Something In Between “Dilema Anak Petani”

oleh -36 views

Penulis: Anita (Dusun Ai Puntuk Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir)

OPINI, SR (2/3/2020)

DPRD

Tiga bulan sudah tahun 2020 membersamai. Langkah untuk lebih dari tahun sebelumnya pastinya sudah ditapaki. Bahkan adegium ‘Tahun baru semangat baru’ telah menjadi salah satu sematan setiap harapan yang ingin ditunaikan. Dengan kata lain kenangan 2019 yang telah menjembatani kita pada tahun ini haruslah telah menjadi pijakan bahkan landasan untuk melompat lebih dari sebelumnya. Sebagai seorang anak yang lahir dan tumbuh dari keluarga besar petani maka salah satu hal yang utama  selalu menjadi perhatian dan pikiran ketika pergantian tahun adalah pergantian musim menjadi musim tanam. Bagaimana tidak ? Dari sanalah awal kehidupan kami terkisah. Aktivitas di sawah dan ladang adalah rutinitas dan prioritas kami sebagai petani. Bahkan rasa syukur pun bertambah apabila awal tahun seperti inilah kami sudah ditanam.

Namun awal tahun baru ini, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Sebut saja curah hujan yang sangat kurang hingga panas yang sangat menyengat (Bulan Januari) sebagai akibatnya musim tanam yang seharusnya sudah selesai kini masih terseok sambil bernego dengan kelanjutan kehadiran hujan. Memang diakui bahwa masalah semacam ini tidak hanya melanda wilayah kita saja atau satu dua negara tetapi secara global. Bahkan karena fenomena yang terjadi, para aktivis global membuka suara dengan  aksi “There is no planet B”, singkat kata “Menjaga dan merawat Bumi mutlak adanya”.

Menanggapi hal tersebut juga salah satu media di Amerika–BBC Newsmempublish sebuah fakta dari hasil research yang dilakukan oleh pihak pemerhati Global bernama NASA & National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2019 merupakan dekade (10 tahun) yang terpanas sepanjang masa–the ten years to end of 2019 have been confirmed as the warmest decadeon the record. Selain itu, masih dalam konteks yang sama pihak ini juga mengungkapkan  bahwa Bulan Januari tahun 2020 merupakan Bulan Januari terpanas sepanjang sejarah yang telah dicatat sejak Tahun 1880 atau sekitar 141 tahun silam.

Hal tersebut mengungkapkan fakta dengan sangat jelas bahwa apa yang kita rasakan tentang pergeseran musim benar–benar terjadi. Musim kemarau yang kini mengalami penambahan durasi itupun dengan  tingkat panas yang sangat menyengat. Sebaliknya durasi musim hujan mengalami penurunan yang secara signifikan berpengaruh terhadap aktivitas pertanian. Tetapi ketika hujan mulai menyapa rasa was was akan datangnya banjir tidak bisa terhindarkan.

NTB atau Sumbawa lebih spesifiknya sebagai daerah yang mayoritas penduduknya petani pastinya merasakannya dengan sangat jelas. Namun ketika hal semacam ini ditanyakan kepada masyarakat maka secara jelas mereka pun sangat paham dan tahu tentang penyebab masalah ini. Masih teringat dengan sangat jelas waktu itu, Kakek  berladang tapi tidak semua pohon bagian gunung ladangnya ditebang.  Ketika saya tanya kenapa, “kalau semua pohonnya ditebang, gunung ini akan tandus, gersang dan  lonsong karena tidak lagi penyerap air,” jawabnya singkat. Kakek saya dan para petani lainnya sangat paham bahwa ketika pohon ditebang secara besar–besaran maka sederet akibatnya pun segera menyusul  yang walaupun waktu itu mereka tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah.

Tapi kini keadaan bercerita hal yang berbeda, hamparan lahan–lahan dan gunung yang tadinya tertutupi kayu nan lebat kini telah dibabat. Tidak tanggung–tanggung gunung yang kodratnya dipenuhi Kayu kini  bertranspormasi beralih fungsi. Bersaing untuk mendapatkan hasil yang banyak hingga puncak gunung   tidak bisa dipungkiri. Bahkan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang    menyatakan bahwa luas lahan kritis saat ini mencapai 680.620 hektare. Dari komulatif tersebut, terdapat 230 ribu hektare lahan kritis berada pada kawasan hutan. Parahnya lagi dari jumlah tersebut juga seluas 96.238 hektarare kawasan yang benar–benar gundul.

Baca Juga  Siswa dan Sekolah Berprestasi Diberikan Reward

Selain itu, menurut informasi dari  hasil diskusi Harian Suara NTB  dengan Tema “Apa kabar Hutan NTB?” yang mendiskusi beberapa penyebab terjadinya decrasi luas hutan mengungkapkan bahwa hasil penanaman jagung selalu bertambah setiap tahunnya. Seperti diketahui bahwa NTB merupakan salah satu provinsi penghasil jagung terbesar yang telah berhasil merambah pasar dunia. Hal tersebut nyatanya berjalan senada dengan penggunaan lahan yang difungsikan. Mirisnya lagi bahwa dari sebagian lahan yang difungsikan masyarakat terdapat beberapa lahan yang bukanlah lahan milik pribadi. Melainkan lahan yang masuk dalam kawasan hutan atau lahan negara. Kalau dikatakan miris, maka meng-iyahkannya pun tidak bisa pungkiri. Kalau sudah begini, lantas bagaimana? Ingin berteriak keras tapi akan terkesan beringas. Mungkin ada yang mengatakan bahwa hal ini berawal karena kesalahan pemerintah yang telah memfasilitasi masyarakat dalam program ini. Ada juga yang mengatakan petani khususnya petani jagung terlalu kalap mata menggarap lahan sehingga perasaan untuk menjaga alam pun terabaikan. Atau bahkan ada beberapa pendapat lainnya juga. Mungkin saja dari sederet pernyataan tersebut ada benarnya juga. Karena bagaimanapun, yang menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya masalah alam adalah kita manusia.

Tetapi sebelum menyudutkan pihak tertentu, mengetahui  ulasan dari awal masalah merupakan hal yang quite reasonable. Sehingga hal–hal urgen lainnya tidak absen dari pikiran dan perhatian kita. Dari petani sendiri, harus diakui bahwa masyarakat dengan kompleksitas kebutuhan berusaha memperjuangkannya.  Jangankan hutan yang ditebang hal yang lebih menantang lainnyapun tidak ragu untuk ditaklukkan. Karenanya membabat hutan menjadi lahan sebagai investasi pun menjadi salah satu pilihan. Lantas apakah pemerintah bersalah? Tidak  juga. Karena dalam hal ini pemerintah dengan kewenangan yang ada  telah berusaha memfasilitasi sekaligus menjembati masyarakat melalui pengeksekusian program yang berpotensi menjawab masalah masyarakat dalam hal finansial dan kesejahteraannya.

Lantas, Kalau bukan mereka siapa yang bersalah? Sekarang siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau ditanyakan siapa yang bersalah, maka jawabannya adalah kita semua. Ada masyarakat atau petani itu sendiri, pemerintah, investor, akademisi, tokoh masyarakat bahkan tokoh agama. Tanpa harus menjelaskan panjang setelah kita pikir secara saksama, ternyata benar kita semua ada dalam masalah tersebut. Ya, Memang  benar kita tidak pergi ke ladang mereka. Ya, memang benar kita tidak membantu menebur benih dan ikut memanen jagungnya. Tapi benar adanya kita semua menikmati sirkulasi hasil petani. Pemerintah dengan bangganya men-goal-kan program ini, hingga beberapa bentuk bantuanpun tersalurkan baik dalam obat–obat pertanian hingga bibit. Dalam hal ini juga disuntik oleh  pihak investor dan pebisnis. Lantas apa hubungannya dengan para akademisi dan tokoh agama? Jawabanya adalah jelas terlibat. Akademisi mempunyai peran yang cukup besar untuk turun tangan melalui sabda dan aksi akademisinya dan tokoh agama pun demikian, sekali–kali khotbah Jumat atau qultum bisa diisi dengan tema pelestarian alam. Karena ada banyak ayat suci Allah SWT yang menjelaskan tentang pelestarian alam ini.

Baca Juga  Jembatan Dirobohkan Tanpa Jalan Alternatif, Tiga Dusun Terisolir

Lantas, apa yang diharapkan di sini? Satu–satunya yang menjadi harapan adalah kesadaran. Kesadaran yang menuntut  masing masing pribadi dan saling mengisi untuk tidak hanya memikirkan sisi keuntungannya saja, tetapi perlu kiranya berpikir dampak yang terjadi setelahnya. Selanjutnya penguatan regulasi. Dalam hal ini bagian dari pemerintah. Pemerintah mana yang dimaksud?

Pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah baik pemerintah tingkat kabupaten, provinsi dan lebih spesifiknya di sini adalah kinerjanya pemerintah desa/dusun setempat untuk secara tegas menertibkan dan mengaktuatualisasikan regulasi yang ada. Karena bagaimanapun pemerintah dan tokoh masyarakat setempatlah yang lebih tahu dan paham aktivitas masyarakatnya. Selanjutnya dapat dikoordinasikan dan ditindak lanjuti bersama pemerintah tingkat kabupaten atau bahkan provinsi yang sesuai dengan kapasitasnya. Maka dengan semikian potensi terjadinya hal–hal yang merugi lainnyapun bisa terminimalisir dengan baik. Selain dari itu juga, kehati-hatian kita sangat diperlukan  dalam hal menerjemah masalah.      Jangan kita sampai terhanyut arus bias ke ranah yang lainnya. Katakanlah yang paling sering adalah menyudutkan suatu pihak ditambah lagi dengan budaya postingan di sosial media yang minim edukasi. Memang menyoalkan suatu masalah dalam forum serupa adalah salah satu pilihan. Karena bagaimanapun kehadiran sosial media telah membuka mata kita semua sebagai masyarakat untuk angkat suara. Namun ketika  budaya cross check data dan filter infromasi ditanggalkan, maka disitulah bahaya sosial media.   Memposting semua hal sehingga duniapun mengetahuinya adalah salah satu pilihan tetapi mencari solusi secara bersama dengan cara yang bijak yang bisa membungkam semua masalah itulah yang utama. Menanggapi hal tersebut juga, Pemerintah provinsi sebagai pucuk tertinggi kepemimpinan di wilayah Provinsi setelah menyaksikan sederet akibat dari hal ini baik curah hujan yang kurang hingga banjir telah merambah wilayah NTB sejak beberapa tahun terakhir maka Pemerintah provinsi secara lansung  memberikan ultimatum tentang aturan–aturan main dalam menggarap lahan yang sehat. Hal ini tidak lain untuk tetap mengawal alam kita namun aktivitas pertanian tetap berjalan seperti yang diharapkan dan dicita–citakan. Sesuai dengan pesan singkat Bapak Gubernur kita dalam acara Paripurna Istimewa HUT NTB Ke-61 2019, di Kantor DPRD NTB, “Jika kita tidak mau melakukannya, alam akan memaksakan kita untuk mempertanggungjawabkannya. Mari kita tanamkan dalam relung hati yang paling dalam bahwa merusak alam, mencemari alam, adalah perbuatan hina yang berdampak buruk pada orang banyak”  Memang benar bahwa ketika orang tua kami memperoleh income yang lebih dari sebelumnya membuat kami senang. Namun melihat alam yang begitu memperihatinkan maka perasaan tidak tenangpun tidak bisa diabaikan, singkat kata dilema”. Karenanya sebagai wujud kecintaan alam dan mewujudkan cita–cita kita bersama, maka bersinergi dalam langkah dan tujuan yang sama merupakan batu loncatan dalam menjaga alam NTB khususnya serta menyukseskan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi, yaitu mewujudkan NTB Asri dan Lestari. Aamiin. (*)

DPRD DPRD