Home / Ekonomi / Kadisos KSB Tegaskan Tidak Ada Aturan Larang ASN Dapat Bantuan Covid

Kadisos KSB Tegaskan Tidak Ada Aturan Larang ASN Dapat Bantuan Covid

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (28/5/2020)

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. Syaifuddin menegaskan, tidak ada aturan yang mengatur tentang penerimaan bantuan terdampak Covid 19, termasuk yang mengatur tentang ASN boleh menerima atau tidak. “Di aturan Kementerian Sosial tidak ada yang menyebut secara terperinci terkait siapa yang berhak mendapatkan bantuan atau tidak. Termasuk boleh atau tidak ASN menerima bantuan,” kata Dr Syaifuddin yang ditemui samawarea.com, Kamis (28/5/2020).

Kemensos ungkapnya, hanya memerintahkan agar semua masyarakat yang masuk dalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terakomidir menerima bantuan. Satu yang ditekankan dalam aturan Kemensos, tidak boleh masyarakat tersebut menerima bantuan dobel atau dua kali. “Kalau masyarakat yang masuk dalam DTKS itu langsung ditetapkan oleh Kemensos. Sementara untuk data Non DTKS penerima bantuan ditentukan oleh desa masing masing melalui Musyawarah Desa (Musdes). Setelah desa menetapkan data yang layak menerima bantuan sesuai kuota yang ditentukan oleh kementerian melalui hasil musyawarah yang dibuktikan dengan berita acara, data langsung diserahkan ke Dinas Sosial, dan kami langsung memproses untuk dimasukkan ke dalam DTKS agar Kementerian bisa mengeluarkan SK penetapan penerima bantuan,” jelasnya.

Jika dalam hasil musyawarah desa menilai ada oknum PNS dan PTT yang layak menerima bantuan, lanjut Dr Syafruddin, pihaknya tetap akan memprosesnya untuk dimasukkan dalam DTKS. Ketika ada yang bertanya alasan PNS dan PTT diakomodir, dipersilahkan untuk menghubungi pihak desa. “Kenapa kita serahkan ke desa masing-masing, karena desa lah yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya siapa yang layak mendapatkan bantuan dan siapa yang tidak layak,” ujarnya.

Mengenai data DTKS yang di dalamnya ada nama yang dipersoalkan, tidak bisa dirubah lagi, kecuali yang ganda. Memang diakuinya ada data yang kurang tepat. Ini karena data kemiskinan yang dimasukkan dalam DTKS belum di-update sejak Tahun 2015 lalu. Sehingga data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan DTKS menggunakan data 2015. Padahal di lapangan selama 5 tahun statusnya berubah dari yang miskin ke yang kaya atau sebaliknya. “Tahun ini kita sudah programkan untuk melakukan pendataan, tapi karena Covid 19 anggarannya ditarik kembali sehingga tidak bisa kita lakukan pendataan,” pungkasnya. (HEN/SR)

Lihat Juga

Seminggu Hilang di Hutan Matemega, Pria ini Ditemukan di Batu Besar

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (2/7/2020) Seorang warga Dusun Panua Desa Juranalas bernama Usman sempat menghilang selama ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *