengajuan Ranperda ini dinilai sangat urgen menindaklanjuti telah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap PP 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan perangkat daerah. Dalam Ranperda ini terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Ada beberapa dinas yang dimerger dan ada juga munculnya dinas baru.

Kabag Organisasi dan Perdayagunaan Aparatur (OPA) Setda Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP., M.Si yang ditemui samawarea.com, Selasa (7/7/2020) mengatakan dalam Ranperda itu menyoroti perubahan status RSUD Sumbawa sesuai arahan PP 72/2019. Sebelumnya RSUD berdiri sendiri sebagai lembaga teknis daerah setara OPD, kini akan menjadi unit organisasi khusus di bawah Dinas Kesehatan (Dikes). Namun demikian struktur organisasi dan tata kelola RSUD masih seperti saat ini. Kemudian pokok perubahan dari Rancangan Perda ini juga terkait Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Permendagri ini arahnya penyeragaman untuk memudahkan koordinasi dan singkronisasi kegiatan. Substansi dari Permendagri adalah semua unit organisasi di bawah Setda harus disesuaikan. Yang tidak disebutkan dalam Permendagri tersebut harus dipindahkan. Ia mencontohkan tiga bagian di Setda, yaitu Bagian Pertanahan, Subbag Persandian, dan Sekretariat Korpri. Ketiga bagian ini dikeluarkan dari secretariat daerah. Untuk Persandian menjadi bagian di Dinas Kominfotik, Sekretariat Korpri menjadi rumpun BKPP, dan Bagian Pertanahan menjadi bagian dari Dinas Tata Ruang dan Pertanahan sebagai OPD baru yang akan dibentuk. Namun di Sekretariat Daerah muncul Bagian Kesra, pecahan dari Bagian Pemerintahan.

Lebih jauh dijelaskan Arif—akrab pejabat ini disapa, mengacu pada Permendagri No. 90 tahun 2009 tentang Verifikasi Program, ada 4 urusan saat ini yang dilaksanakan Dinas PRKP Sumbawa yaitu Bidang Keciptakaryaan, Air Minum, Air Limbah dan Prasarana Umum (PSU). Empat urusan itu masuk menjadi program yang harus dilaksanakan Dinas PUPR. Dengan berpindahnya 4 urusan ini, hanya tersisa dua program di Dinas PRKP yaitu perumahan dan pemukiman. Guna efektivitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, diusulkan untuk menggabungkan PRKP ke PUPR menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tak hanya itu, Dinas Ketahanan Pangan ikut direstrukturisasi yang kemudian diusulkan untuk digabungkan ke Dinas Pertanian sehingga menjadi Dinas Pangan dan Pertanian. “Penggabungan dinas-dinas ini sebagaimana arahan pemerintah pusat, adalah untuk penyederhanaan birokrasi, di samping memudahkan koordinasi dan penyelarasan,” kata Arif yang juga Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa ini.

Dari aspek kepegawaian, penyederhanaan birokrasi ini tidak akan merugikan ASN. Pihaknya bersama BKPP telah melakukan pemetaan sehingga terungkap jumlah ASN yang pensiun pada Tahun 2020. Jumlah yang pensiun sebut Arif, mengalami surplus sehingga dengan penggabungan ini semua ASN dari OPD sebelumnya akan mendapat tempat. Demikian dengan anggaran dampak dari penggabungan OPD ini, Arif mengaku sudah dikoordinasikan dengan Bappeda, BPKAD dan tim anggaran. Secara penggunaannya, APBD itu membiayai urusan bukan membiayai OPD. Meski urusan pindah ke OPD mana saja, anggaran selalu mengikuti. “Jadi urusan atau program di dinas yang digabungkan itu tidak akan hilang, tapi dipindahkan. Dan ini sudah sesuai dengan Permendagri No. No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Insya Allah tidak akan merugikan melainkan efektif dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Penyelarasan dan penyederhanaan birokrasi ini, tegas Arif, harus dilakukan. Pemda Sumbawa diberikan tenggat waktu hingga 31 Desember 2020. Jika tidak dilaksanakan, ujar Arif, pemerintah pusat melalui Kemendagri tidak akan menyetujui Perda APBD Kabupaten Sumbawa. “Ini harus kita laksanakan demi menyelamatkan APBD kita,” tandasnya (JEN/SR)

Lihat Juga

500 Mesin Buatan NTB akan Dipamerkan di HUT RI

MATARAM, samawarea.com (13/8/2020) Beberapa hari lagi, seluruh masyarakat Indonesia akan menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *