Home / Kesehatan / Fraksi Hanura Minta Penarikan Biaya Rapid Test di RSUD Sumbawa Dihentikan
Muhammad Yamin SE., M.Si

Fraksi Hanura Minta Penarikan Biaya Rapid Test di RSUD Sumbawa Dihentikan

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (29/5/2020)

Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti besarnya tarif rapid test yang diberlakukan RSUD Sumbawa. Tidak hanya menjadi polemic di masyarakat, tapi juga penarikan tersebut dinilai cukup besar dan tidak pantas untuk diberlakukan di tengah pandemic Corona yang semua masyarakat merasakan dampaknya.

Muhammad Yamin SE., M.Si dari Fraksi Hanura, Jumat (28/5) meminta agar kebijakan RSUD untuk menarik biaya rapid test dihentikan. Ia menilai penarikan maupun penetapan biaya rapid test tersebut tanpa dasar hukum yang jelas. Bahkan sangat memberatkan masyarakat yang sudah terbebani dengan persoalan kesehatan dan ekonomi akibat dampak dari Covid-19 ini. “Tidak pernah ada Perda yang membahas tentang Rapid test ini. Kalau pun ada Peraturan Bupati yang menjadi dasar, itu juga harus memiliki payung hukum yang jelas. Jika tidak, maka ini berpotensi hukum,” tegasnya.

Dalam masa pandemic ini, menurut Yamin Abe—akrab politisi ini disapa, seharusnya pemerintah menggratiskan semua hal yang terkait dengan pencegahan penyebaran covid. Sebab ini tidak hanya menjadi bencana nasional tapi juga dunia. Dengan adanya biaya yang dibebankan ini, justru akan menjadi penyebab penyebaran covid semakin meluas. Masyarakat menjadi enggan untuk melakukan rapid test secara mandiri guna menghindari biaya tersebut. “Ini harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan menjadi beban masyarakat. Karena semua masyarakat saat ini menjadi ‘korban’ dampak dari pandemic Covid,” tukasnya.

Karena itu Yamin Abe mendesak aparat penegak hukum untuk menjadikan persoalan ini sebagai atensi. Yamin juga mendesak DPRD Sumbawa untuk membentuk Pansus, tidak hanya menelusuri persoalan Rapid test ini, tapi juga peruntukkan anggaran APBD yang direposisi agar public mengetahui besarnya berapa dan diarahkan kemana.

Untuk diketahui, biaya rapid test yang dipungut RSUD Sumbawa sebesar Rp 590 ribu per orang. Biaya ini terdiri dari jasa sarana 60% (harga satuan bahan dan biaya operasional) Rp 333.000, jasa pelayanan 40% Rp 222.000, rekam medis Rp 10.000, dan surat keterangan dokter Rp 25.000. (SR)

Lihat Juga

Gubernur Nilai ASN NTB Punya Kompetensi Hebat

MATARAM, samawarea.com (30/6/2020) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menilai tidak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *