Home / Pemerintahan / 396 PNS di Sumbawa Dimutasi, dari Tukang Kebun Hingga Pengawas SD
Ilustrasi

396 PNS di Sumbawa Dimutasi, dari Tukang Kebun Hingga Pengawas SD

SUMBAWA BESAR, SR (17/3/2020)

Sebanyak 396 pegawai lingkup Kabupaten Sumbawa, dimutasi, Selasa (17/3) siang tadi. Mutasi yang berdasarkan SK Bupati Sumbawa No. 440 Tahun 2020 dan SK No. 441 Tahun 2020 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa itu, dilaksanakan di tengah tahapan pelaksanaan Pilkada Sumbawa 2020. Berdasarkan SK yang ditandatangani Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc itu, untuk Guru Kelas sebanyak 195  orang, dan 201 orang lainnya adalah staf, tenaga tekhis, operator, bidan, perawat, dan Pengawas SD di Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa. Tercatat ada belasan yang dipromosi mengisi jabatan Pengawas SD tersebut. Tidak hanya itu dalam SK 441, tukang kebun pun ikut dimutasi dari UPT Pendidikan Kecamatan Moyo Hulu ke Kantor Kecamatan Lenangguar.

Mutasi tersebut nyaris tak diketahui publik. Sebab tidak ada kegiatan seremonial berupa pelantikan sebagaimana yang dilakukan mutasi sejumlah pejabat selama ini. Mutasi ‘hening’ ini mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mengaitkan dengan Pilkada yang tidak memperbolehkan dilakukannya mutasi. Ada yang mengatakan bisa mutasi asalkan bukan pejabat structural terkecuali ada ijin dari Menteri Dalam Negeri. Hal itu merujuk pada UU No. 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat (2) bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Arif Alamsyah S.STP., M.Si menegaskan bahwa mutasi yang dilakukan hari ini tidak bertentangan dengan regulasi karena sebelumnya sudah dikonsultasikan dengan Komisi ASN dan Kemendagri. Mutasi terhadap pejabat fungsional yang ada di UPT Dikbud dilakukan sebagai konsekuensi penghapusan UPT Dikbud yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Sumbawa. Sifatnya adalah pengukuhan pada Dinas Dikbud karena UPT naungannya tidak ada lagi. Selanjutnya Dinas Dikbud akan mengatur penempatan kembali wilayah kerja pengawas tersebut.

Lebih jauh dikatakan Arif yang juga Kabag Organisasi ini, bahwa Mendagri sudah nenegaskan tata cara mutasi yang tidak melanggar UU Pilkada melalui SE Mendagri No. 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Pada poin III ayat 2 dan ayat 6 poin 3 bahwa yg dimaksud larangan mutasi pejabat oleh pasal 71 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 adalah, a. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. b. Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja meliputi kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas. “Pejabat struktural itu ada dua, jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator. Jabatan administratur dibagi dua, yaitu pejabat administrator dan pejabat pengawas. Insya Allah kebijakan mutasi oleh Bapak Bupati sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (JEN/SR)

Lihat Juga

Wagub Lanjutkan Inspeksi ke Pusat Keramaian di Mataram

MATARAM, samawarea.com (8/7/2020) Penanganan kasus Covid-19 di Kota Mataram masih perlu terus ditingkatkan. Terlebih, setiap ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *