Terdakwa Kasus KUA Labangka Dialihkan Jadi Tahanan Kota

oleh -6 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8/4/2020)

FR dan JR—dua terdakwa kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan KUA Labangka, dapat bernapas lega. Pasalnya permohonan agar status penahanan kurungan yang telah dijalaninya selama beberapa bulan dapat dilaihkan menjadi tahanan kota, dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (8/4). Pengalihan status tahanan ini berkat kegigihan tim kuasa hukumnya yang sekaligus menjadi jaminan.

DPRD

Dihubungi samawarea.com, Kuasa Hukum Terdakwa, Febriyan Anindita SH mengakui dikabulkannya permohonan kliennya untuk dijadikan tahanan kota. Permohonan ini dikabulkan saat digelarnya persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sri Sulastri SH MH didampingi dua hakim anggota, Abadi SH dan Fathur Rauzi SH MH pada Selasa (7/4) dan Rabu (8/4) tadi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sebelum menutup sidang dan setelah memeriksa saksi untuk didengar kesaksiannya, Ketua Majelis Hakim membaca Surat Penetapan No. 8/PEN.PID.SUS.TPK/2020/PN MTR, tertanggal 8 April 2020 mengenai Pengalihan status penahan terdakwa atas nama MF dan JR dari penahanan Rutan Mataram menjadi penahanan kota di Kota Mataram. Surat Permohonan Pengalihan Penahanan telah diajukan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya Febriyan Anindita SH dkk.

Dalam Penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram mengabulkan Surat Permohonan Pengalihan Penahanan terdakwa. Berdasarkan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa untuk melaporkan dirinya pada waktu yang ditentukan. Untuk diketahui penahanan terdakwa FR telah dilakukan sejak 17 Oktober 2019. Rencananya pengalihan tahanan kurungan menjadi tahanan kota ini dilaksanakan Kamis (9/4) besok.

Baca Juga  Tak Kapok, Baru Bebas Bui Nyuri Lagi

Iyank—akrab pengacara muda ini disapa, menyebutkan bahwa pihaknya menjamin selama menjalani masa penahanan kota, kliennya tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu tidak mempersulit jalannya penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, serta sanggup dan bersedia untuk menghadirkan terdakwa di Pengadilan Tipikor Mataram. (JEN/SR)

DPRD DPRD