Sidang Online, Kepala Kemenag dan Mantan Kepala Kemenag Sumbawa Jadi Saksi KUA Labangka

oleh -37 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7/4/2020)

Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka, digelar Selasa (7/4) tadi. Dalam sidang yang dilaksanakan secara online ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reza Safetsila Yusa SH menghadirkan 5 orang saksi. Di antara saksi yang memberikan kesaksiannya di hadapan JPU Kejari Sumbawa dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram ini, adalah Kepala Kemenag Sumbawa, H Ahmad Taufik S.Ag dan Mantan Kepala Kemenag Sumbawa, Drs. H. Syukri M.Si. Selain itu sidang yang berlangsung sore hari ini, menghadirkan dua orang terdakwa, FR—Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan JR—rekanan proyek.

DPRD

Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidsus sekaligus JPU, Reza Safitsila Yusa SH usai sidang mengatakan, bahwa dari lima saksi yang dihadirkan, hanya 2 saksi yang sempat dimintai keterangan kesaksiannya, Kepala Kemenag dan Mantan Kepala Kemenag. Hal ini mengingat sidang tersebut berlangsung hingga malam sekitar pukul 19.00 Wita. Sedangkan tiga saksi lainnya akan dilanjutkan pada sidang esok paginya sekitar pukul 09.00 Wita.

Reza–akrab JPU ini disapa, menuturkan kronologis proyek Tahun 2018 tersebut. Berawal dari Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 lalu mendapatkan alokasi anggaran kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Tahun 2018 yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) TA 2018. SBSN adalah Surat Berharga Syariah Negara yang berupa obligasi negara dalam bentuk Syariah, yang merupakan program dari kementerian Keuangan yang berbasis Syariah. Pada Tahun 2018 itu, Kanwil Kemenag NTB mendapatkan 11 program kegiatan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di seluruh NTB. Untuk Kemenag Kabupaten Sumbawa mendapatkan 4 kegiatan yaitu KUA Sumbawa, KUA Unter Iwes, KUA Moyo Utara dan KUA Labangka dengan anggaran masing-masing Rp 1,5 Milyar. Terhadap masing-masing anggaran tersebut masuk dalam DIPA dari Kementerian Agama Kabupaten, sehingga pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh para pejabat pengadaan dari Kementerian Agama Kabupaten. Sedangkan untuk pelaksanaan pelelangan/tender dilakukan oleh Pokja ULP Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ditender, Pokja ULP Kanwil Kemenag Provinsi NTB menetapkan CV Samawa Talindo Resource—kontraktor asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan Labangka, dengan nilai kontrak Rp 1.240.558.000 (1,24 Milyar). Proyek itu dikerjakan dalam waktu selama 140 hari, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai 1 Nopember 2018, dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender. Namun sampai berakhirnya masa kontrak, ungkap Kajari, realisasi fisik hanya 41,56 % dari total 100 % pekerjaan. Ironisnya pencairan keuangan telah dilakukan sebesar 100 %. Hasil penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan menetapkan JR sebagai tersangka. Dalam pengembangan, FR menyusul dijadikan tersangka. Keduanya kini telah berstatus terdakwa setelah kasus itu masuk proses persidangan. Selain keduanya, kejaksaan juga kembali menetapkan satu tersangka lagi berinisial HMF. Dalam proyek itu HMF adalah Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa. Tersangka ini memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi sebelum pencairan dana proyek. Dengan peran tersangka, anggaran cair 100 persen meski proyek tersebut belum tuntas. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya kerugian negara.  (JEN/SR)

DPRD DPRD
Baca Juga  Pesta Miras dan Siap Tawuran, 8 Remaja Ditangkap Polisi