Home / Olahraga / Pengurus KONI Kabupaten Sumbawa Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Pengurus KONI Kabupaten Sumbawa Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Oleh: Joni Firmansyah, S.I.P.,M.I.P (Dosen Ilmu Pemerintahan IISBUD SAREA)
OPINI, SR (7/3/2020)
Mencuatnya kasus korupsi yang pernah melibatkan nama Menpora Imam Nahrowi beberapa waktu yang lalu, memberikan pertanyaan besar terkait pusaran permainan elit dalam dunia olahraga, termasuk di dalamnya keterlibatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai salah satu wadah pusaran permainan elit tersebut. Selain adanya dugaan permainan suap, penyalahgunaan dana hibah, aspek lainnya yang kerap menjadi sorotan publik adalah praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh pengurus KONI sebagaimana seharusnya tidak boleh dijabat oleh pejabat publik, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun anggota legislatif. Lemahnya profesionalitas dan akuntabilitas KONI, bisa saja dikarenakan tidak cakapnya pengurus KONI yang hanya berorientasi mengejar jabatan, memperoleh gelar, menyuburkan feodalisme serta sebagai upaya untuk mengeruk suara di dalam pemilihan umum. Beberapa pengurus KONI di beberapa daerah pernah terjerat kasus hukum terkait hal tersebut. Misalnya pada tahun 2008, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Saleh Ismail Mukadar harus merelakan posisinya sebagai Ketua KONI Surabaya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 40 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN). Kasus yang terbaru terjadi di Lampung pada tahun 2019, saat Inspektorat Kota Metro mengaku telah menerima laporan mengenai sejumlah ASN yang masuk dalam kepengurusan KONI Kota Metro. Kondisi-kondisi semacam itu, nampaknya juga terjadi di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dimana kepengurusan KONI berisi para pejabat publik yang merangkap jabatannya.
Tidak Sesuai Dengan Konstitusi Negara
Menurut pasal 56 Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa pejabat struktural, termasuk di dalamnya Aparatur Sipil Negara, Kepala Daerah dan Anggota Legislatif, dilarang untuk menduduki posisi struktural ataupun sebagai pengurus dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia. Bahkan secara tegas di dalam pasal 40 UU No 3 Tahun 2005 disebutkan bahwa, “Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.”
Kehadiran pejabat publik dalam lingkaran kekuasaan KONI di Kabupaten Sumbawa memang semestinya harus disuarakan, sebagai upaya untuk menciptakan good governance yang berkualitas. KONI harus berdiri secara mandiri, tidak diintervensi oleh suatu golongan tertentu, apalagi menjadi motor penggerak pengeruk suara di dalam pemilihan umum. Kabupaten Sumbawa saat ini akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Beberapa kandidat telah menyatakan siap untuk berkompetisi, sehingga beberapa partai politik sudah merencanakan untuk menunjukkan sikap politiknya. Salah satu pimpinan partai politik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa saat ini menjabat pula sebagai ketua di kepengurusan KONI Kabupaten Sumbawa. Hal ini disinyalir akan melemahkan KONI sebagai lembaga yang seharusnya mandiri, independen dan profesional, ditakutkan akan diisi dan ditunggangi oleh praktik politik kepentingan (politic of interest). KONI bisa saja digunakan sebagai alat untuk melegitimasi posisi seseorang agar berafiliasi dengan kandidat maupun partai tertentu di dalam pemilihan umum. Kehadiran pejabat publik di dalam lembaga yang mandiri akan menghadirkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) sehingga lembaga tersebut akan tidak netral, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan.
Lebih Baik Mundur
Beberapa alasan yang mengharuskan seorang pejabat publik tidak boleh merangkap jabatan di dalam kepengurusan KONI sebagai lembaga yang mandiri dan profesional harus dikaji secara mendalam. Pertama, amanat UU No. 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 telah dengan tegas melarang seorang pejabat publik dalam tingkatan apapun untuk menjadi pengurus KONI. Hal tersebut semata-mata untuk menghadirkan KONI sebagai lembaga independen yang tidak mudah untuk dijadikan alat-alat kepentingan, ataupun untuk melanggengkan kekuasaan. Manakala ada pejabat publik, terlebih lagi anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat menduduki posisi tersebut, sebaiknya dapat melepaskan posisinya itu dengan legowo, mengingat peraturan perundang-undangan sudah mengatur dengan cukup jelas. Kedepannya, publik tidak akan mudah untuk menjustifikasi apakah pejabat publik tersebut tidak membaca peraturan perundang-undangan sehingga ia tidak tahu bahwa konstitusi melarangnya untuk menjabat? Ataukah memang pejabat publik ini enggan untuk tahu dan merasa percaya diri untuk tetap menjabat?
Kedua, Menghilangkan agenda kepentingan
Pejabat publik yang dilarang oleh konstitusi untuk merangkap jabatannya sebagai pengurus KONI, bertujuan untuk menghalau segala upaya kolusi dan nepotisme yang sarat akan kepentingan. KONI tidak boleh disusupi oleh agenda patronase yang ditandai dengan masuknya para kroni-kroni suatu golongan tertentu dan berkuasa atas nama kelembagaan. Akibatnya adalah minimnya inovasi dan perkembangan prestasi olahraga karena kepengurusan yang bersifat patronase biasanya anti kritik dan menjunjung tinggi semangat feodalisme. Mereka merasa yang paling tahu dan paham atas apa yang dibutuhkan KONI di daerah, padahal mereka belum berbuat apa-apa. Kondisi semacam ini akan berakibat fatal terhadap segala kebijakan yang akan dihadirkan oleh KONI kedepannya, dan bisa jadi berdampak pada menurunnya prestasi olahraga daerah.
Ketiga, untuk menghadirkan lembaga yang akuntabel dan partisipatif.
KONI merupakan wadah aspirasi masyarakat yang concern terhadap perkembangan olahraga. Sebagaimana tugas pokoknya, “merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi Atlet, kinerja Wasit, Pelatih dan Manajer, guna mewujudkan prestasi keolahragaan nasional menuju prestasi internasional, serta turut memperkokoh persatuan dan kesatuan dan ketahanan nasional dalam rangka mengangkat harkat serta martabat Indonesia.”. Karena itu, KONI harus diisi oleh insan-insan profesional yang tidak ternodai agenda politik kepentingan maupun menjadi bagian dari proses melanggengkan kekuasaan tersebut. Negara telah hadir untuk mengatur dan menengahi hal ini secara jelas dan tegas. Sayangnya, masih saja ada oknum yang merasa dirinya superior sehingga dapat melangkahi negara.
Eksistensi KONI di Kabupaten Sumbawa harus terus diawasi agar dapat hadir sebagai lembaga yang mandiri, akomodatif dan transparan. Kehadiran pejabat publik yang merangkap jabatannya sebagai pengurus KONI, diharuskan untuk mundur dan melepaskan posisinya itu. Terlebih lagi, peraturan perundang-undangan sudah mengamanatkan dan mengatur hal ini sejak tahun 2005 dan disempurnakan melalui peraturan pemerintah di tahun 2007. Hal ini semata-mata untuk mengingatkan kepada para pemegang kekuasaan untuk tidak boleh arogan dalam menjalankan amanat rakyat, serta mendorong keberlanjutan estafet kepemimpinan yang demokratis, tanpa harus menggunakan aplikasi negara untuk mencapai hasrat dan cita-cita kekuasaan, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. (*)

Lihat Juga

Puluhan Pengelolah PAUD dan PKMB Zona Timur Simulasi Pemetaan Mutu dan Dikmas

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12/8/2020) Puluhan pengelolah PAUD dan PKBM mengikuti simulasi pemetaan mutu PAUD dan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *