Reses yang Tidak Biasa, Yamin Abe Kupas Masa Depan Pembangunan Sumbawa

oleh -6 views

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (20/2/2020)

DPRD

Reses Anggota DPRD Sumbawa, M Yamin SE., M.Si berbeda dari reses anggota DPRD lainnya. Reses politisi Hanura yang dilaksanakan, Rabu (19/2/2020) malam itu terlihat tidak biasa. Sebab dalam melaksanakan kegiatan resesnya, Yamin Abe—akrab ia disapa mengemasnya dengan Forum Group Discusion (FGD) bekerjasama dengan Samawa Islam Transformatif (SIT). FGD bertema “Masa Depan Pembangunan Sumbawa” ini menghadirkan beragam kalangan. Mulai dari tokoh budaya, tokoh agama, tokmoh masyarakat, akademisi, Rektor UNSA, mahasiswa dan para bakal calon yang akan berlaga di Pilkada Sumbawa. Seperti Ir. Talifuddin M.Si, Sudirman S.IP dan Syukri Rahmat S.Ag. Diskusi berlangsung menarik, kritis dan cukup dinamis. Banyak hal yang disoroti dalam diskusi tersebut. Mulai dari pembangunan Sumbawa yang dinilai tidak adil, melanggar aturan hingga tidak berpihak kepada masyarakat kecil terutama UMKM.

Seperti diungkapkan Syukri Rahmat S.Ag, bahwa pemimpin Sumbawa harus memahami seluk beluk daerah termasuk masalah dan cara mengatasinya. Kondisi Sumbawa saat ini diliputi dengan berbagai persoalan. Tentunya ini harus disikapi dan dibenahi. Untuk membenahinya melalui proses kebijakan. Dan kebijakan itu ada pada seorang pemimpin yang memimpin dengan semangat kepemimpinan, bukan dengan semangat kekuasaan. Ia mengaku sudah berjalan di berbagai pelosok daerah ini. Ia miris, karena sejak jaman dahulu hingga sekarang, masyarakat pesisir masih mengkonsumsi air asin, padahal air merupakan hak yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh seorang pemimpin melalui kebijakannya. Demikian dengan masyarakat perkotaan yang kerap direpotkan dengan macetnya air PDAM. Ketika musim kemarau, distribusi airnya kecil bahkan tidak ada samasekali. Ketika musim hujan, airnya keruh. Kemudian masalah hutan, terjadi kerusakan yang cukup parah. Ini dinilainya sebagai dosa dinas pertanian yang menerapkan kebijakan fatal terkait penanaman jagung yang sangat massif sehingga hutan menjadi sasaran perluasan lahan pertanian. Ia meminta agar persoalan hutan ini tidak berhenti pada tataran kewenangan sehingga membuat pemerintah kabupaten dan propinsi saling menyalahkan. Selanjutnya masalah infrastruktur di wilayah selatan seperti Orong Telu dan Batu Lanteh. Masyarakat di sana memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya yang ingin menikmati jalan yang bagus. Semua persoalan ini tergantung dari keberpihakan pemerintah. “Ketika tidak ada keberpihakan, jangan bermimpi akan tercipta kesejahteraan,” tukas Syukri yang juga Ketua MUI Sumbawa ini.

Baca Juga  Pimpinan DPRD KSB Agendakan Usulan PAW Sukardi

Sementara Sudirman S.IP, menilai masa depan Sumbawa itu tergantung cara berpikir pemimpinnya. Selama ini kepemimpinan Sumbawa masih bermental megalonia yang ingin mendapat pujian di masa kepemimpinannya. Sehingga anggaran yang ada lebih diarahkan membangun infrastruktur. Ini akan melahirkan pemerintahan yang bermental kontraktor. Padahal kesuksesan pemerintah itu bagaimana dia menjamin kesejahteraan rakyatnya. Diakui Sudirman yang juga Bakal Calon Wakil Bupati dari jalur Independen ini, bahwa kapasitas social masyarakat Sumbawa sudah sangat bagus. Hubungan relasi dengan semua suku dan agama yang ada cukup harmonis. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakatnya. Inilah yang kurang mendapat perhatian pemerintah di Sumbawa. Berdasarkan data, pertumbuhan lima terakhir terhadap UKM, industry besar dan usaha mikro, pertumbuhannya tidak signifikan. Sebabnya, APBD Sumbawa tidak berpihak kearah itu.

Dari aspirasi yang dihimpun dari masyarakat pedesaan, ungkap Sudirman, bahwa mereka sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. Ini terjadi karena uang APBD banyak tersedot dan terlalu dominan ke pembangunan fisik sehingga ada perangsang ekonomi di tingkat bawah. Padahal APBD Sumbawa mencapai 1,8 triliun. Ketika APBD diklasifikasi menjadi tiga yaitu pembiayaan aparatur, pembangunan fisik dan ekonomi, bisa dibagi habis sama-sama Rp 600 miliar. Apalagi informasi dari Bappeda Sumbawa, pembiayaan aparatur tidak sampai Rp 600 miliar, sehingga anggaran dapat digeser untuk pembangunan ekonomi. Hal tersebut sebenarnya bisa dilakukan pemerintah. Tapi semua itu tergantung ada dan tidaknya keberpihakan. “Kalau kita ingin membangun Sumbawa di masa akan datang untuk menjadi Sumbawa Bersinar, yang pertamakali harus kita lakukan, adalah konsolidasi dengan pemangku kepentingan yang ada di desa. Kita petakan potensi di desa, dan kita data sumberdsaya manusianya yang produktif. Terakhir pemerintah membuat satu peta jalan keluar dan membuat satu kebijakan. Inilah yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah kita,” ujarnya.

Baca Juga  Pilgub NTB, Kyai Zul Fokus Maju Jalur Independen

Sementara Syamsudin—tokoh pemuda, menyoroti soal hilangnya lahan BBU yang kini menjadi lokasi pembangunan RSUD. Ia menilai tindakan pemerintah sudah keliru, karena sebelum RSUD direlokasi harus sudah tersedia lahan pengganti BBU. Dan lahan pengganti itu tidak sembarangan, harus sesuai dengan persyaratan teknis maupun UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Karenanya Ia meminta DPRD Sumbawa untuk mengawal lahan pengganti BBU Sering.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbawa, M Yamin SE., M.Si mengakui banyak persoalan damp[ak dari kebijakan pemerintah. Persoalan yang terungkap dalam diskusi tersebut kerap dikritisi saat hearing maupun rapat paripurna. Namun Yamin mengaku kerap kalah, karena anggota DPRD yang mengkritisi kebijakan pemerintah jumlahnya terlalu sedikit. Belum lagi dalam pengambilan keputusan di DPRD menggunakan sistem “one man one vote” (satu orang satu suara). “Kami dari Fraksi Hanura sangat getol menolak relokasi RSUD di BBU Sering, tapi kami kalah jumlah. Dan kami juga sekarang melalui Komisi II menolak lahan pengganti BBU Sering di Moyo Hilir dan Moyo Hulu. Selain menilai aneh karena berada di dua lokasi terpisah, juga menyalahi persyaratan teknis maupun menelan anggaran yang besar,” ungkap Yamin Abe.

Karena itu masyarakat tidak hanya menimpakan semua persoalan itu kepada DPRD. Sebab masih banyak instrument demokrasi yang bisa menjadi jembatan atau corong dalam ‘melawan’ kebijakan pemerintah yang tidak memihak dan menyalahi ketentuan. Instrumen itu adalah mahasiswa dan pers. Dua instrument ini merupakan pilar demokrasi. Ketika keduanya lumpuh, maka akan muncul kebijakan yang semena-mena. (JEN/SR)

DPRD DPRD