Home / Pemerintahan / Kadis PMD Ingatkan Kades Berhentikan Perangkat Desa Harus Sesuai Aturan

Kadis PMD Ingatkan Kades Berhentikan Perangkat Desa Harus Sesuai Aturan

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS PMD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27/5/2020)

Pemberhentian perangkat desa merupakan kewenangan dari Kepala Desa, karena SK pemberhentian maupun pengangkatan dikeluarkan oleh kepala desa. Namun demikian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sumbawa menghimbau agar pemberhentian kepala desa tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, MSi, yang ditemui Rabu (27/5) mengungkapkan bahwa sampai dengan kemarin, sudah ada beberapa desa yang melakukan pemberhentian maupun rotasi perangkat desa pasca Pelantikan Kepala Desa beberapa bulan lalu. Dari beberapa desa yang melakukan pemberhentian perangkat desanya, menurut Varian—sapaannya, hanya ada beberapa desa yang perangkat desanya menyampaikan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten. Di antaranya Desa Penyaring dan Desa Lantung Sepukur. Kedua desa tersebut hampir seluruh perangkat desanya diberhentikan. Terhadap kedua desa tersebut menurut Varian, sudah disampaikan kepada Camat untuk difasilitasi sekaligus menyurati kepala desa untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Selain pemberhentian perangkat desa lanjut Varian, ada juga beberapa desa yang sebelumnya hendak melakukan pemberhentian perangkat desa, namun setelah difasilitasi oleh Dinas PMD Sumbawa dan camat, berubah menjadi rotasi perangkat desa. Sehingga tidak menimbulkan gejolak. Seperti Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok, Desa Baru Tahan dan Desa Songkar Kecamatan Moyo Utara. Disampaikan juga bahwa ada desa yang berencana akan menggantikan perangkat desanya namun belum dilakukan yakni Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara dan belum ada surat masuk. Dari seluruh masalah pemberhentian perangkat desa ini, yang menarik adalah Desa Usar Mapin. Di desa tersebut jelas Varian, seluruh perangkat desa bahkan hingga hukum masjid dilakukan pergantian oleh kepala desa, namun tidak menimbulkan gejolak. Ternyata mengganti ‘kabinet desa’ ini sudah biasa terjadi apabila pergantian kepala desa, sehingga tidak ada perangkat desa yang mempermasalahkan. “Semua perangkat desa yang diberhentikan di Desa Usar Mapin tidak keberatan, mungkin mereka sadar bahwa memang sudah saatnya berhenti,” ujarnya.

Ada juga kata Varian, sejumlah desa yang hendak melakukan pemberhentian perangkat desa dan melakukan konsultasi kepada Dinas PMD, seperti Desa Kelawis di Kecamatan Orang Telu. Terhadap desa tersebut jelasnya, diarahkan agar diberikan kesempatan kepada perangkat desa yang ada untuk menunjukan kinerja beberapa bulan kedepan. Apabila perangkat desa itu tidak dapat bekerja sama dengan kepala desa dan tidak menunjukan kinerja yang baik yang disertai dengan bukti, maka menjadi kewenangan kepala desa untuk memberhentikannya. “Kita mengakui bahwa sesuai atauran, kepala desa memiliki kewenangan untuk memberhentikan perangkat desanya, hanya saja kami tekankan kepada seluruh kepala desa, agar dalam melakukan pemberhentian kepala desa sesuai aturan agar tidak menimbulkan gejolak di tingkat desa,” demikian Kadis PMD Sumbawa, Varian Bintoro. (SR)

 

Lihat Juga

Gubernur NTB Resmikan Institut Studi Islam Sunan Doe

LOMBOK TIMUR, samawarea.com (2/7/2020) Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah M.Sc, bersama Bupati Lombok Timur, H. ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *