Resmi Berlaku, UU KHIT No. 21 Tahun 2019 Disosialisasikan

oleh -22 views

Hadirkan Kepala Pusat Karantina Hewan Barantan 

SUMBAWA BESAR, SR (5/3/2020)

DPRD

Sejak ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2019, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (KHIT) resmi berlaku. UU tersebut menggantikan UU No. 16 Tahun 1992 yang telah diberlakukan selama 27 tahun. Karena itu penyebarluasan informasi diperlukan, mengingat UU KHIT menjadi landasan hukum serta panduan dalam setiap pelaksanaan kegiatan perkarantinaan di Indonesia. Karena itu agar dapat dipahami para pemangku kepentingan dan pengguna jasa, Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Sumbawa Besar menggelar Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2019 di Aula 3 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (5/3). Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa ini menghadirkan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian (Barantan) drh. Agus Sunanto, MP, didampingi Kepala Bagian Hukum dan Humas Barantan Karsad STP., MP.

Dalam sambutannya, Bupati yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangun Ekonomi dan Keuangan, Ir. H. Zulqifli, mengapresiasi digelarnya kegiatan sosialisasi UU No. 21 Tahun 2019 ini sebagai upaya pembaharuan dan  penegakan hukum terhadap pelanggaran karantina, akan melindungi keanekaragaman hayati di Pulau Sumbawa.

Sementara Kepala SKP Kelas I Sumbawa Besar, Ida Bagus Putu Raka Ariana, menyampaikan selamat datang kepada Kapus Karantina Hewan dan rombongan sekaligus ucapan terima kasih atas dipusatkannya kegiatan sosialisasi ini di Kabupaten Sumbawa. Ia melaporkan bahwa peserta sosialisasi berjumlah 175 orang terdiri dari dinas terkait dinas terkait, TNI, Polri, pelabuhan, bandara dan pelaku usaha yang melalulintaskan komoditi pertanian dan peternakan, serta akademisi.

Baca Juga  Pemulung Temukan Tas Berisi Pistol dan Granat

Untuk diketahui ungkap Raka—akrab pejabat low profil ini disapa, bahwa karantina harus mengikuti perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, lingkungan strategis yang cepat dan dinamis, baik lalulintas perdagangan komoditi pertanian antar area atau antar pulau dalam wilayah RI yang kondisi penyakit hewan dan tumbuhannya berbeda. Selain itu pedagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional tidak hanya terkait masalah penyakit hewan dan tumbuhan, juga standar keamanan dan mutu pangan, pakan, produk rekayasa genetic, agensia hayati, jenis asing invasive, serta pengendalian peredaran tumbuhan, satwa liar dan satwa langka. Inilah jawaban lahirnya UU No. 21 Tahun 2019 sebagai pengganti UU No. 16 Tahun 1992.

Disosialisasikannya penerapan KHIT ini, lanjut Raka, agar ada pemahaman yang sama terkait tindakan karantina terhadap lalulintas perdagangan komoditi pertanian dan peternakan dan produknya, sehingga yang dilalulintaskan terjamin kesehatannya.

Sementara Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian (Barantan) drh. Agus Sunanto, MP selaku narasumber dalam paparannya, menyampaikan beberapa alasan mendasar DPR melakukan perubahan UU 16 Tahun 1992 menjadi UU 21 Tahun 2019. “Ada empat hal yang mendasari perubahannya, yaitu dimensi waktu UU 16 yang berumur 27 tahun, landasan utama, alasan teknis dan substantif, serta fungsi. Bahwa perubahan yang terjadi pada UU 21 Tahun 2019 diperuntukan menjawab tantangan global masa kini,” jelasnya.

Baca Juga  Asyik Dugem di Café, Beat Pop Lenyap

Disebutkannya, ada 15 Bab dan 96 pasal dalam undang-undang terbaru, merupakan penyempurnaan atas undang-undang 16 tahun 1992. Dalam setiap pasalnya mengatur tentang karantina mulai dari pemeriksaan, dokumen, pemusnahan dan lainnya yang dituangkan secara mendetail.

Acara yang dimoderatori Kepala Bagian Hukum dan Humas Barantan, Karsad, STP., MP, ini berlangsung dinamis. Para peserta tampak antusias menyampaikan pertanyaan yang dijawab secara lugas pemateri. Panitia menyediakan souvenir cantik bagi peserta yang mengajukan pertanyaan. (JEN/SR)

 

DPRD DPRD