PNS dan Aparat Desa Tak Bisa Beri Dukungan KTP ke Paslon Independen

oleh -9 views

SUMBAWA BESAR, SR (24/2/2020)

Dua pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Rasyisi Mukhtar—Sudirman Malik, dan Ir. Talifuddin M.Si—Sudirman S.IP telah menyerahkan berkas dukungan kepada KPU Sumbawa. Setelah dilakukan penghitungan dan pengecekan terhadap dukungan bakal Paslon perseorangan ini Drs. H. Rasyidi–Sudirman Malik S.Pd, jumlah yang dinyatakan lengkap sebanyak 34.503 dan tersebar di 24 kecamatan. Sementara Ir. Talifuddin, M.Si–Sudirman, S.IP dengan jumlah dukungan yang dinyatakan lengkap sebanyak 42.631 dan tersebar di 24 Kecamatan. Artinya jumlah dukungan dua pasangan bakal calon tersebut melebihi ambang batas atau jumlah minimal dukungan dan sebaran yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sumbawa yaitu sebesar 28.105.

Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M Wildan M.Pd kepada SAMAWAREA, Senin (24/2/2020) mengakui hal itu. Selanjutnya kedua bakal Paslon perseorangan ini memasuki tahap verifikasi administrasi yang akan dilaksanakan selama 28 hari, sejak 27 Februari hingga 25 Maret 2020. Disebutkan, dalam verifikasi administrasi ini ada tiga komponen yang diteliti KPU. Pertama, kesesuaian antara KTP dengan form B1 (nama, NIK, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir). Kedua, apakah pendukung ini masuk dalam DPT (DP4) atau tidak. Dan ketiga, kegandaan ekternal, misalnya dukungan ada di calon A dan ada juga di calon B). Dalam verifikasi ini juga yang dikategorikan tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu apabila umurnya di bawah 17 tahun berdasarkan KTP, kesesuaian elemen datanya seperti nama, NIK, jenis kelamin dan tempat tanggal lahir. Kemudian pemilih atau pendukung yang alamatnya di Dapil pemilihannya. “Contohnya, tempat tinggalnya di Sumbawa tapi KTP-nya Bima dan KSB. Ini langsung dinyatakan TMS,” kata Wildan.

Baca Juga  Hanura Siap Dominasi Parlemen

Selain itu berstatus sebagai kepala desa dan aparatnya, PNS, TNI, Polri, serta penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu hingga jajaran di tingkat bawah). Ketika dalam dukungan itu ditemukan berstatus dan pekerjaannya seperti itu, akan di-TMS. “Jika ditemukan saat verifikasi administrasi tetap diloloskan, nanti akan di-TMS pada saat verifikasi factual. Jadi finalnya nanti setelah verifikasi factual, ada rekap di kecamatan dan rekap kabupaten sebagai penentu apakah bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak, atau memperoleh berita acara dan tanda terima untuk mendaftarkan diri sebagai calon atau tidak. Ini kita putuskan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi,” jelasnya.

Ketika ada dukungan yang tidak memenuhi syarat, lanjut Wildan, ada masa perbaikan yang prosesnya sama seperti penyerahan berkas dukungan, yaitu ada penyerahan, verifikasi administrasi, factual, dan rekapitulasi. Namun waktunya lebih singkat. “Perbaikan ini minimalnya sebanyak yang kurang dari batas minimal. Misalnya batas minimal yang ditetapkan KPU 28.105, ternyata terjadi kekurangan dari hasil verifikasi factual sehingga jumlah dukungan berkurang menjadi 28.000. Artinya terdapat kekurangan 105 dukungan KTP. Untuk memenuhi kekurangan ini, bakal paslon mencari atau menambah dua kali lipat dari kekurangan itu yaitu 210 (2×105) dukungan KTP saat penyerahan perbaikan,” ujarnya memberi contoh. (JEN/SR)

DPRD DPRD