Belum Ada SK DPP PDIP untuk Pilkada Sumbawa

oleh -19 views

SUMBAWA BESAR, SR (8/3/2020)

Hingga kini SK DPP PDI Perjuangan untuk memutuskan siapa yang diusung pada Pilkada Sumbawa 2020, masih berproses. Demikian ditegaskan Sekretaris DPD PDIP NTB, H Lalu Budi Suryata SP, menanggapi adanya klaim sepihak bahwa PDIP telah mencalonkan pasangan HM Husni Djibril B.Sc—Dr. HM. Ikhsan M.Pd pada Pilkada Sumbawa. Katanya keputusan itu ditetapkan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDIP di Mataram, Sabtu (7/3) malam.

Haji Budi—akrab politisi PDIP yang dihubungi Minggu (8/3) pagi ini, mengatakan, bahwa SK untuk mengusung calon pada Pilkada Sumbawa bukan kewenangan dan menjadi hajat dalam Rakerda tersebut. SK menjadi ranah dan kewenangan DPP. Sampai sekarang belum ada SK DPP karena masih berproses. “Kami belum tau siapa yang di SK-kan DPP. Yang tau semua itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum dan Allah SWT,” kata Haji Budi yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB.

DPD PDIP NTB ungkap Haji Budi, sudah mengikhlaskan dan menyerahkan pasangan calon yang diusung ke DPP. Ketika DPP partai mengeluarkan rekomendasi maka tidak ada lagi perdebatan, argumentasi, atau silang pendapat terkait keputusan tersebut. Sebab sebagai kader dan petugas partai, harus tunduk dan taat kepada keputusan partai. Jika nanti DPP mengeluarkan SK untuk pasangan Husni-Ikhsan, atau sebaliknya Mo—Novi, kita sebagai kader harus menerima dengan lapang dada dan tegak lurus mematuhi keputusan itu,” tegasnya.

Baca Juga  Diduga Gunakan DPT Palsu, Hasil Pilkades Ropang Digugat

Dalam kesempatan itu Haji Budi juga menjawab sinyalemen yang menyatakan bahwa pasangan Drs. H. Mahmud Abdullah—Dewi Noviany M.Pd (Mo—Novi) tidak melakukan pendaftaran di PDIP. “Perlu saya jelaskan bahwa waktu pendaftaran di DPD Partai diberikan 5 hari. Saat itulah digunakan Mo—Novi untuk mendaftar di PDI perjuangan melalui jalur DPD Partai. DPD PDIP NTB kemudian mengusulkan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi atau SK,” beber Haji Budi.

Bagaimana dengan pasangan Husni—Ikhsan ? Budi mengakui itu usulan awal. Tapi seiring perjalanan waktu kemudian berkembang, menyusul adanya pertimbangan DPD terkait kondisi kesehatan HM Husni Djibril, sehingga diajukanlah Mo—Novi. “Intinya jangan ada yang mendahului keputusan DPP, karena masih berproses. Sekali lagi apapun yang diputuskan DPP, semua kader harus taat dan tunduk,” pungkasnya. (JEN/SR)

iklan bapenda