Bersama Menteri, Gubernur NTB Rakor Bahas Realokasi APBD 2020

oleh -1 views

MATARAM, samawarea.com (18/4/2020)

Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait kebijakan refocusing dan realokasi pada APBD TA 2020 menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 177/KMK.07/2020. Rakor tersebut diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 bersama Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia. Bertempat di ruang kerjanya, Gubernur NTB turut didampingi Ketua DPRD Provinsi NTB, Sekretaris Daerah Provinsi, serta beberapa pejabat yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di NTB.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D memaparkan terkait Rasio Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19. Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 berjumlah Rp 56,57 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari 3 pos alokasi yakni, penanganan kesehatan Rp 24,10 triliun atau 42,60% dari total alokasi anggaran, penanganan dampak ekonomi Rp 7,13 triliun atau 12,60% dan penyediaan jaringan pengaman sosial Rp 25,34 triliun atau 44,80%. Pada APBD induk jumlah BTT meningkat setelah mengalami refocusing yakni 842,93% menjadi Rp 24,74 triliun dari jumlah awal BTT APBD induk 2020 Rp 2,94 triliun. “Kita harus lebih serius lagi melakukan refocusing dan realokasi ini, karena kecepatan penularannya sangat tinggi, terlalu cepat dan kita lihat 34 provinsi semua sudah terdampak, jadi perlu kita waspadai,” harapTito.

Baca Juga  Direktur BPR Sumbawa Tidak Bersalah, Penetapan Tersangka Gegabah

Sementara itu Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan outlook APBD 2020 berdasarkan Perpres 54/2020 mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya. “APBD 2020 yang diperkirakan tadinya Rp 1.238 triliun yang ditransfer ke daerah serta pendapatan lainnya, akan mengalami penurunan sebesar Rp 228,5 triliun, ini artinya hanya akan terealisir sebesar 19,95 Triliun rupiah,” terang Sri Mulyani.

PAD turun 34% terdampak dari pelemahan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Transfer ke daerah turun 94,2% dialihkan untuk penanganan covid-19 secara terpusat. Belanja pegawai dari dari APBD awal 2020 sebesar 442, 27 triliun menjadi 360,38 triliun, belanja barang atau jasa dari Rp 320,91 ke Rp 154,67 triliun, Belanja modal dari Rp 236,46 T ke Rp 122,14 triliun. “Bila langkah-langkah yang kami sampaikan tadi dilakukan, maka secara total seluruh daerah sebetulnya akan mendapatkan 94,39 triliun,” ungkapnya, seraya menyampaikan juga bahwa belanja pegawai, barang atau jasa, modal perlu upaya penghematan. (SR)

 

iklan bapenda