Nakhoda Penyelundup Rombeng Dituntut 1,6 Tahun Penjara

oleh -2 views

SUMBAWA BESAR, SR (7/4/2020)

MT—nakhoda yang menyelundupkan pakaian bekas (rombeng) dari Negara Timor Leste, dituntut 1 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa. Pada persidangan yang digelar secara online, Selasa (7/4) siang itu, Nakhoda KLM Rahmat Ilahi ini juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu dalam tuntutan, JPU Reza Safetsila Yusa SH yang berada di Kantor Kejari Sumbawa ini meminta barang bukti sebagian dirampas untuk negara dan sebagiannya dimusnahkan. Sementara terdakwa MT yang didampingi Kuasa Hukumnya, Burhan SH MH menyatakan akan menyampaikan pledoi (pembelaan) pada sidang berikutnya.

Seperti diberitakan, penyelundupan impor pakaian bekas (rombeng) dari Pelabuhan Dili Negara Timor Leste, berhasil digagalkan Tim Penindakan Bea dan Cukai Sumbawa di Perairan Sumbawa tepatnya Labuan Burung Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa. Dalam penindakan itu, Tim Bea dan Cukai Sumbawa bekerjasama dengan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT, Sat Polairud Polres Sumbawa, dan Anggota Polisi Militer (POM) Sumbawa dalam kegiatan operasi patroli bersama. Sebanyak 500 karung pakaian bekas yang diangkut menggunakan KLM Rahmat Ilahi ini disita, dan nakhoda kapal berinisial MT ditangkap. 500 karung pakaian bekas ini senilai Rp 250 juta. Diperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp 146.562.500. MT dinilai melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan dan dapat dituntut dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bunyinya, setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000. Selain itu, kegiatan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Pada pasal 2, pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (JEN/SR)

 

DPRD DPRD
Baca Juga  Polisi dan TNI Gagalkan Penyelundupan Solar