Home / Pendidikan / DPR Meminta Tunjangan Profesi Guru dan BOS Tidak Dipotong

DPR Meminta Tunjangan Profesi Guru dan BOS Tidak Dipotong

JAKARTA, samawarea.com (15/4/2020)

Pandemik Covid-19 membuat pemerintah memutuskan refokusing dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam rangka penanggulangan pandemik Covid-19. Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 pun dikeluarkan berikut lampiran yang menjelaskan detail jumlah perubahan dari setiap Kementerian dan Lembaga. Meski bisa memahami kepentingan refokusing dan realokasi anggaran di saat munculnya musibah global pandemik Covid-19 yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyayangkan salah satu anggaran yang terkena pemotongan adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sebagaimana tertulis pada lampiran Perpres No. 54 Tahun 2020 bagian komponen nomor 2.2.2.2 dan 2.2.2.3. “Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah selama ini berkaitan langsung dengan persoalan ekonomi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lain. Memotong anggaran ini justru akan semakin mempersulit kehidupan mereka,” kata Ledia.

Salah satu konsideran refokusing dan realoksi anggaran APBN selain untuk mensupport upaya penanggulangan penyakit juga untuk membantu kehidupan masyarakat yang terdampak pendemik Covid-19 secara langsung termasuk para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Karena itu menjadi suatu kejanggalan bila alokasi yang selama ini sudah jelas terkait pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan justru dipotong. Apalagi jumlah pemotongan anggaran ini cukup fantastis. Anggaran TPG terkoreksi sekitar Rp 2,9 Triliun, sementara anggaran BOS terkoreksi sekitar Rp 856 Miliar.

Menurut Ledia, anggaran kegiatan Kementerian dan Lembaga yang tidak mungkin dilakukan semasa pandemik berlangsung seperti rapat, perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan, ujian sekolah, pelatihan, kegiatan olahraga hingga kegiatan keagamaan dan budaya, sangat tepat untuk direvisi dan dialihkan. Baik dialihkan untuk mensupport kegiatan kesehatan seperti pengobatan, penyediaan alat dan sarpras kesehatan, pengendalian wabah maupun untuk membantu kehidupan masyarakat yang semakin sulit karena terdampak Covid-19. Namun, anggaran yang terkait pada persoalan ekonomi dan kesejahteraan selayaknya dipertahankan, dimudahkan pencairannya dan kalau memungkinkan ditambah anggarannya. “TPG dan BOS itu dapat dikatakan merupakan merupakan salah satu andalan guru dan sekolah dalam memenuhi kebutuhan mereka selama ini. Apalagi bagi sekolah swasta, guru non PNS dan guru honorer. Sangat banyak guru swasta atau guru honorer yang pendapatannya di bawah UMR. Maka TPG menjadi salah satu tambahan pendapatan bagi para guru. Sementara sekolah juga mengandalkan BOS untuk di antaranya membiayai guru honor. Maka kalau anggaran TPG dan BOS dipotong, otomatis berkuranglah pendapatan sekolah dan guru yang padahal sudah semakin susah di masa pandemik ini,” urai Hj Ledia yang Sekretaris Fraksi PKS ini.

Karena itu, Ledia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemotongan anggaran TPG dan BOS ini demi kehidupan para guru dan tenaga kependidikan lainnya. “Mereka ini dapat tunjangannya tidak besar, hanya bisa didapat dengan persyaratan ketat yang tidak mudah diperoleh, lalu pencairannya juga sering terlambat. Maka janganlah anggaran ini dipotong pula. Sebaiknya justru dipermudah dan dipercepat pencairannya misalnya menjadi setiap bulan. Bukan per minimal tiga bulan seperti saat ini,” pungkasnya. (SR)

Lihat Juga

PPDB Ditutup 1 Juli Tapi Belum Penuhi Kuota, Ini Kebijakan Dikbud Sumbawa

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8/7/2020) Pendaftaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP Tahun ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *