Home / Ekonomi / Legislator PKS Minta Penerima Program JPS Dampak Covid-19 Diverifikasi Ulang

Legislator PKS Minta Penerima Program JPS Dampak Covid-19 Diverifikasi Ulang

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (28/4/2020)

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menegaskan bahwa selaku lembaga mitra pemerintah, siap untuk melakukan pengawasan dan mengawal berbagai program jaring pengaman social (JPS) untuk mendukung penanganan dampak Covid-19 di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Johan saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertanian secara virtual, Senin (27/04/2020). “Mengingat setiap ditjen dari setiap kementerian punya berbagai program kegiatan jaring pengaman social yang beragam maka diperlukan pengawasan dan pengawalan Anggota DPR untuk memastikan program tersebut berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” urai Johan.

Politisi PKS ini mencontohkan rencana kegiatan Social Safety Net dari Balitbang Kementan berupa bantuan 1 juta ekor ayam local unggul ke petani penggarap, yang akan disalurkan kepada 40.000 RTPP (rumah tangga petani peternak) di 16 kabupaten di dalam provinsi Banten, Jabar, Jateng, DIY dan Jatim. “Masing-masing RTPP akan mendapat bantuan 25 ekor ayam lokal beserta pakan dan pembuatan kandang. Anggaran dari kegiatan tersebut sebesar Rp 36,6 Miliar,” sebut Johan.

Selanjutnya Johan menegaskan bahwa sasaran RTPP dari Kegiatan ini perlu diverifikasi ulang karena bantuan ini mesti tepat sasaran khususnya kepada RTPP yang terkena dampak pandemik Covid-19. “Dalam hal ini diprioritaskan buruh tani dan peternak serta petani penggarap dan tidak hanya terpaku pada database sebelumnya atau data lama yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sebenarnya saat ini,” papar Johan.

Anggota Legislatif dari Dapil NTB 1 ini mengingatkan bahwa Pemerintah mesti mewaspadai bahwa banyak program bantuan sosial dan padat karya yang telah berdampak pada keresahan dan konflik sosial di masyarakat. “Yang terjadi karena database yang digunakan tidak update dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 saat ini,” tegas Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah untuk memastikan pelayanan public tetap berjalan optimal, terutama pusat data dan informasi Pertanian. “Hal ini sangat dibutuhkan untuk akurasi program jaring pengaman social bisa dimanfaatkan oleh penduduk miskin yang terkena dampak paling berat dari Pandemik Covid-19, serta untuk segera mendeteksi potensi kerawanan pangan di berbagai daerah, potensi krisis pangan, dan situasi harga pangan kebutuhan pokok masyarakat,” tutup Johan. (SR)

Lihat Juga

Gubernur Kembali Ajak ASN Tingkatkan Silaturrahim

MATARAM, samawarea.com (10/7/2020) Tidak berbeda dari kunjungan-kunjungan sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah kali ini ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *