Home / Pendidikan / Diskusi Tentang Impeachment Presiden: Bagaimana Studi Administrasi Publik Memandangnya?

Diskusi Tentang Impeachment Presiden: Bagaimana Studi Administrasi Publik Memandangnya?

Oleh : Heri Kurniawansyah HS (Dosen Fisipol UNSA)

OPINI, 1 Juni 2020

Dalam tiga hari terakhir ini, media masa cukup diramaikan dengan fenomena diskusi yang
diselenggarakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UGM dengan tagline “Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Selanjutnya kegiatan
tersebut di-cancel atas nama keamanan, ketertiban, dan stabilisasi politik, terlebih dalam kondisi
pandemi Covid-19 ini. Temanya memang anti mainstream, sehingga wajar mendapatkan respon yang beragam dari berbagai “aktor senyap” termasuk dengan melakukan aksi mengancam, mengintimidasi, dst kepada penyelenggara, dan narasumber. Dalam dunia akademik, utamanya studi-studi sosial, tagline tersebut menjadi sangat biasa oleh karena dinamika sosial yang terus berkembang dengan berbagai determinasi, apalagi dibahas dalam ruang akademik. Selanjutnya perihal ini akan menjadi sangat luar biasa anehnya mungkin bagi sebagian pihak yang justru fokus kajiannya berada di luar ilmu-ilmu sosial. Sehingga perdebatannya terletak pada dua fokus studi, yaitu antara studi sosial yang menganggap biasa saja, dengan studi ekstakta yang mungkin sebagian menganggap ini luar biasa anehnya.

Untuk mengurai logic of inquiry tema tersebut dari sudut pandang public policy (administrasi
negara), maka perbandingan konsep dasar dari “sistem parlementer” dengan “sistem presidensial” yang kita anut dalam bernegara saat ini adalah referensi kunci untuk menghasilkan keputusan substansif tentang “impeachment presiden”. Bagaimana analisisnya?, berikut penulis uraikan beberapa analisis mendasar apakah presiden dapat di-impeach dalam dua sistem yang pernah dan sedang kita jalani saat ini.

Konsep Impeachment pada sistem Semi Parlementer

Era orde baru kita telah menerapkan sistem semi parlementer dalam kepemerintahan kita. Apa
indikatornya?, bahwa lembaga-lembaga pemerintah, termasuk presiden secara langsung bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat, yang selanjutnya disebut MPR sebagai
lembaga tertinggi negara, kalau di Inggris disebut “assembly”.  Dalam sistem parlementer tidak mengenal hubungan secara langsung antara pemerintah dengan rakyat, sebab para menteri kabinet beserta presiden tidak dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat juga tidak bisa secara langsung mengawasi kinerja pemerintahnya. Dalam sistem parlementer murni, dalam suatu negara terdapat raja/presiden sebagai kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, serta dibantu oleh para menteri yang semuanya berasal dari anggota parlemen.

Oleh karena itu, era orde baru, negeri ini pernah menerapkan sistem parlementer non murni,
yang selanjutnya disebut semi parlementer. Mengapa disebut semi parlementer?, karena
parlemen (MPR) adalah sebagai lembaga kedaulatan tertinggi saat itu. Pada saat yang sama juga, negeri ini tidak mengenal istilah perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, yang ada adalah
hanya presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian,
meskipun presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, eksistensinya hanya
sebagai lembaga tinggi negara yang berada di bawah MPR, sehingga presiden hanya bisa di-
impeach oleh parlemen, yaitu MPR sebagai lembaga yang berada di atasnya.

Bagaimana dengan Presidensial?

Memasuki orde reformasi, maka eksistensi MPR sebagai lembaga tertinggi pemegang kedaulatan
rakyat diambil alih oleh rakyat secara langsung, sehingga lahirlah istilah “demokrasi langsung”.
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan MPR menjadi turun posisinya satu langkah ke bawah, sehingga lembaga tersebut menjadi sejajar dengan lembaga tinggi negara
lainnya yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya. Dalam bahasa konstitusi, presiden adalah “neben” bukan “geordenet” dari DPR. Karena itu mereka memiliki kedudukan yang sejajar, maka DPR dan presiden tidak bisa saling menjatuhkan (impeachment).

Jadi saat ini status sebagai Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara pada lembaga-lembaga tertentu sudah dihapus, sebab hal tersebut menunjukkan betapa parlementernya negara ini, maka saat ini semua lembaga tersebut diganti namanya menjadi Lembaga Negara (LN) saja. Karena itu, MPR tidak memiliki supremacy of parliament, sebab lembaga tersebut bukan lagi sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara. Konsep tersebut disebut sebagai sistem presidensial yang kita anut saat ini. Dilandasi oleh pemikiran kuat dari Montesquieu dan John Locke, maka pemisahan Trias Politica (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) semakin dipertegas. Selain itu para menteri kabinet tidak bertanggung jawab secara kolektif, melainkan bertanggung jawab secara individual atas kinerjanya kepada presiden.

Dari rumusan tersebut, meskipun presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, namun dia tidak
bertanggung jawab kepada pemilihnya, melainkan kepada “konstitusi”. Sehingga konsep impeachment pada sistem presidensial adalah bahwa presiden dapat diimpeach apabila
melanggar konstitusi, sedangkan dia tidak dapat diturunkan hanya karena tidak menepati janjinya
yang telah diutarakan pada saat pemilu.

Demikianlah penjelasan penulis mengenai substansi temanya, namun dalam hal berdiskusi, ilmu
itu harus terus dibicarakan, apalagi dalam dunia kampus. Maka dalam konteks ini, hal tersebut
bisa menjadi semacam kuliah 3 SKS dari dalam satu jam, biarlah pengetahuan itu terus berjalan,
apa yang harus diributkan. Dalam berbagai ruang kelas di berbagai kampus, sesungguhnya setiap
hari kita berbicara tentang teori sekaligus dengan analoginya, maka obyek analogi yang paling
sering diutarakan adalah tentunya tentang pemerintah. Jadi berbicara tentang kelebihan dan
kekurangan pemerintah dari berbagai sudut pandang itu adalah khutbah sehari-hari dalam dunia
kampus, jadi biasa saja. (*) 

Lihat Juga

Johan Minta Pemerintah Segera Buat UPT Kerbau di Sumbawa

JAKARTA, samawarea.com (29/62020) Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST meminta pemerintah untuk ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *