Home / Ekonomi / Hasil Validasi, Setiap Tahun Penerima Manfaat PKH di KSB Berkurang 40 Persen

Hasil Validasi, Setiap Tahun Penerima Manfaat PKH di KSB Berkurang 40 Persen

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (30/6/2020)

Setiap tahunnya tidak kurang dari 40 persen data Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dikeluarkan dari program tersebut. Data ini kemudian divalidasi oleh Dinas Sosial melalui Pendamping PKH sebelum di-SK-kan oleh Kementerian Sosial.

Koordinator Pendamping PKH KSB, Sugianto ST yang ditemui di ruangannya belum lama ini mengakui hal itu. Setiap tahun dilakukan validasi, selalu ada data masyarakat yang tidak sesuai di lapangan sehingga terpaksa dikeluarkan. Misalnya ada yang berstatus PNS, sudah bekerja di perusahaan dengan gaji cukup tinggi, dan juga sudah menjadi pengusaha yang tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan. “Dari data yang kami himpun tidak pernah kurang dari 40 persen data CKPM yang kami keluarkan setiap tahun,” kata Sugianto.

Tahun 2020 ini lanjutnya, data sementara yang diterima untuk divalidasi di lapangan mencapai 985. Setelah divalidasi yang bisa diakomodir dalam program PKH sesuai kriteria hanya 544. Artinya sekitar 441 data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang terpaksa dikeluarkan. Sementara data yang dikeluarkan tidak bisa diganti oleh orang lain untuk memenuhi kuota. “Kami hanya berwewenang mengeluarkan saja tidak ada kewenangan untuk menambah. Yang punya kewenangan untuk menambah hanya Kementerian,” ungkap Sugianto ST.

Sumber data yang digunakan oleh Kementerian Sosial sebutnya, adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah daerah yang dikoneksikan melalui Siks NG yang merupakan sistem informasi Kementerian Sosial. “Jadi pihak Kementrian merangking DTKS mulai dari data yang paling miskin sampai terpenuhi kuota yang sudah ditentukan. Data yang diambil tersebut namanya CKPM PKH yang kami verifikasi. Apabila data yang diambil dari CKPM tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan maka semua bisa menerima. Tapi selama ini selalu ada data yang tidak sesuai di lapangan jumlahnya terbilang tinggi data errornya sampai 40 persen dari kuota CKPM PKH yang ditentukan Kementerian,” bebernya.

Karena banyaknya data eror, lanjut Sugianto, banyak masyarakat yang mengeluh. Ia mencontohkan, ada yang lebih miskin dari penerima manfaat tapi tidak mendapatkan bantuan. Hal seperti ini sering ditemui di lapangan. “Meski demikian kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kami tidak bisa menambah atau menggantinya dengan orang lain,” akunya.

Jika masyarakat ingin menerima bantuan PKH, harus tercatat dalam DTKS. Sebaliknya untuk mengeluarkan warga sebagai penerima manfaat PKH, ada persyaratannya. Yaitu mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena merasa mampu, dan hasil musyawarah desa yang dilengkapi oleh berita acara, dan sesuai fakta lapangan.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Saifudin mengakui pihaknya belum melakukan pendataan kembali sejak diserahkan kewenagan pendataan data kemiskinan dari BPS ke daerah. BPS melakukan pendataan by name by addres Tahun 2011 dan melakukan pendataan kembali di tahun 2015 tapi menggunakan sampel satu orang satu RT. Sedangkan pendataan baru yang dilakukan Disos, hanya orang yang meninggal dunia dan pindah domisili. Untuk pendataan kemiskinan belum dilakukan. Pihaknya sudah menganggarkan kegiatan pendataan itu pada tahun ini tapi karena ada Corono anggarannya dialihkan. (SR)

 

Lihat Juga

Aplikasi “Sumbawa New Normal” Resmi Dilaunching

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30/6/2020) Bupati sumbawa HM. Husni Djibril, B.Sc selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *