Pemprov NTB akan Ajukan Kajian Penerapan PSSB ke Pusat

oleh -2 views

MATARAM, samawarea.com (15/4/2020)

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan mengajukan kajian ke pusat untuk menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB). Jika ini diterapkan, Pemprov telah menyiapkan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam program ini Pemprov NTB telah mengalokasikan paket bantuan JPS Gemilang bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 105.000 KK se NTB, dalam bentuk paket Sembako Plus. Terdiri dari beras, telor, minyak goreng, teh, minyak kayu putih, dan lainnya. Satu paketnya senilai Rp 250.000,- per KK per bulan. Dan akan diberikan selama masa Darurat Covid-19 yakni dalam tempo tiga bulan.

Untuk data 105.000 KK tersebut dibagi menjadi dua kriteria penerima bantuan. Sebanyak 73.000 KK berbasis data KK Desil 1 (sangat miskin), Desil 2 (miskin) dan Desil 3 (rentan miskin/hampir miskin) yang belum tercover dalam program dari Kementerian Sosial RI, baik berupa bantuan PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sembako.

Sementara untuk 32.000 KK sisanya, akan diperuntukan sektor Non Formal yang terimbas oleh dampak wabah Covid-19. Antara lain, tukang ojek, korban PHK, PKL/Asongan, Buruh Migran, IKM, PDP dan ODP, dan lainnya. Yang kuotanya per kabupaten/kota akan didasarkan pada tingkat rasio kemiskinan masing-masing daerah. (SR)

iklan bapenda
Baca Juga  Undian Simpedes, Nasabah BRI Cabang Sumbawa dan Unit Utan Raih Mobil