Tuntut Tingkatkan Kesejahteraan, FK-BPD Minta Dukungan Komisi I DPRD

oleh -6 views

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12/3/2020)

Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam Forum Komunikasi BPD (FK-BPD) Kabupaten Sumbawa mendatangi Gedung DPRD Sumbawa, Rabu (11/3). Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan. Kedatangan ‘wakil rakyat” desa ini diterima Ketua dan Anggota Komisi I DPRD.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua I FK-BPD Sumbawa, Herianto, menyampaikan bahwa tunjangvan yang diberikan pemerintah kepada BPD tidak sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat di tingkat desa. Besar tunjangan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bupati No. 404 tahun 2016, senilai Rp 850 ribu. “Nilainya sangat kecil, sementara tugas dan tanggungjawabnya sangat besar,” sebut Heri—akrab anggota BPD Desa Dalam Kecamatan Alas ini, seraya meminta besaran tunjangan tersebut ditinjau kembali.

Hal senada disampaikan Jufri–Ketua Umum FKBPD Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, mereka adalah bagian dari DPRD di tingkat desa yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan anggota DPRD. Seperti melakukan monitoring pembangunan, penyusunan anggaran dan lainnya. Namun dalam hal kesejahteraan sepertinya pemerintah berlaku tidak adil. Ia menyebutkan bahwa dalam ketentuan mengenai jumlah tunjangan yang diperoleh anggota BPD adalah jumlah minimal. Artinya dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan desa. Namun yang terjadi selama ini katanya, hampir tidak ada sumber daya dan potensi desa yang dapat dijadikan sebagai sumber perdapatan lagi karena seluruhnya sudah dibatasi oleh aturan dari kabupaten. Pihaknya berharap agar besaran tunjangan BPD tersebut dapat dipetimbangkan untuk ditingkatkan lagi dengan melakukan perubahan terhadap aturan yang ada.

Baca Juga  Gubernur Minta Program Maskerisasi di Loteng Terus Digalakkan

Menanggapi hal itu, Sekdis Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Syaifullah S.Sos mengakui tugas BPD cukup berat, sementara kondisi kesejahteraannya memprihatinkan. Upaya peningkatan kesejahteraan BPD melalui perubahan besaran tunjangan sesuai dengan regulasi yang ada masih memungkinkan. Hanya masih diperlukan pengkajian secara teknis. Selain itu juga diperlukan keterlibatan semua pihak untuk membahasnya termasuk pihak kecamatan sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam penyusunan APBDes. “Dalam ketentuan tunjangan BPD disebutkan batas minimal, artinya dapat ditingkatkan melalui porsi belanja 30 persen APBDes yang bersumber dari ADD. Apalagi komponen pembiayaan di 30 persen ADD sudah dikurangi, sehingga ada peluang untuk penambahan peningkatan kesejahtaraan BPD. Hanya saja perlu dilakukan pengkajian untuk melihat pengalokasian anggaran yang ada di masing-masing desa,” jelas Ipul—sapaan akrabnya.

Untuk diketahui pertemuan itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syaifullah S.Pd dan didampingi seluruh anggota Komisi I DPRD Sumbawa. Setelah mendengar masukan dari Dinas PMD Sumbawa dan anggota Komisi I DPRD Sumbawa, akhirnya Ketua Komisi I DPRD ini mengeluarkan rekomendasi. Intinya mendorong Dinas PMD Kabupaten Sumbawa bersama OPD terkait untuk merubah Keputusan Bupati No. 404 tahun 2016, khususnya ketentuan yang mengatur tentang tunjangan BPD, dengan tetap berpedoman kepada aturan yang ada. (SR)

DPRD DPRD